Veronica Koman: Pemerintah Indonesia Coba Membungkam yang Bicara Papua
Jakarta, IDN Times - Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan provokasi mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Oleh sebab itu, pihak kepolisian masih memburu Veronica yang kini diketahui tengah menempuh studi di Australia.
Sejauh ini, Polri telah meminta bantuan Interpol untuk mengeluarkan red notice dan menangkap perempuan yang berprofesi sebagai pengacara publik itu. Namun, untuk kali pertama, Vero berbicara kepada media dan tayang di program stasiun berita ABC, Australia.
Dalam program "The World", Vero mengatakan tidak akan berhenti untuk menyuarakan bagaimana situasi di Papua. Wawancara itu tayang pada Kamis (3/10) malam dengan judul "This is Bigger than US: activist vows to keep reporting on West Papua."
Melalui akun media sosial, Vero mengungkapkan alasannya tetap menyuarakan isu Papua, padahal di saat yang bersamaan ia tak melihat peristiwa tersebut secara langsung.
Berikut ulasannya yang berhasil dirangkum oleh IDN Times.
1. Meminta Pemerintah Australia tidak bekerja sama dengan Indonesia terkait kasusnya
Dalam sesi wawancara itu, Vero mengatakan, Papua khususnya Papua Barat, mengalami masa kegelapan yakni tindakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Vero mengaku khawatir terhadap keselamatan keluarganya di Jakarta, lantaran ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.
Akan tetapi, ia menilai keselamatannya tidak seberapa dengan masalah yang tengah dihadapi masyarakat Papua Barat saat ini.
"Saya tentu saja khawatir dan saya berharap bahwa Pemerintah Australia tidak akan bekerja sama dengan Indonesia menyangkut semua tuduhan bermotivasi politik ini. Itu karena Pemerintah Indonesia membungkam siapa pun yang berbicara tentang Papua Barat," ungkap Vero.
Vero juga meminta kepada Pemerintah Australia agar membuka akses bagi jurnalis internasional serta pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar bisa mengunjungi Papua Barat. Menurut Vero, setidaknya ada 55 ribu orang yang terlantar di Papua barat.
"Dan saya pikir, kepedulian hak asasi manusia berada di atas hak suara. Jadi saya pikir, Australia harus melakukan lebih karena kita melihat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini," tutur dia.