Usai Kapal Tanker Iran Tertangkap, DPR Desak Bakamla Harus Diperkuat

29 Jan 2021, 05:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan meminta pemerintah memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Salah satu caranya dengan meningkatkan anggaran bagi organisasi itu.

Berdasarkan hasil rapat pada 10 September 2020 lalu dengan Komisi I, Bakamla hanya diberi anggaran senilai Rp515 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2021. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp6,5 triliun.

Farhan pun semakin mendesak hal itu usai Bakamla menangkap dua kapal tanker yang diduga melakukan pemindahan BBM secara ilegal.

"Urgensi penguatan Bakamla semakin tinggi karena kita sangat perlu menegaskan dan menegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus sejenis yang tidak terungkap karena wilayah laut RI begitu luas, sedangkan armada masih terbatas," kata Farhan melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Rabu, 27 Januari 2021.

Saat ini, kapal MT Horse yang berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama sudah digiring ke Batam. Tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi dan kementerian lalu dibentuk untuk melakukan penyelidikan.

Apa saja dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dua kapal tanker itu?

1. Komisi I minta agar Bakamla dijadikan satu-satunya penjaga pantai

Ilustrasi kapal. (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Farhan turut mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, untuk menyamakan dengan visi presiden. Visinya yaitu menjadikan Bakamla sebagai satu-satunya national coast guard.

"Lalu, operasional semua lembaga yang selama ini tumpang tindih di wilayah laut Indonesia, agar diintegrasikan," ujar pria yang sempat menjadi bagian dari manajemen Persib itu.

Farhan juga mengingatkan Kementerian Luar Negeri agar membangun sebuah diplomasi yang menegaskan keseriusan Indonesia dalam menjaga wilayahnya.

"Sehingga, ke depan tidak ada satu pun negara yang berani mempertanyakan tindakan penegakan hukum di wilayah Indonesia," kata dia lagi.

Farhan juga mendesak Bakamla agar terus menggali berbagai kemungkinan kerja sama internasional untuk pengembangan SDM dan teknologi penjaga pantai.

2. Kapal tanker Iran diduga melakukan tiga pelanggaran, termasuk melanggar UNCLOS

Default Image IDN

Menurut informasi yang diperoleh Farhan, ada tiga pelanggaran yang diduga dilakukan kapal MT Horse berbendera Iran. Pertama, melanggar hak lintas transit pada ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dengan keluar dari batas 25Nm ALKI dan mematikan AIS (sistem pelacak identifikasi kapal). Hal itu melanggar pasal 19 UNCLOS dan Permenhub nomor 7 tahun 2019.

Pelanggaran kedua, yaitu melaksanakan ship to ship transfer fuel ilegal (black market oil) dan dinilai telah melanggar UU nomor 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan dan UU nomor 22 tahun 2001 mengenai Migas. Pelanggaran ketiga, menyembunyikan identitas kapal dengan menggunakan kain dan jaring serta tak mengibarkan bendera kebangsaan. Hal itu melanggar UU nomor 17 tahun 2008.

Sedangkan, kapal berbendera Panama, MT Freya juga dianggap melakukan pelanggaran sebab menumpahkan minyak atau limbah ke perairan Indonesia. Hal itu dianggap melanggar UNCLOS, Marpol 73/78, UU nomor 17 tahun 2008 mengenai pelayaran. Selain itu, ada pula PP nomor 21 tahun 2010 mengenai perlindungan lingkungan laut.

3. Tiongkok minta penjelasan kepada Indonesia terkait keberadaan ABK mereka di kapal MT Freya

Ilustrasi kapal (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, meski kapal MT Freya menggunakan bendera Panama, tetapi nahkoda dan ABK-nya berasal dari Tiongkok. Total ada 25 ABK asal Tiongkok yang berada di kapal. Sedangkan, kapal MT Horse mengangkut 36 ABK asal Iran, termasuk nakhoda.

Menurut The Arab Weekly yang melansir laporkan Reuters pada Rabu, 27 Januari 2021 melaporkan, Pemerintah Tiongkok telah meminta penjelasan kepada Indonesia mengenai keberadaan 25 ABK.

"Kedutaan kami di Jakarta telah menyampaikan kekhawatiran terhadap Indonesia. Kami minta kepada mereka untuk menjelaskan situasi mengenai ABK kami secepatnya melalui keterangan tertulis," kata juru bicara Kemenlu Tiongkok, Zhao Lijian.

Negeri Tirai Bambu juga menyerukan kepada Indonesia melakukan penyelidikan secara adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sedangkan, juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah mengakui sudah ada pembicaraan awal baik dari Tiongkok dan Iran.

"Kita sudah berikan notifikasi kekonsuleran (kepada Tiongkok dan Iran)," ujar pria yang akrab disapa Faiza itu kepada IDN Times melalui pesan pendek, Kamis (28/1/2021).

Ia mengatakan idealnya di dalam notifikasi itu terdapat informasi mengenai identitas warga negara asing dari satu negara dengan merujuk dokumen perjalanan atau buku pelaut yang dimiliki seseorang.