Valentinus Sudarjanto Sumito Resmi Dilantik sebagai Pj Bupati Mimika

Melalui sambutannya, Ribka menjelaskan pelantikan Pj Bupati Mimika merupakan bagian proses pemerintahan.

"Lebih khusus kami di Pemerintah Provinsi Papua Tengah yaitu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan bupati definitif," tutur Ribka. 

Hal itu, menurutnya telah sesuai Pasal 201 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkat penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati atau wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

"Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena melakukan tindakan pidana korupsi berdasarkan registrasi perkara di pengadilan," jelas Ribka.

"Itu beberapa dasar yang dipakai dalam surat keputusan Mendagri untuk pelaksanaan pelantikan penjabat bupati di Kabupaten Mimika," tandasnya.

Ribka menegaskan, pelantikan Bupati Mimika dilakukan secara resmi dan sah berdasarkan surat keputusan Mendagri. Dia menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan Mendagri dalam rangka mengatasi pemerintahan di Mimika. 

"Karena terkesan selama beberapa waktu ini Bupati Mimika harus menjalani proses hukum dan terkesan proses hukum tersebut berlarut-larut dan cukup panjang sehingga ada kesan pembiaran pemerintah untuk tidak melaksanakan sistem pemerintahan yang ada di republik ini," ujarnya. 

Hal itulah yang menurut Ribka kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk media dan masyarakat.

"Tetapi tentunya pemerintah tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," tukas Ribka.

"Adapun situasi hukum yang terjadi lebih khusus di Kabupaten Mimika, ada dinamika politik yang cukup tinggi di Mimika dimana semua hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi pemerintahan di Kabupaten Mimika," lanjutnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Mimika sebelumnya dipimpin secara definitif oleh Eltinus Omaleng sebagai Bupati dan Johannes Rettob sebagai wakil. Keduanya dilantik pada tanggal 6 September 2019.

Eltinus Omaleng ditangkap KPK di Jayapura pada September 2022. Eltinus terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32 Mimika. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Eltinus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bupati.

Selanjutnya, Johannes Rettob memimpin Pemerintahan Kabupaten Mimika sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Tak lama berselang, Johannes Rettob terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter. Johannes diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai wakil bupati. 

Sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka wajib menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah berjalan kondusif. Ribka pun berterima kasih kepada Mendagari Tito Karnavian yang mengambil langkah menunjuk Pj Bupati Mimika.

"Secara pribadi dan institusi, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati yang lama dan juga kepada saudara penjabat bupati yang baru saja dilantik, Pak Sudarjanto yang telah menemani saya selama kurang lebih tujuh bulan sebagai Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah," ucap Ribka.