Verifikasi Faktual Diduga Manipulatif, KPU RI Diminta Diaudit Terbuka

Menanggapi hal tersebut, Sekjen SKI Raharja Waluya Jati menilai, praktik dugaan manipulasi pada kontestasi politik semacam ini merupakan persoalan bangsa yang sangat serius. Menurut dia, kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol itu selain berpotensi merusak tatanan hukum juga berpotensi mengkhianati suara rakyat.

”Jika penentuan partai yang berhak ikut pemilu dan yang tidak berhak ikut pemilu dilakukan dengan penuh manipulasi, maka Indonesia berada dalam darurat demokrasi,” ujar Jati dalam keterangannya, Selasa (20/12/2022).

Jati mengatakan, penyelenggara Pemilu seharusnya melihat aspirasi sekelompok masyarakat untuk mendirikan partai baru. Selain itu juga memandang perkembangan penerimaan publik atas partai lama sebagai dinamika hubungan partai politik dan rakyat. 

Hadirnya partai baru, kata Jati, dapat mencerminkan adanya potensi aspirasi baru di kalangan masyarakat yang mungkin tidak terakamodasi oleh partai yang telah ada. Sebaliknya, dukungan untuk partai lama pun tidak ajeg dan secara alamiah mengalami pasang surut. 

”Penyelenggara pemilu harus menghormati setiap suara rakyat dengan cara bersikap netral, jujur serta adil,” ucap dia.

Jati menjelaskan, penyelenggara Pemilu seharusnya berdiri paling depan untuk membela kepentingan rakyat. 

Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada KPU supaya mendorong penyelesaian tuntas terhadap dugaan kecurangan dalam verfikasi faktual parpol. Menurut Jati, dugaan mengenai kecurangan elektoral yang masif itu hendaknya menjadi momen pembelajaran politik masyarakat agar semakin teguh dalam memperbaiki desain politik Indonesia. 

Jati lantas menginbau agar kalangan intelektual dan segenap kelompok masyarakat sipil bahu-membahu dalam membongkar dugaan kejahatan demokrasi itu. Dia juga mengingatkan bahwa tanpa penyelesaian yang tuntas dan jujur mengenai dugaan kecurangan itu, perhelatan akbar Pemilu 2024 berpotensi kehilangan legitimasi.

”Dugaan kecurangan itu perlu dibongkar seluas-luasnya dan masyarakat perlu terlibat untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara jujur dan adil. Kami mengusulkan agar ada audit terbuka atas proses verifikasi faktual yang telah dilakukan,” imbuh dia. 

Sementara itu, KPU RI membantah dugaan jajarannya terlibat dalam upaya manipulasi hasil verifikasi faktual dengan melakukan intervensi terhadap hasil tahapan parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024.

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan, jika memang ada persoalan tersebut di internal KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, maka divisi hukum dan pengawasan KPU di setiap tingkatan akan melakukan pemeriksaan seluruh jajaran terkait.

"Iya (KPU membantah), tidak ada (intervensi). Kalau pun ada titik yang disebutkan, kami yang akan melakukan pemeriksaan kepada jajaran kami," kata dia kepada awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).