Wabup Natuna: Kami Tahu Ada Karantina Virus Corona dari Media Sosial

05 Feb 2020, 08:55 WIB

Ratusan WNI tengah diobservasi di Pulau Natuna. Twitter.com/KemenkesRI

Jakarta, IDN Times - Penolakan masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terhadap karantina 237 warga negara Indonesia yang baru dipulangkan dari Kota Wuhan, Tiongkok, bukan tanpa alasan. Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, informasi kadatangan WNI dari Wuhan ke Natuna sama sekali tak ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kami tahunya dari televisi, dari medsos, sama sekali kami tak dilibatkan sehingga terjadi miskomunikasi. Masyarakat kurang tahu permasalahan virus, penanganan dan sebagainya. Informasi soal virus luar biasa, sehingga ketakutan itu ada," ujar Ngesti dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan tvOne pada Selasa (4/2) malam.

Dia menambahkan, pihaknya bertanggung jawab terhadap masyarakat Natuna sehingga penting untuk diajak berkoordinasi.

"Sebagai pemda, kami harus lindungi rakyat kami, khususnya masyarakat di wilayah terdekat, ada 24 ribu orang," kata dia.

1. Penolakan masyarakat Natuna terjadi karena tak ada sosialisasi dan pemerintah pusat tak koordinasi dengan pemda

(Aksi protes warga di Kepulauan Natuna) ANTARA FOTO/Cherman

Ngesti berharap koordinasi dengan pemda setempat apabila ada isu-isu penting nasional bahkan dunia, perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar pemda bisa lebih dulu menenangkan masyarakat.

"Jika itu dilakukan kami akan menerima dengan senyum dengan simpati, tapi karena kejadian demikian (tidak ada koordinasi) maka ada penolakan. Kami tak menyangka ini akan terjadi di Natuna. Kami menghadapi massa, beberapa tuntutan yang harus kami laksanakan, aspirasi-aspirasi masyarakat, karena sudah terjadi tak bisa ditolak lagi," ucapnya.

Apalagi, selain keterbatasan informasi soal kedatangan ratusan WNI yang akan dikarantina, pemda juga belum menyiapkan pos-pos kesehatan di luar lokasi karantina. Ini pun dianggap penting sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat Natuna dari virus corona.

"Memang mati urusan Allah, tapi kita tidak tahu virus-virus ini tiba-tiba datang ke kami, posko-posko tidak ada, pos kesehatan hanya ada di dalam tapi di luar tak ada. Maka kami bertujuh mendapat tugas, amanah dari masyarakat untuk segera berangkat ke Jakarta," katanya.

2. Pemkab Natuna sudah menerima penjelasan Menkes mengapa pemerintah pusat begitu panik dan terburu-buru menentukan lokasi karantina

Komisi lX DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Bupati Natuna, di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (4/2) IDN Times/Irfan Fathurohman

Sesuai amanat warganya, Ngesti mendampingi Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal berangkat ke Jakarta pada Senin lalu. Pemkab Natuna langsung dipertemukan dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Alhamdulillah karena prosedur harus lewat Kemenko, maka kami sudah bertemu Kemenko Polhukam. Kami sudah dipanggil dan rapat bersama-sama Menkes, Mendagri kemudian ada beberapa deputi. Kami sampaikan semuanya apa yang terjadi di masyarakat kami dan yang jadi tuntutan masyarakat," ujarnya.

Pemkab Natuna pun menyampaikan beberapa poin tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Salah satunya terkait miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemda. Hal ini menurut Ngesti sudah diakui oleh Menko Polhukam, dan pihaknya juga sudah menerima kondisi ini.

"Karena Menkes juga menyampaikan kondisi yang begitu kritis, begitu panik, sehingga pemerintah pusat harus menentukan sikap bagaimana, ditempatkan di mana, ke sini gak bisa ke sini gak bisa, sehingga Natuna yang menurut pengamatan dan analisa pemerintah pusat bisa ditempatkan, kondisi lebih aman dan sebagainya," jelasnya.

3. DPRD Natuna benarkan banyak warga yang memilih untuk mengungsi karena takut terinfeksi virus corona

Ratusan WNI yang dievakuasi dari wabah virus corona di Tiongkok, tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Natuna Andes Putra membenarkan bahwa sejumlah warga di sana memilih untuk mengungsi ke luar daerah karena ketakutan. Hal ini lantaran banyak warga yang belum mendapat informasi lengkap mengenai penularan virus asal Tiongkok tersebut.

"Dua hari ini kami agak tenang, sudah lihat kondisi dan di-share informasi laporannya, yang kami inginkan langkah konkret dari Menkes. Oke tak terinfeksi, jika terinfeksi bagaimana langkah konkretnya, pos pelayanan tak ada," ujarnya.

Andes menyebut, ini pertama kali dalam sejarah masyarakat Natuna melakukan aksi demonstrasi menolak sesama WNI masuk ke daerahnya.

"Mengapa masyarakat kami panik? Karena ada beberapa di televisi nasional, ada dokter bilang, 'apa sih Natuna itu pulau kecil, penduduk sedikit', apa gak gelisah! Cobalah kami ini manusia, kami NKRI, walau sedikit kami garda terdepan perbatasan Indonesia," katanya.