Vaksinasi COVID-19 di Daerah Dimulai, Ikhtiar Baru Melawan Pandemik

Usai disuntik vaksin CoronaVac, Jokowi mengungkapkan vaksinasi ini merupakan ikhtiarnya sebagai warga negara Indonesia untuk bisa terbebas dari pandemik COVID-19.

"Vaksin COVID-19 inilah yang lama kita tunggu-tunggu dan baru disuntikkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat, dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan suci dan halal untuk digunakan," ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, vaksinasi perdana ini nantinya akan terus dilanjutkan di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. "Saya berharap vaksinasi COVID-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar," tambahnya.

Pada termin pertama tahap awal, sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat telah menyiapkan 1,2 juta dosis vaksin untuk sejumlah daerah.

Sebanyak 14 provinsi menjadi prioritas dengan mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Bali, dan Papua.

Sayangnya, masih ada beberapa provinsi yang belum bisa menerima semua jatah vaksin COVID-19. Kondisi ini disebabnya jaringan distribusi rantai dingin yang belum memadai di provinsi tersebut. 

"Ada delapan provinsi yang belum bisa menerima semua (vaksin), rupanya kami tahu hambatan yang ada mengenai jaringan distribusi rantai dinginnya," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar bersama Komisi IX DPR RI yang siarkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021).

Budi menyadari bahwa hal itu akan menjadi hambatan pada saat pendistribusian vaksin COVID-19 dengan jumlah yang lebih besar pada tahapan selanjutnya. Ia pun mengaku khawatir dengan keadaan tersebut.

"Baru 1,2 juta sudah tidak mampu, apalagi nanti kita kirim 17 juta dan 25 juta," ujarnya.

Diketahui, penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac itu sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah resmi mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin tersebut.

Sejumlah kepala daerah telah mengumumkan seremoni pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di daerahnya masing-masing. Mayoritas daerah akan mulai melaksanakan penyuntikan vaksin secara serentak pada Kamis (14/1/2021).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi prioritas akan melaksanakan kick off vaksinasi COVID-19 serentak di tujuh kota/kabupaten. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tahap pertama vaksinasi akan didahulukan untuk Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang divaksin mewakili Pemerintah Provinsi Jabar. Vaksinasi dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni tenaga kesehatan. Sementara Ridwan Kamil hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.

Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 11 pejabat akan mendapat kesempatan pertama vaksinasi Sinovac di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang mulai pukul 07.00 WIB. Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pejabat lain yang akan menerima vaksinasi adalah Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Kepala Dinkes Jateng, Direktur RSUD, perwakilan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), KH Ahyani sebagai perwakilan MUI dan Keuskupan Agung Semarang yang diwakili oleh Romo FX Sugiono Pr.

Setelah para pejabat divaksin secara serentak, kemudian giliran para tenaga kesehatan (nakes). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menjamin semua nakes akan mendapat vaksinasi tanpa membedakan status kepegawaiannya. Mulai dokter, perawat, karyawan rumah sakit dan puskesmas yang berstatus ASN maupun non ASN.

Di Jawa Timur, penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejumlah pejabat Jatim akan menerima vaksinasi tahap pertama, antara lain Wakil Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, dan Kakesdam V Brawijaya. Kabiddokes Polda Jatim, Kepala BPOM Surabaya, Dirut RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan Dirut RSAL Ramelan Surabaya. Dekan Fakultas Kedokteran Unair dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair. Ketua IDI Jatim, Ketua PPNI Jatim, dan Ketua IBI Jatim. Ketua GP Ansor Jatim, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim, Ketua Pemuda Kristen Jatim, Ketua Pemuda Hindu Jatim dan Ketua PWI Jatim.

"Itu baru usulan. karena pemerintah provinsi Jawa Timur diminta mengusulkan. Usulannya, untuk awalnya seperti itu. Ya nanti siapa yang memutuskan, ya dari Gugus Tugas pusat," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Heru Tjahjono.

Provinsi Banten juga dijadwalkan melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini. Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak akan menjadi orang pertama yang akan divaksin di daerah yang dipimpinnya. Kendati demikian, Wahidin akan tetap disuntik vaksin namun menunggu vaksin buatan Pfizer.

"Vaksin sudah siap, besok (saya) hadir, tapi gak boleh divaksin Sinovac yang di atas 60 tahun," kata Wahidin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

Launching vaksinasi akan dilakukan di Pendopo Kabupaten Tangerang yang diawali penyuntikan vaksin terhadap seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Ketua DPRD, Kapolda, Dandrem dan Kajati juga akan divaksin.

Vaksinasi tahap pertama di Banten akan diprioritaskan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Sementara untuk daerah lain akan dilakukan pada awal Februari.

Berbeda dengan provinsi prioritas lainnya, Ibu Kota DKI Jakarta justru memundurkan jadwal vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang semulai direncanakan hari ini menjadi Jumat (15/1/2021).

"Vaksin InsyaAllah di Jakarta mulai 15 Desember 2021 pagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  kepada awak media, Rabu (13/1/2021).

Pengunduran jadwal itu, menurut Riza karena banyak tokoh yang mengusulkannya dengan alasan tengah melaksanakan puasa Senin-Kamis. Akhirnya disepakati bahwa vaksinasi di DKI Jakarta bakal berlangsung pada Jumat.

"Kan pak Presiden tanggal 13, DKI kan rencananya tanggal 14, tapi banyak tokoh menyampaikan itu Kamis, ya banyak yang puasa Senin-Kamis, jadi disepakati Jumat pagi," kata dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dipastikan tidak menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sebab, keduanya sudah pernah terinfeksi virus corona.

Keputusan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti kepada  wartawan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (12/1/2021) malam. “Pak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI karena ada riwayat terkonfirmasi positif, tidak menjadi sasaran pada saat ini,” kata Widyastuti.

Di Jakarta sendiri, vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada sejumlah pihak yakni tenaga kesehatan, elemen Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya hingga unsur di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut jumlah tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi sebanyak 1,48 juta. Ia berharap, vaksinasi kepada tenaga kesehatan selesai akhir Februari 2021.

"Diharapkan ini mulai besok, mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, yang ditayangkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021).

Selain itu, sebanyak 17,4 juta petugas publik akan menjadi kelompok yang akan divaksin COVID-19 pada tahap kedua. Menurutnya, prioritas ini berbeda dengan negara-negara lain yang mendahulukan para lansia. "Di Indonesia kita taruh (lansia) di dua B (tahap kedua plan B), karena vaksin yang ada sekarang Sinovac yang uji klinis baru sampe 59 tahun," ujarnya. 

Budi berharap apabila vaksin dari Pfizer dan AstraZeneca datang ke Indonesia pada April 2021, maka vaksin tersebut bisa digunakan kepada lansia. "Jadi kita bisa mulai untuk petugas publik dan lansia sekitar Maret-April," ujarnya.

Sehingga, apabila vaksinasi terhadap petugas publik dan lansia selesai pada akhir April atau awal Mei 2021, maka akan dilanjutkan vaksinasi untuk masyarakat umum. 

Pada data yang ditampilkan Budi Gunadi, tercatat ada 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya yang akan divaksin pada tahap ketiga. 

Budi semula merencanakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk 181 juta rakyat Indonesia akan selesai dalam 15 bulan. Namun, Presiden Jokowi memintanya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan.

Meski demikian, anggota Komisi IX DPR Putih Sari meminta pemerintah mematangkan rencana pelaksanaan vaksin mulai dari kebutuhan, data, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kesiapan tenaga kesehatan.

"Data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia menyebutkan tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi sekitar dua juta. Ditambah yang baru lulus bisa mencapai tiga juta. Sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta," katanya.

Pencanangan program vaksinasi tenaga kesehatan COVID-19 mendapat dukungan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah mengungkapkan berdasarkan survei internal pada 6 ribu perawat di Desember 2020 sebagian 82 persen mengaku bersedia.

"Ternyata hasilnya mencapai kisaran 82-84 persen, bahwa perawat bersedia menerima vaksin COVID-19. Ini menunjukkan komitmen yang baik dari Perawat atas program pemberian vaksin," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Rabu (13/1/2021).

Harif pun menyatakan kesediaan dirinya menerima Vaksin COVID-19 untuk pertama kalinya mewakili profesi perawat. Menurutnya sudah tidak ada keraguan bagi dirinya untuk menerima vaksin bahkan seluruh keluarganya.

“Hal ini dilakukan, selain untuk daya tahan diri, tapi juga kita harus membantu penanganan krisis pandemik yang saat ini melanda kita, dengan ribuan perawat terinfeksi, bahkan 140 lebih perawat yang wafat,” kata Harif.

“Di samping itu, seluruh dunia berebut untuk mendapatkan vaksin, demi untuk menatap kehidupan di masa depan yang produktif dan aman,” lanjutnya.

Meskipun vaksinasi merupakan hak tiap individu namun ada ancaman pidana bagi yang menolak divaksin COVID-19. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menegaskan berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 93 disebutkan bagi yang melanggar atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah akan bisa dipidana penjara dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Menurutnya, menerima vaksin merupakan kewajiban bagi masyarakat, sebab ada hak orang lain juga untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan secara layak.

"Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa terancam sanksi bisa berupa denda, bisa berupa penjara bahkan bisa juga kedua-duanya," ungkapnya di
YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia berjudul "Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi" pada Rabu (13/1/2021).

Di sisi lain, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menerbitkan fatwa yang melarang dokter terlibat dalam kampanye antivaksin. Fatwa ini bertujuan untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Fatwa yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat IDI dr. Broto Wasisto, menyatakan terdapat kampanye antivaksinasi yang masif dan berdampak kontraproduktif terhadap program preventif vaksinasi nasional, di mana kampanye tersebut tidak sesuai dengan kaidah keilmuan dan profesi kedokteran serta kesehatan masyarakat.

Kampanye antivaksinasi yang gencar dipromosikan kepada masyarakat awam ini dapat menurunkan indikator capaian kesuksesan program tersebut secara signifikan dan berpengaruh besar pada kesehatan masyarakat.

"Dokter Indonesia dan organisasi dokter Indonesia dilarang terlibat dalam propaganda/kampanye anti vaksin termasuk di dalamnya beberapa postingan di media sosial, khususnya yang menjadi program vaksinasi nasional yang dapat merugikan kesehatan masyarakat secara luas," tulis lampiran fatwa melalui keputusan MKEK 024/PB/K.MKEK/01 /2021.

Fatwa tersebut menjelaskan vaksinasi sebagai salah satu bagian dari strategi penanggulangan wabah, terlebih lagi apabila mencapai kriteria Pandemi, telah dikenal luas dan disepakati keilmuan kedokteran dan kesehatan masyarakat. "Bahwa untuk mencapai tingkat keberhasilan yang baik, vaksinasi dapat menjadi program pemerintah yang diberlakukan nasional maupun lokal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia," kata mereka dalam pertimbangannya.

Ketua Dewan Pertimbangan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menyayangkan bila ada tenaga medis yang menolak vaksinasi. Dia menekankan manfaat vaksin sangat banyak dan luar biasa terlebih bagi tenaga kesehatan.

"Kalau ada orang yang bilang (vaksin) buruk itu gak ada guna, malah membahayakan sebagian besar orang, sebab jika 70 persen orang di Indonesia sudah divaksin maka virus tidak bisa mencari inang, sehingga pandemik bisa berhenti, yang terjadi paling endemik," ujar Zubairi yang merupakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Universitas Indonesia (UI).