Veronica Koman: Pemerintah Indonesia Coba Membungkam yang Bicara Papua

Dalam sesi wawancara itu, Vero mengatakan, Papua khususnya Papua Barat, mengalami masa kegelapan yakni tindakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Vero mengaku khawatir terhadap keselamatan keluarganya di Jakarta, lantaran ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. 

Akan tetapi, ia menilai keselamatannya tidak seberapa dengan masalah yang tengah dihadapi masyarakat Papua Barat saat ini.

"Saya tentu saja khawatir dan saya berharap bahwa Pemerintah Australia tidak akan bekerja sama dengan Indonesia menyangkut semua tuduhan bermotivasi politik ini. Itu karena Pemerintah Indonesia membungkam siapa pun yang berbicara tentang Papua Barat," ungkap Vero.

Vero juga meminta kepada Pemerintah Australia agar membuka akses bagi jurnalis internasional serta pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar bisa mengunjungi Papua Barat. Menurut Vero, setidaknya ada 55 ribu orang yang terlantar di Papua barat.

"Dan saya pikir, kepedulian hak asasi manusia berada di atas hak suara. Jadi saya pikir, Australia harus melakukan lebih karena kita melihat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini," tutur dia. 

Saat diminta pendapatnya soal tudingan sebagai provokator kerusuhan di Papua, Vero menepis hal tersebut. Ia menilai itu merupakan salah satu cara Pemerintah Indonesia untuk menjatuhkan kredibilitasnya. 

"Saya pikir itulah cara Pemerintah Indonesia mencoba menghancurkan kredibilitas saya. Bahwa mereka tidak dapat menolak data saya (yang diunggah ke media sosial), semua video rekaman dan foto. Sehingga, mereka mengejar kredibilitas saya sebagai gantinya. Sehingga, orang lain tidak akan mempercayai informasi yang dikeluarkan," ungkap Vero.

Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu melanjutkan, ketika masyarakat Indonesia mulai terprovokasi dengan segala informasi yang ia berikan, justru menjadi titik awal kemenangan bagi dirinya.

"Yang merupakan awal bahwa orang Indonesia akhirnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat. Jadi, mereka memiliki versi alternatif lain selain versi pemerintah," tutur dia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia kata Vero, juga berusaha membuat orang kapok kepada orang lain yang berbicara tentang Papua Barat.

Ia mencontohkan, dalam sebuah jumpa pers ke publik, hanya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang boleh menyampaikan soal informasi Papua Barat.

"Dan dia juga mengatakan itu terserah kita pemerintah, apakah akan mengumumkan jumlah kasus di Papua Barat atau tidak, jumlah korban jiwa di Papua ada atau tidak," katanya.

"Sekarang saya juga melihat bahwa aktivis terkemuka Indonesia Dandhy Laksono dia ditangkap beberapa hari yang lalu karena twit (soal) Papua Barat. Saya pikir itu adalah salah satu taktik chill effect yang dimiliki Pemerintah Indonesia," katanya lagi. 

Aktivis HAM itu mengaku tak sembarangan mengunggah materi foto dan video mengenai Papua di media sosial. Ia mencontohkan ketika memperoleh informasi tentang kejadian di Wamena, Papua, ia tak mengunggah semua informasi itu. 

Vero menyaring informasi tersebut agar tidak menimbulkan konflik terhadap orang asli Papua mau pun para pendatang.

"Itulah yang kami paparkan kepada dunia, apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat. Karena ada perang lama mengenai informasi tentang Papua Barat sejak tahun 1960-an hingga sekarang," tutur dia. 

Perkembangan teknologi, kata Vero, juga sangat membantu kinerjanya dalam memberikan informasi kepada orang-orang yang tidak dapat memperoleh informasi tersebut

"Saya dapat membantu membagikannya kepada dunia dan saya melihat bahwa jurnalis nasional dan internasional yang tidak dapat mencapai dasar Papua (ikut terbantu). Mereka dapat gambaran berdasarkan apa yang saya laporkan, setidaknya mereka terinformasikan mengenai apa yang terjadi di sana," kata dia lagi.