UU Ciptaker Dinilai Cacat Prosedural, Haris Azhar: Legislatif Curang

Haris Azhar semakin yakin materi di UU Ciptaker tersebut cacat. Sebab, sampai hari ini saja masih banyak orang yang tak mengetahui isi draft mana yang dibahas. Padahal, lanjut dia, hal itu menghasilkan sesuatu yang membahayakan negara.

Haris Azhar pun mengkritisi pernyataan dari Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas, yang menyebut selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja mulai dari pembahasan di tingkat panja sampai raker pada 3 Oktober 2020 pembahasannya bisa diakses publik, termasuk perkataan Agus yang menyebut Badan Legislasi DPR melalui fraksi telah melakukan konsultasi publik.

"TV parlemen itu bukan alat untuk menguji. Naskah akademis mana? Konsultasi publiknya mana? Orang minta dokumen tidak dikasih," ujarnya.

Haris pun menyayangkan langkah terburu-buru dalam pengesahan UU Cipta Kerja ini. Dia berpikir seharusnya pemerintah dan DPR fokus untuk mengurus pandemik COVID-19, bukan ke omnibus law. 

Sehingga, mereka dianggap memanfaatkan keadaan, di mana saat orang-orang tak bisa keluar rumah, DPR malah menyelundupkan berbagai hal (materi Uu Cipta Kerja yang bermasalah).

"Kalau dia hanya bicara kepentingan parlemen dan partai saja, ya, silakan saja, tapi ini UU tidak berlaku untuk dirinya saja tapi ini berlaku untuk 260 juta lebih masyarakat," bebernya.

"Prosedur yang kotor akan menghasilkan materi yang jelek dan rakus," lanjut dia.

Gelombang protes terkait UU Cipta Kerja yang sudah disahkan terus terjadi. Sebelumnya Amnesty International melalui Deputy Direkturnya Ary Hermawan, menyebut bahwa negara abai dalam melibatkan publik dalam proses perancangan RUU Ciptaker yang kini sudah menjadi UU tersebut.

Padahal, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan urusan publik, baik secara langsung maupun oleh perwakilan. Hak-hak warga negara itu sudah tercatat dalam konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi pada 2005 dan juga konvenan internasional hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi pada 2005, termasuk dalam Pasal 25 ICCPR.

"Mungkin ini agak ikonik dalam proses pembahasan terakhir, (RUU Cipta Kerja) ini dilakukan saat akhir pekan. Pengesahannya pun dilakukan lebih cepat dari jadwal. Saya kira ini jadi simbol, dan pertunjukkan yang bisa dibilang absurd, ini sengaja jika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan lebih cepat dari protes yang akan dilakukan masyarakat," kata Ary dalam konferensi pers yang digelar Trade Union Rights Centre (TURC) dan Amnesty International Indonesia secara virtual pada 6 Oktober 2020.