UU Pelayaran Dinilai Kurang Efektif, DPD RI Susun RUU Perubahan

Aji juga menilai bahwa UU Pelayaran saat ini kurang efektif dalam mendorong perekonomian daerah, dengan bidang pelayaran menjadi sektor utama ekonomi di sebagian daerah, seperti untuk angkutan, transportasi, dan perdagangan. Dengan begitu, dibutuhkan regulasi yang mampu menciptakan usaha pelayaran dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkontribusi atas perekonomian nasional.

“Kondisi ekonomi bidang kelautan mempunyai peran strategis terhadap kegiatan perekonomian secara nasional. Pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan terhadap potensi kelautan dalam bidang transportasi dapat menjadi modal pembangunan nasional. Akan tetapi, sejauh ini kinerja sektor angkutan laut masih belum menunjukkan prestasi di atas rata-rata,” tutur Aji.

Senada, anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, meminta RUU Perubahan UU Pelayaran mampu meningkatkan perekonomian daerah, terutama di provinsi kepulauan. Menurutnya, pendapatan daerah dari sektor pelayaran masih kurang berkontribusi atas penerimaan daerah.

“Buat saya yang paling penting ialah bagaimana kita mengatur supaya amanah untuk mendorong bangkitnya perekonomian daerah. Bisa diberi ruang dalam RUU ini melalui pengaturan yang lebih agresif,” tutur Wa Ode.

Dalam RDPU yang menghadirkan pengamat dan praktisi pelayaran, regulasi mengenai dunia pelayaran terlalu mengatur banyak hal dan kurang spesifik. Akibatnya banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan karena tidak ada regulasi yang kuat.

Selain itu, UU Pelayaran juga kurang memperhatikan sektor-sektor penting dalam pelayaran. Salah satunya antisipasi ancaman keamanan. Para pengamat dan praktisi yang hadir juga berpendapat bahwa regulasi-regulasi yang khusus dan berbeda-beda terkait pengaturan sektor-sektor di bidang pelayaran dibutuhkan. Tidak seperti sekarang ini yang hanya diatur dalam satu regulasi, UU Pelayaran justru tidak bisa diterapkan dalam praktik dunia pelayaran.