Usai OTT di Kemendikbud, Nadiem Ancam Sanksi Bawahannya yang Korup
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada bawahannya yang ikut terbukti bersalah dalam upaya pemberian gratifikasi. Pada Rabu (20/5), Rektor Universitas Negeri Jakarta, Komarudin disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerintahkan dekan dan pimpinan lembaga agar mengumpulkan uang THR masing-masing senilai Rp5 juta melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Dwi Achmad Noor. Hasilnya terkumpul duit senilai Rp55 juta dan diantarkan oleh Dwi pada Rabu kemarin ke Kemendikbud.
Menurut Deputi Penindakan, Brigjen (Pol) Karyoto, THR rencananya akan diberikan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, Mohammad Sofwan Effendi. Praktik semacam ini jelas termasuk korupsi.
"Terkait OTT tersebut, tidak ada penyelenggara negara yang terlibat sejauh ini. Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mendalami persoalan ini," ungkap Nadiem melalui keterangan tertulis pada Sabtu (23/5).
Ia menegaskan integritas menjadi hal utama dalam bekerja. Sehingga, bila ada yang terbukti melanggar maka ia tidak akan mau bertoleransi.
Lalu, bagaimana nasib Rektor UNJ yang sudah sempat dimintai keterangannya oleh KPK mengenai operasi senyap itu?
1. Rektor UNJ dan enam orang lainnya yang ditangkap KPK dipulangkan
Komarudin dan enam orang lainnya yang sempat ditangkap oleh penyidik rasuah bisa bernafas lega. Sebab, usai perkaranya dilimpahkan ke kepolisian, Rektor UNJ itu dipulangkan dan tidak ditahan.
"Ketujuh orang itu sementara dipulangkan dengan status wajib lapor," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Yusri Yunus ketika memberikan keterangan pers pada Sabtu pagi (23/5).
Keterangan pers itu khusus digelar oleh PMJ untuk menjelaskan ke publik soal pelimpahan kasus dugaan korupsi dari komisi antirasuah. Turut hadir di sana plt juru bicara KPK, Ali Fikri.
Selain melimpahkan berkas perkara dan tujuh orang, komisi antirasuah juga melimpahkan barang bukti yang sudah berhasil disita dalam operasi senyap tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelimpahan berkas dilakukan pada (21/5) lalu oleh KPK.