Usai Dikritik, Pemerintah Kaji Ulang Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Wiranto mengatakan keluarga Abu Bakar Ba'asyir sudah mengajukan permintaan agar dibebaskan sejak tahun 2017 lalu. Bahkan, sesungguhnya Ba'asyir sudah bisa mendapat pembebasan bersyarat sejak Desember 2018 lalu, namun ia tolak. Mengapa? Karena Ba'asyir menolak untuk meneken dokumen yang menyatakan cinta terhadap NKRI dan Pancasila. 

Menurut Wiranto, Presiden Jokowi sangat memahami permintaan keluarga tersebut. 

"Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut," kata Wiranto. 

Sementara, kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Muhammad Mahendradatta mengatakan pihaknya menyiapkan Ba'asyir dibebaskan oleh pemerintah tanpa syarat pada pekan ini. 

"Kalau kami mengusulkan (hari) Rabu. Sekali lagi, kami mengusulkan Rabu keluar. Kami menyiapkan Rabu," ujar Mahendradatta di kantor Law Office of Mahendradatta Jakarta Selatan pada Senin kemarin. 

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh penasihat hukum Jokowi untuk Tim Kampanye Nasional (TKN), Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan proses pembebasan Ba'asyir diusahakan selesai pada minggu ini. 

Namun, apabila hal itu tidak terealisasi, maka mereka telah menyiapkan sikap lain. 

"Pokoknya harus selesai dalam minggu depan (artinya minggu ini). Itu kata Yusril. Itu yang kami pegang janjinya. Bila kata-kata itu tidak terbukti, kami bersikap lain," kata dia lagi. 

Lalu, apa yang dimaksud dengan sikap lain tersebut? Mahendradatta tidak bersedia menyebutkannya. Tetapi, ia sempat mengatakan akan mengajukan uji materiil terkait syarat-syarat pembebasan. 

Namun, ia menggarisbawahi tetap ingin fokus terlebih dahulu kepada upaya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. 

"Kalau timeline-nya belum ditentukan, kami siap. Ini dulu lah diselesaikan. Ibaratnya itikad baik, kenapa harus ditolak," tutur dia.

Sementara, menurut pengamat terorisme dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones menilai kebijakan Jokowi yang ingin membebaskan Ba'asyir dinilai keliru dari berbagai sudut pandang. Bahkan, saking tidak masuk akalnya, Jones mempertanyakan dari mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan masukan soal pembebasan Ba'asyir. 

"Walaupun bebasnya Ba'asyir tidak serta merta meningkatkan risiko teror di Indonesia, tetapi tidak juga memberikan sinyal aksi terorisme di Tanah Air akan menurun," ujar Jones dalam tulisannya di situs Lowy Institute yang diunggah pada Senin kemarin. 

Ia bahkan menjelaskan keputusan Jokowi yang ingin membebaskan Ba'asyir tidak direspons secara positif oleh Detasemen 88 Anti Teror, pasukan khusus yang berhadapan langsung dengan para teroris. Apalagi, Ba'asyir dianggap sebagai pemimpin yang memiliki ideologi tindak kekerasan dan ekstrimisme di Indonesia. 

Jones menyarankan alih-alih dibebaskan, mengapa Ba'asyir tidak dipindah menjadi tahanan rumah saja, apabila pemerintah begitu khawatir terhadap kondisi kesehatannya. Lagipula kondisi kesehatan Ba'asyir, kata Jones, sama saja seperti tahun lalu ketika Jokowi mengabaikan petisi untuk membebaskan pria yang dianggap sebagai guru spritual bagi kelompok Jemaah Islamiyah (JI) itu. 

"Dengan dijadikan tahanan rumah, maka polisi bisa memantau secara keseluruhan kondisi rumah dan gerak-gerik Ba'asyir. Selain itu polisi juga bisa membatasi ke mana Ba'asyir pergi dan memberikan ceramah," kata Jones lagi. 

Menurut Sidney Jones, sulit untuk tidak mengaitkan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan faktor politis jelang Pilpres pada April mendatang.

"Mengapa baru berencana untuk membebaskan Ba'asyir sekarang? Apalagi seharusnya ia sadar dengan melakukan ini, maka langkah tersebut akan dikaitkan dengan upaya meraih simpati publik atau mencoba menghadang dampak dari pembebasan Ahok di pekan yang sama," kata Jones.

Ia menambahkan, kalau memang Jokowi menggunakan faktor kemanusiaan sebagai dasarnya, maka mantan Wali Kota Solo tersebut bisa menunggu beberapa bulan lagi untuk membebaskan Ba'asyir. 

Lagipula, kata Jones, upaya Jokowi sama sekali malah tidak akan berpengaruh terhadap suaranya di pemilu mendatang. Malah, ia akan kehilangan suara dari calon pemilih yang memiliki pemikiran terbuka.