Usulan Pemberlakuan Lockdown Akhir Pekan di DKI Jakarta Dinilai Absurd

04 Feb 2021, 16:15 WIB

Ilustrasi lockdown. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Di saat pemerintah akhirnya mengakui program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif, tiba-tiba muncul usulan agar memberlakukan lockdown atau karantina wilayah selama akhir pekan. Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.

Ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Saleh mengatakan lockdown bisa dicoba di Jakarta pada Jumat malam hingga hari Senin pagi. Menurut Saleh, usulan ini tidak ada salahnya untuk dicoba dan menekan penyebaran virus Sars-CoV-2.

"Justru, saya menilainya orang itu banyak yang keluar (untuk kepentingan non esensial) justru di akhir pekan. Ada orang yang pergi ke mall, pasar, berwisata hingga pernikahan," kata Saleh pada Kamis (4/2/2021).

Ia berharap dengan adanya kebijakan karantina wilayah di akhir pekan, penyebaran virus akan menurun lantaran warga tetap berada di rumah. Alasan kedua, mengapa ia mengusulkan lockdown akhir pekan, untuk mengakomodir keinginan pemerintah yang tak ingin ekonomi terdampak lebih parah.

"Kalau seandainya dilakukan lockdown total selama 3 bulan, ekonomi kita kan pasti terganggu. Sehingga, perekonomian kita tetap jalan pada Senin hingga Jumat. Masih bisa dilakukan," tutur dia.

Bila memang diharuskan ada kegiatan ekonomi di akhir pekan, ia mengusulkan digeser ke hari kerja saja. Saleh mengusulkan ini lantaran merujuk ke Turki yang sudah memberlakukan kebijakan serupa lebih dulu. Ia mengklaim Turki berhasil menurunkan kasus harian COVID-19 dengan kebijakan itu. Namun, benarkah?

1. Turki memberlakukan jam malam di hari kerja dan lockdown akhir pekan

Ilustrasi Masjid Hagia Sophia (Kantor berita Anadolu)

Kebijakan karantina wilayah di akhir pekan sejak awal Desember 2020. Keputusan itu diambil karena angka kematian di Turki pada akhir tahun malah meningkat dua kali lipat karena COVID-19.

Berdasarkan data World O Meter pada hari ini, Turki memiliki 2,5 juta kasus COVID-19. Sebanyak 2,3 juta warga berhasil sembuh. Namun, 26.354 pasien meninggal akibat penyakit itu. Kasus aktif COVID-19 di Turki pun tergolong tinggi yaitu 87.341.

Saat situasi seperti ini, Turki masih tetap mempromosikan pariwisata. Hal itu terbukti dari biro perjalanan di tanah air yang menawarkan trip jalan-jalan ke Turki. Kantor berita Anadolu pada 22 Januari 2021 lalu melaporkan penerbangan yang dilarang masuk ke Turki hanya berasal dari Brasil, Denmark, Inggris dan Afrika Selatan.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan untuk menurunkan penularan kasus COVID-19, maka diberlakukan jam malam saat hari kerja dan lockdown pada akhir pekan. Kantor berita Reuters melaporkan jam malam diberlakukan pada pukul 21:00 hingga 05:00. Sementara, warga tak boleh meninggalkan rumah sepanjang hari pada akhir pekan.

Namun, beberapa sektor yang terkait rantai pasok dan distribusi diberlakukan pengecualian. "Kami berhati-hati mengambil keputusan agar tidak mengubah krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan sosial yang lebih parah," ungkap Erdogan.

Ia juga meminta kepada warga agar sementara waktu tidak menerima tamu yang datang ke rumah. Sebab, kini klaster keluarga sudah semakin meningkat.

Menurut data dari KBRI di Ankara, kebijakan lockdown akhir pekan itu diklaim efektif. Bila semula angka harian pada Desember 2020 mencapai 32 ribu, maka pada 2021, kasus harian menurun hingga 6.000an saja.

2. Pemberlakukan lockdown harus diikuti dengan sanksi tegas bagi yang melanggar

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Saleh, pemberlakukan lockdown di akhir pekan harus diiringi dengan dijatuhkannya sanksi yang tegas bagi individu yang melanggar. Ia mengusulkan sanksi diberikan dalam bentuk denda.

"Sanksinya harus tegas dan benar-benar menimbulkan efek jera," ujar Saleh.

Ia menilai untuk pengawasan tidak akan dibutuhkan aparat hukum dalam jumlah besar. Aparat penegak hukum disiagakan di titik-titik tertentu saja yang menjadi akses keluar-masuk warga. "Nanti kan akan kelihatan siapa saja warga yang keluar, tidak disiplin dan melanggar," tutur dia.

Bila kebijakan itu tidak dilakukan secara konsisten maka kebijakan lockdown akhir pekan pun akan gagal dan senasib dengan PPKM Jawa-Bali. "Jadi, ya silakan dibandingkan saja kebijakan mana yang dinilai lebih efektif untuk mengurangi (penularan), apakah PPKM atau lockdown akhir pekan," katanya.

3. Epidemiolog menilai kebjakan lockdown akhir pekan saja tak efektif dan absurd

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dalam diskusi daring bertajuk Proyeksi Kasus COVID-19 dan Evaluasi PSBB Jumat (23/10/2020) (Tangkapan layar/YouTube KGM Bappenas)

Sementara, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Pandu Riono menilai usulan agar diberlakukan kebijakan lockdown akhir pekan saja tidak efektif dan absurd. Sebab, virus Sars-CoV-2 tidak mengenal hari ketika menginfeksi manusia.

"Memangnya virus corona hanya menular di akhir pekan? Ya, gak lah! Virus corona itu kan gak mengenal hari, waktu. Absurd usulan ini," ujar Pandu ketika dihubungi oleh IDN Times pada hari ini.

Ia mengatakan untuk menekan laju penularan virus corona saat ini tidak bisa bila hanya dengan intervensi dari pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Ia pun mempersilakan bila warga ingin beraktivitas di akhir pekan asal kegiatan itu esensial. Bila tidak, sebaiknya berdiam di rumah.

Pandu melihat saat ini penularan virus corona sudah bergeser ke komunitas orang-orang terdekat, termasuk keluarga. Alih-alih memberlakukan lockdown akhir pekan, sebaiknya masyarakat mewaspadai untuk hadir di acara keluarga, pernikahan hingga keagamaan.

"Salah satu yang jadi sumber penularan cukup tinggi ketika akhir tahun 2020 digelar pesta pergantian tahun di rumah. Rupanya pesta itu juga dihadiri keluarga jauh karena ingin reunian. Padahal, membawa bencana," katanya.

Pandu juga mewanti-wanti penularan virus corona bisa terjadi di mana saja dan siapa saja, termasuk anggota keluarga.

4. Pemprov DKI Jakarta akan kaji usulan lockdown akhir pekan

Wagub DKI Jakarta Riza Patria di lahan Sawah Abadi, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (15/7/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan akan mempertimbangkan usulan karantina wilayah atau lockdown tiap akhir pekan yang disampaikan oleh Saleh dari komisi IX DPR. Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pertimbangan itu melihat mobilitas warga ibu kota yang tergolong tinggi pada akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa. Nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta pada 2 Februari 2021.

Ia menjelaskan Pemprov DKI usulan dan program apapun akan dipertimbangkan. Apalagi pemerintah pusat memiliki para ahli yang terus membuat kajian mendalam apakah usulan lockdown akhir pekan memang efektif.