Virus Corona: Robohnya Infrastruktur Kesehatan di Negeri Kita

Bukan hanya Fachri yang mengeluh soal infrastruktur kesehatan di Indonesia. Para tenaga medis juga merintih resah perihal sarana dan pra-sarana kesehatan ketika memerangi penyakit yang sudah melanda 190-an negara ini.

Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 10 dokter telah kehilangan nyawa karena berurusan dengan pasien COVID-19. Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi Pemprov DKI Jakarta, sekurangnya 81 tenaga medis kesehatan terpapar virus corona.

Salah satu permasalahan seputar sarana dan pra-sarana kesehatan adalah kelangkaan alat pelindung diri (APD). Banyak rumah sakit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan APD para dokter, mulai dari masker medis hingga baju hazmat. Alhasil, merawat pasien virus corona sama saja dengan misi bunuh diri.

Lebih buruk lagi, alih-alih menyembuhkan pasien, para dokter justru berpotensi menjadi inang bagi SARS-CoV-2 untuk disebarkan kepada orang lain.

“Jadi gak cuma dikatakan bunuh diri buat si dokter. Ini dokter bisa jadi carrier, pembawa, karena bisa jadi dia gak ada keluhan. Dia bisa malah bisa menularkan penyakitnya,” kata Wakil Ketua Umum IDI, Adib Khumaidi, saat dihubungi IDN Times, Senin (30/3).

Untuk meminimalisir hal itu, para tenaga medis dituntut untuk menggunakan APD seadanya, termasuk mengganti baju hazmat dengan jas hujan. Menurut Adib, prinsipnya adalah memberikan proteksi seoptimal mungkin kepada petugas medis.

Di tengah situasi yang tidak menguntungkan, Adib bersyukur karena beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) dan rumah sakit dalam negeri mampu memproduksi baju hazmat secara mandiri.

“Hari ini kan semua negara membutuhkan APD, jadi impor bukan solusi. Mau tidak mau akhirnya kami sampaikan (kepada produsen) kalau baju hazmat ini lho spesifikasinya, bahannya. APD ini hanya satu dari sekian masalah,” ujar Adib.

Kehilangan dokter  dan tenaga kesehatan, satu demi satu, tentu memberikan dampak signifikan di tengah situasi pandemik seperti ini. Minimal moral para benteng terakhir perang melawan COVID-19 harus didukung semua pihak.

Catatan terbaru IDI, dokter di Indonesia berjumlah 185 ribu, sekitar 141 ribu di antaranya adalah dokter umum. Berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia  (WHO), rasio perbandingan yang ideal antara dokter dengan jumlah penduduk di suatu daerah adalah 1:2.500. Secara kuantitas, dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa, rasio dokter di Indonesia sudah memenuhi standar WHO, yaitu 1:1.900.    

“Yang jadi permasalahan bukan jumlahnya, tapi sebarannya. Istilahnya ada maldistribusi penyebaran dokter. Karena pembangunan infrastruktur kesehatan terus terjadi di kota besar, akhirnya permintaan dokter di sana-sana aja,” ungkap Adib.

Catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2019, hanya 9 provinsi yang kebutuhan dokternya sudah terpenuhi. Artinya, setiap 2.500 penduduk, sekurangnya ada 1 dokter, bahkan bisa lebih. Daftar provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Banten. Untuk Ibu Kota, rasio perbandingan dokternya bahkan mencapai 1:800.

Sampai 31 Maret 2020, peta sebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan virus laknat ini sudah merebak ke 31 provinsi.

Hal yang meresahkan adalah virus ini sudah mewabah ke sejumlah daerah yang tergolong sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), di antaranya Papua, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Sebagai gambaran, rasio perbandingan dokter dengan penduduk di Sulawesi Barat mencapai 1:10.000.

Kemenkes telah mendata 143 kabupaten/kota di 27 provinsi yang tergolong sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan permasalahan kekurangan tenaga medis. Rasio perbandingan dokter (termasuk dokter umum, spesialis, dan gigi) di daerah 3T dengan jumlah dokter nasional mencapai 1:11. Artinya, hanya ada 1 dari 11 dokter yang mengabdikan diri di daerah 3T.

Sementara, rasio perbandingan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) dengan jumlah nasionalnya adalah 1:6.

Maldistribusi dokter mengharuskan penyebaran rantai virus Corona diputus secepat mungkin, sebelum angka kasus positif di daerah 3T semakin banyak.

“Jadi memang imbauan untuk tidak boleh mudik diperlukan agar virus yang dibawa dari kota tidak menyebar ke daerah yang infrastruktur kesehatannya kurang memadai,” kata mantan Wakil Menteri Keuangan, Chatib Basri, kepada IDN Times, Rabu 25 Maret 2020 lalu.

Data Pemerintah Pusat, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia per Rabu 1 April 2020 mencapai 1.677 orang. Angka kematiannya mencapai 157 kasus. Artinya, tingkat kematian (case fatality rate) mencapai 9,3 persen, hampir dua kali lipat dari tingkat kematian secara global yaitu 4,6 persen.  

Angka di atas menempatkan Indonesia pada urutan pertama sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi akibat COVID-19  di Asia Tenggara. Secara global, tingkat kematian Indonesia berada di posisi empat besar, saling menyalip dengan Italia. Tentu ini bukan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan.

Penasihat Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO, Diah Satyani Saminarsih, mengatakan bahwa tingginya tingkat kematian akibat serangan virus corona menandakan buruknya sistem kesehatan suatu negara.

“Anggaran kesehatan itu mostly digunakan untuk mempertahankan health system. Ujian terbesar untuk health system adalah outbreak, seperti sekarang ini. Kebanyakan, negara-negara dengan fatality rate tinggi karena health system-nya lemah. Seperti Italia, Iran, termasuk Indonesia,” kata Diah kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Selasa (31/3).

Diah berkantor di markas besar WHO di Jenewa, Swiss.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sekurangnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD harus dialokasikan untuk kesehatan. Dua per tiga dari anggaran kesehatan APBN dan APBD diprioritaskan untuk kepentingan publik, terutama penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Ironisnya, besaran anggaran kesehatan APBN baru menyentuh angka 5 persen sejak 2017.  

“Memang anggaran nasional kesehatan beberapa tahun lalu sudah dinaikkan 5 persen, tapi itu untuk sektor kesehatan, sehingga harus dibagi untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) sampai 45 persen, ada BKKBN, dan BPOM, jadi bukan hanya Kemenkes,” terang mantan Staf Khusus untuk Menteri Kesehatan Nila Moeloek. 

Secara lebih spesifik, besaran anggaran kesehatan pada APBN 2020 mencapai Rp135,2 triliun. Pembagian untuk Pemerintah Pusat mencapai Rp101,5 triliun dan Rp33,7 triliun ditransfer ke daerah. Dana Pemerintah Pusat dibagi menjadi dua, yaitu untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp81,4 triliun dan Non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp20,1 Triliun.

Sekurangnya ada 30 institusi yang mendapat alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Pusat. Di antaranya Kemenkes Rp67,8 triliun, BPOM Rp2,0 triliun, BKKBN Rp1,6 triliun, Kementerian Pertahanan Rp5,8 triliun, Polri Rp3,9 triliun, serta 25 Kementerian/Lembaga lainnya sekitar Rp0,9 triliun. Anggaran Kemenkes harus dibagi dua, untuk PBI sebesar Rp35,8 triliun dan non-PBI Rp32 triliun.

“Yang bisa dilakukan (untuk membenahi sistem kesehatan) adalah mengalokasikan lebih dari APBN. Idealnya barangkali 10 persen atau bisa 7-8 persen dulu. Tapi jangan ganggu-ganggu PBI, besarannya sudah amanat undang-undang, dan itu kewajiban negara untuk memelihara orang miskin untuk memastikan mereka punya safety net kalau sakit,” terang Diah.

Senada dengan Diah, Adib bercerita bila IDI sudah sejak lama mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan. “5 Persen itu ya kecil kalau dibandingkan anggaran pendidikan yang 20 persen. Padahal pendidikan dan kesehatan ini adalah yang paling utama bagi masyarakat,” katanya.

Salah satu indikator apakah sektor kesehatan menjadi prioritas bagi suatu negara adalah besaran anggarannya.

Grafik di atas menggambarkan anggaran belanja kesehatan dengan total anggaran belanja negara-negara di Asia Tenggara untuk periode 2015-2017. Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa alokasi belanja kesehatan Indonesia masih lebih kecil dibanding Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Bahkan di bawah rata-rata persentase negara-negara Asia Tenggara.

Hal ini sangat ironis karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak di kawasan ternyata alokasi anggaran kesehatannya lebih kecil daripada Singapura, negara terkecil dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ketika dibandingkan dengan Thailand, selisihnya bahkan hampir dua kali lipat.

WHO mematok besaran anggaran kesehatan yang ideal adalah 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Grafik di atas menggambarkan proporsi belanja kesehatan dalam PDB negara-negara di Asia Tenggara periode 2015-2017. Kita bisa melihat bahwa hanya dua negara yang alokasi kesehatannya sudah memenuhi standar WHO, yaitu Kamboja dan Vietnam.

Ada pun posisi Indonesia menempati urutan tiga terbawah. Indonesia bahkan tidak lebih baik daripada Myanmar dan Filipina. Persentasenya juga di bawah rata-rata. Sekali lagi, angka-angka di atas menunjukkan ironi karena PDB Indonesia pada 2017 mencapai US$1,01 triliun atau setara Rp13.589 triliun, termasuk 20 negara dengan PDB terbesar di dunia.

Seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, di tengah anggaran belanja kesehatan yang kecil, tren serapannya juga buruk. Pada 2016, dari pagu anggaran yang dialokasikan ke Pusat sekitar Rp40,7 triliun, serapannya hanya 89,6 persen. Tahun berikutnya, serapannya meningkat hingga 95 persen dengan pagu anggaran Rp37 triliun. Pada 2018, serapannya jatuh hingga 87,3 persen dengan pagu anggaran Rp39,3 triliun.

Tren serupa juga terjadi di daerah. Pada 2016, dengan pagu anggaran Rp22,7 triliun, dana yang terserap hanya 84,5 persen. Tahun berikutnya, cenderung mengalami kenaikan hingga 89,5 persen ketika pagu anggarannya Rp20,9 triliun. Di tahun 2018, serapannya jatuh hingga 77,3 persen dengan anggaran Rp21,3 triliun

“Saya kurang tahu ya kalau tren serapannya menurun. Tapi serapan menurun ini menandakan ada kegiatan atau sosialisasi kesehatan yang tidak terlaksana. Sangat disayangkan yah, sudah dananya dikit, tidak dimanfaatkan dengan baik pula,” demikian Adib menanggapi.

Permasalahan lain yang menunjukkan rapuhnya infrastruktur kesehatan di Indonesia, terkait penanganan pandemi virus corona, adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Peningkatan kuantitas tempat tidur selaras dengan pertumbuhan rumah sakit. Berdasarkan data Kemenkes, tren rumah sakit umum dan khusus selalu meningkat sepanjang periode 2014-2018. Artinya, jumlah tempat tidur juga seharusnya meningkat.

Dari dua tabel di atas, jika jumlah tempat tidurnya diakumulasi, maka kita akan mendapati:

2015: 281.462 tempat tidur

2016: 289.303 tempat tidur

2017: 305.055 tempat tidur

2018: 310.710 tempat tidur

Sebagai tambahan informasi, jumlah tempat tidur rumah sakit per 2019 mencapai 321.544.

Rasio jumlah tempat tidur dengan besaran penduduk yang ideal berdasarkan standar WHO adalah 1:1.000. Ada pun rasio tempat tidur rumah sakit Indonesia hari ini adalah 1,2:1.000. Hal itu menandakan bahwa jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi merujuk standar WHO.

Kendati begitu, permasalahannya bukan pada kuantitasnya, tapi pada sebarannya. Per 2018, masih ada delapan provinsi dengan rasio tempat tidur di bawah standar WHO, yaitu Provinsi Riau (0,98), Lampung, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah (0,91), Banten (0,87), Jawa Barat (0,85), Nusa Tenggara Timur (0,81), serta Nusa Tenggara Barat (0,71).

Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua tempat tidur disediakan untuk menangani COVID-19. Dengan bed occupancy rate di Indonesia mencapai 70 persen, dari total 321.544 tempat tidur berarti hanya sekitar 225 ribu unit yang kemungkinan tersedia untuk menangani pandemik ini.

Merujuk kepada data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2017, Indonesia menempati urutan ke-41 terkait ketersediaan tempat tidur setiap 1.000 penduduk. Korea Selatan sebagai negara yang dianggap berhasil mengatasi virus corona memiliki rasio 12,3:1.000.

Secara tidak langsung, ketimpangan jumlah tempat tidur menandakan sebaran rumah sakit yang tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan rumah sakit yang agresif di kawasan-kawasan tertentu.

Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mendapati tren pembangunan rumah sakit terjadi secara agresif di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten (disebut juga sebagai Region 1) untuk periode 2012-April 2018. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 7-8 persen.

Sayangnya, pertumbuhan serupa tidak terjadi di Region 2 yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Region 3 mencakup daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Babel, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Pada kawasan ini, pertumbuhan rumah sakit secara agresif hanya terjadi di Sumatera Utara.

Tren pertumbuhan rumah sakit semakin di Pulau Kalimantan cukup meresahkan. Sebab, pada periode 2012-2016, tidak didapati pembangunan rumah sakit di Kalimantan Utara.

Di tengah kabar yang kurang menyenangkan, ada satu kabar baik, yaitu tren pembangunan rumah sakit di Region 5, yang tergolong sebagai daerah 3T, bisa dikatakan cukup memuaskan. Rata-rata pertumbuhan jumlah RS di kawasan yang mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua berkisar 2-7 persen.

Ketimpangan infrastruktur kesehatan di Indonesia menjadi kegelisahan para dokter apabila virus corona meluas lebih jauh. “Kalau soal infrastruktur, sarana dan pra-sarana kesehatan, hari ini RS kita gak siap menangani COVID-19,” kata Adib.

Dia menambahkan, bea masuk barang mewah yang dibebankan pada alat kesehatan menjadi penyebab kurangnya ventilator. Padahal, alat ini sangat dibutuhkan untuk membantu penderita COVID-19  yang sudah memasuki tingkat akut.

“Itu juga menjadi keluhan banyak RS ketika pengadaan. Dari dulu usul kami supaya pajaknya disesuaikan. Ini juga yang menyebabkan pembiayaan kesehatan kita lebih mahal dari Malaysia misalnya. Padahal, skill knowledge kita gak kalah. Tapi secara akumulasi, pembiayaan kesehatan mereka lebih murah karena pajak beban alkes tidak berat.”

Tidak bisa dipungkiri, penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Pertumbuhannya terjadi secara eksponensial, sesuai dengan prediksi para ahli. Bahkan, simulasi yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi puncak pandemi ini terjadi pada April 2020 dengan perkiraan 8.000 kasus positif.

Bahkan, ilmuwan Universitas Indonesia memperkirakan bakal ada akumulasi 60  ribu kasus positif di bulan Mei 2020.

Keterbatasan infrastruktur kesehatan memaksa banyak Puskesmas untuk alih fungsi menjadi tempat isolasi pasien virus corona. Padahal, Puskesmas di Indonesia tidak dipersiapkan untuk perawatan atau isolasi.

“Puskesmas bukan untuk itu. Yang ideal adalah dibentuk semacam ruang karantina wilayah, Puskesmas yang menjadi pengawasnya. Misalnya kepala daerah yang menjadikan rumah dinasnya sebagai tempat isolasi, itu bagus. Nanti Puskesmas juga yang menentukan apakah suatu pasien akan dirujuk ke RS daerah atau tidak. Ini tentu bisa dilaksanakan kalau sistem kesehatannya bagus,” papar Diah.

Adib juga mengusulkan agar setiap daerah memiliki pusat kesehatan yang dikhususkan untuk menangani pasien dengan gejala COVID-19. Sebab, Adib khawatir pandemik ini akan mengganggu pelayanan kesehatan lainnya.

“Harus dibuat pelayanan terstruktur. Ditunjuk satu tempat, sehingga pasien terarah. Jadi kalau pasien merasa sakit tapi bukan gejala corona, dia bisa ke faskes yang lain. Jadi intinya ada faskes yang dibuat berjenjang, biar di RS rujukan juga gak menumpuk. Terus, ini juga meminimalisir kontak. Kalau seandainya yang terpapar corona tapi gak ada gejala merawat diri ke berbagai faskes, dia akan jadi carrier,” ucap Adib.

Situasi hari ini, pemerintah didesak untuk segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Imbauan physical distancing yang diserukan oleh pemerintah nyatanya belum bisa memutus rantai penyebaran Corona. Untuk menghadapi skenario terburuk, pemerintah bahkan mempersiapkan skema darurat sipil.

Menanggapi wacana tersebut, Diah mengingatkan bila karantina wilayah bukan satu-satunya jalan keluar. Karantina wilayah tanpa pemeriksaan secara masif dan perawatan yang benar akan berakhir sia-sia.

“Lockdown is not everything. Percuma karantina wilayah kalau tidak massive test, massive contact tracing, dan tidak dirawat. Lockdown ini kan tujuannya mengkarantina virus, tapi karena virusnya ada di manusia, maka berdampak terhadap kebebasan manusianya,” kata Diah.

Terkait skema karantina wilayah dalam kerangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang disiapkan pemerintah, Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, memastikan anjuran WHO dalam menangani virus ini tetap berjalan.

“Tidak berarti dengan PSBB kita tidak melakukan tracing dan testing. Kan jadinya percuma kalau sudah dites, di-trace, tapi tidak dibatasi mobilitasnya. Tidak terputus nanti rantai penyebarannya,” kata Yuri kepada IDN Times, Rabu (1/4).

Perempuan asal Indonesia pertama yang menempati posisi penasihat WHO menegaskan, tidak ada indikator pasti dalam penerapan karantina wilayah. Seberapa efektif lockdown bisa menurunkan kurva COVID-19 akan tergantung kebijakan pemerintah.

“Lockdown beda-beda di berbagai negara. Di Tiongkok, mungkin efektif karena negaranya bukan demokrasi, jadi masyarkat takut. Di Italia tidak efektif karena sudah kelamaan dan health system-nya hampir collapse. Artinya ada faktor lain di sana. WHO gak pernah bilang harus lockdown.”

Diah menganalogikan karantina wilayah seperti petinju yang sedang beristirahat.

“Lockdown itu memberikan kesempatan untuk health system ‘napas’ dulu. Okeh, saya butuh APD, saya butuh obat ini, orangnya harus istirahat dulu. Kalau petinju terus dipukulin akan K.O dia, makanya dia harus istirahat 3 menit untuk treatment.”

Alumni Seattle University ini juga berharap, pandemik yang sampai 31 Maret 2020 menewaskan lebih dari 43 ribu orang di seluruh dunia itu menjadi momentum untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia.

“Dalam kondisi seperti ini, perubahan (APBN) itu harus ya. Tapi nanti harus dihitung dulu berapa kebutuhannya, kemudian bisa mengajukan anggaran lebih. Ini sangat disayangkan sudah ratusan orang yang meninggal, tapi sebaiknya hal ini segera dicegah, jangan sampai kita seperti Italia atau Iran,” ujar Diah.

Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengakui, infrastruktur kesehatan kita lemah.

“Tentunya kita menyadari persis bahwa tidak siap tentu, sama dengan negara lain memang justru hal-hal  prinsip yang artinya fundamental yang kita tidak siap. Apakah itu APD alat perlindung diri, masker itu termasuk, semua obat -obatan. Iya ruang isolasi terbatas, vetilator terbatas, kita tidak siap,” ujar JK, yang kini menghabiskan waktu sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Saat diwawancarai IDN Times, Senin (30/3/2020) JK menyarankan pemerintah konsentrasi menyelamatkan orang. “Nah, ongkosnya berapa, Jangan berpikir ongkos. Tapi berpikirnya, apapun caranya udah laksanakan. Kita bisa defisitnya  (anggaran) dinaikkan, artinya bisa utang. Apa boleh buat? Karena apabila tidak dilakukan, makin besar ini. Makin tinggi nanti bebannya di belakang hari kerugian negara,” ujar JK.

Para pemimpin dunia tengah memimpin perang melawan pandemik COVID-19 dengan caranya masing-masing. Ada yang bergegas, ada yang dihujat warganya karena dianggap terlambat. Mahal harganya, korban tumbang kehilangan nyawa.

Presiden Ghana Nana Akufo-Addo mencuri perhatian publik dunia. Saat pidato kepada rakyatnya soal penanganan COVID-19, 18 Maret 2020, dia menegaskan, “Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi.  Yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia.”