Usai Tuai Polemik, Anggota DPR RI Termuda Batal Minta Ajudan dari TNI

Berdasarkan klarfikasinya di akun media sosial, Hillary mengakui memang sempat melayangkan surat permintaan pengajuan ajudan pribadi dari TNI AD kepada KSAD Jenderal Dudung. Ia mengaku hendak siap-siap mengawal kasus besar. Namun, Hillary tidak menyebut kasus besar apa yang hendak dikawalnya dari dekat. 

"Ada satu kasus, satu-satunya yang dari dulu banyak dilaporkan. Tapi, belum berani saya angkat dan bantu karena ayah saya tidak mengizinkan saya untuk terlibat, karena saya dianggap belum cukup kuat," tulis Hillary di akun @hillarybrigitta pada pekan lalu. 

Ia menyebut pejabat terakhir yang membantu advokasi kasus tersebut tiba-tiba meninggal secara misterius. Meski begitu, Hillary mengklaim masyarakat terus berdatangan dan meminta pertolongannya. Ia pun berjanji kepada ayahnya untuk meminta satu orang untuk pengamanan melekat baginya. 

"Rencananya (kasus) itu akan menjadi fokus kami pada 2022, sehingga tim mengusulkan pengamanan TNI karena lebih tidak terkait dengan kasus ini," katanya. 

Tim hukum menggunakan dasar Peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014 mengenai tenaga profesi prajurit TNI yang bertugas di luar institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai landasan surat permintaan ajudan itu. Tetapi, rencana tersebut belum terealisasi, Hillary sudah disentil oleh Partai Nasdem dan dianggap melakukan perbuatan tidak etis.

"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui bahwa tindakan tersebut memang tak etis. Saya juga akan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa," tutur Hillary. 

Meski kepada media pada pekan lalu Dudung mengaku tidak akan memenuhi permintaan Hillary, tetapi praktiknya berbeda. Sebab, pada 25 November 2021, Dudung mengirimkan telegram kepada Pangkostrad dan Komandan Jenderal Kopassus untuk membantu menyeleksi satu prajurit TNI AD agar bisa dijadikan ajudan bagi Hillary. 

Di dalam telegram tersebut, Dudung jelas menuliskan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi ajudan bagi Hillary. "Pertama, berpangkat sertu dengan usia 24-27 tahun,kedua belum pernah menikah, ketiga memiliki motivasi tinggi, keempat bekerja tanggap, cekatan, solutif dan cakap bekerja di dalam tim, kelima sehat secara jasmani dan rohani dan keenam tidak sedang terjerat perkara hukum," demikian isi telegram tersebut. 

Di dalam telegram itu juga tertulis "agar mengirimkan personel bintara sebanyak satu orang untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi Hillary Brigitta Lasut, anggota DPR dari Komisi I Fraksi Nasional Demokrat".

Setelah menjadi perbincangan, Dudung pun tak memberikan izin untuk penugasan sebagai ajudan. "(Soal penugasan sebagai ajudan) tidak akan dipenuhi," kata Dudung kepada media pada pekan lalu.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan di Komisi I tidak ada satu pun anggota yang mendapat pengawalan pribadi dari TNI. Pengawalan terhadap Hillary dianggap adalah permintaannya pribadi.

"Saya tidak memiliki ajudan khusus. Bila pun ada yang mendampingi saya dalam acara resmi Komisi, mereka adalah protokol resmi Komisi I, PNS sipil. Hingga saat ini sebagai Ketua Komisi saya masih rasa cukup," ujar Meutya di kompleks DPR Senayan, Jakarta. 

Analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Hillary tidak memahami dengan baik fungsi dan tugas TNI. Meski, Hillary duduk di Komisi I yang notabene mitra terdekat TNI. 

Di dalam UU TNI nomor 30 tahun 2004 tidak ada poin yang menyebut anggota DPR bisa dan memiliki hak pengamanan melekat dari TNI. "Pengamanan terhadap anggota DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan polisi. Itu pun tidak melekat pada orang, melainkan pada lingkungan tempat bekerja dan tempa tinggal," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis pada 3 Desember 2021. 

Fahmi juga menjelaskan dalih Hillary bahwa permintaan ajudan dari TNI sesuai dengan Peraturan Menhan Nomor 85 Tahun 2014 juga keliru. Di dalam Pasal 2, tertulis bahwa prajurit TNI bisa ditugaskan bagi instansi pemerintah. Tetapi, Fahmi mewanti-wanti bahwa konteks di dalam pasal itu bagi prajurit dengan kemampuan dan keahlian khusus.

"Misalnya, dokter TNI yang buka praktik di luar jam kerja, termasuk di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Selain itu, untuk para penerbang TNI yang diperbantukan pada maskapai komersial dengan alasan tertentu. Hal itu bisa dilihat dari Pasal 2-6 dari Permenhan tersebut," tutur Fahmi memberikan penjelasan. 

Ia justru bingung ketika mengetahui pasal tersebut malah dijadikan pembenaran agar bisa meminta pengawalan dari personel TNI. Seandainya membutuhkan pengamanan untuk kegiatannya sebagai legislator dalam kondisi tertentu seharusnya dikoordinasikan kepada Polri, bukan TNI. 

Fahmi menyarankan bila Hillary memang benar-benar merasa dalam kondisi terancam dan membutuhkan pengamanan yang melekat bagi dirinya dan keluarga agar menggunakan jasa pengawalan orang profesional alias bodyguard. 

"Ada banyak badan usaha jasa pengawalan orang yang kompeten dan profesional yang bisa memenuhi kebutuhannya," kata dia. 

Di sisi lain, pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai permintaan Hillary justru membenarkan adanya praktik pekerjaan sampingan yang dilakukan prajurit TNI. Sebab, di dalam unggahan Instagramnya, Hillary mengatakan bakal menjamin kesejahteraan ajudan dari unsur TNI itu. 

"Ini kan membuktikan ada konflik kepentingan, karena Hillary duduk di Komisi yang bermitra dekat dengan TNI. Kalau TNI bisa dibayar orang per orangan begitu, berarti kan Hillary memperlakukan prajurit itu layaknya preman," kata Lucius ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Kamis, 2 Desember 2021.