Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule mengusulkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mundur dari jabatannya karena mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Iwan memandang, Bamsoet --sapaan akrab Bambang Soesatyo-- kini sudah tak lagi amanah terhadap konstitusi Indonesia.
“Wakil Rakyat dan juga ketua MPR RI model begini sebaiknya mundur saja, tidak amanah terhadap konstitusi, demokrasi, dan rakyat,” kata Iwan Sumule kepada IDN Times, Jumat (9/12/2022).
Iwan Sumule memandang pernyataan Bamsoet itu telah melanggar aturan yang dijalankan dalam negara demokrasi. Menurutnya ketika konstitusi dilanggar, maka negara akan menjadi barbar karena kesewenang-wenangan pejabat publiknya.
“Demokrasi itu ada rule of law, ada law enforcement. Ketika aturan dalam konstitusi negara juga dilanggar, maka kita akan menjadi negara barbar tanpa aturan. Yang lemah (rakyat) akan selalu dimangsa penguasa negara,” ucapnya.
Partai Demokrat menyindir pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai Bamsoet sangat bernafsu untuk melanjutkan jabatannya selama tiga periode.
“Syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elite pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil dan membantu rakyat yang makin kesusahan sejak pandemi,” kata Herzaky.
Herzaky menilai setiap orang-orang di lingkaran Istana menginginkan kekuasaan yang lebih lama. Hal itu didukung dengan pernyataan setiap orang yang secara bergantian mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Padahal menurutnya, usulan penundaan pemilu seperti yang dilontarkan Bambang Soesatyo itu melanggar konsitusi dan mengkhianati amanah reformasi. Namun usulan tersebut kembali terlontar oleh pejabat pemerintah.
“Dengan entengnya secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu 2024. Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ucapnya.
Sebelumya Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikirkan ulang karena suhu politik nasional yang memanas.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” kata Bamsoet dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia.
Dia juga menyinggung potensi COVID-19 yang melonjak akibat penyelenggaraan pemilu.
“Ini juga harus diperhitungkan betul, apakah momentumnya Pemilu 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery terhadap situasi ini, dan antisipasi terhadap ancaman global,” tutur dia.