Vaksin Berbayar Batal, PKS: Pemerintah Gak Matang Buat Kebijakan

17 Jul 2021, 15:27 WIB

IDN Times / Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari pembatalan program Vaksin Gotong Royong mandiri atau individu. Dia menilai, dibatalkannya vaksin berbayar ini karena tidak matangnya kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Ini menunjukkan tidak matangnya kebijakan publik yang dibuat. Mestinya jangan membiasakan kebijakan publik berubah saat sudah di-launching. Kita tidak akan maju jika terus maju-mundur," kata Mardani, saat dihubungi, Sabtu (17/7/2021).

Sekadar informasi, awalnya pelayanan vaksin berbayar akan dibuka melalui perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma, mulai Senin (12/7/2021).

Namun, pelaksanan vaksin berbayar ini ditunda, hingga akhirnya pemerintah memutuskan mencabut kebijakan tersebut. Banyak pihak menolak adanya vaksin berbayar, tapi tak sedikit juga yang mendukungnya.

1. Saran Mardani pada pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19

ilustrasi pandemi COVID-19 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Mardani menilai program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah sudah bagus. Dia ingin program ini berjalan sesuai target.

Dia juga berharap pemerintah bisa menekan mobilitas warga di tengah pandemik COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bila tidak, kata dia, laju penyebaran virus corona tidak akan bisa dikendalikan.

"Tanpa menjaga mobilitas kita akan berputar tanpa akan selesai. Ketiga, pemerintah perlu bekerja sama dan mendengarkan para pakar (dalam menghadapi virus corona ini)," ucap Mardani.

2. Jokowi cabut aturan vaksin berbayar untuk masyarakat

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memutuskan mencabut Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata dia.

Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat. "Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," kata dia.

Untuk Vaksin Gotong Royong, Pramono menegaskan, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan dibagikan secara gratis kepada karyawannya.

"Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ujar Pramono.

3. Erick Thohir pastikan Vaksin Sinopharm untuk vaksin berbayar tetap digunakan

Menteri BUMN Erick Thohir (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Vaksin Sinopharm yang dipesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri berbayar tetap akan digunakan.

Namun, penggunaannya bakal dialihkan untuk vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang menjadi tanggung jawab para pengusaha kepada pekerjanya.

"Tetap untuk program vaksin gotong royong, tetap jalan karena mekanismenya sudah ada. Perusahaan yang bayar," ujar Erick dalam pesan singkat yang diterima IDN Times, Jumat (16/7/2021).

Seperti diketahui, PT Kimia Farma Tbk sampai saat ini telah memiliki satu juta lebih dosis vaksin Sinopharm, yang bakal digunakan untuk keperluan vaksinasi berbayar.