Waduh, Koalisi Masyarakat Sipil Catat Cuan Bisnis PCR Tembus Rp23 T

31 Okt 2021, 15:30 WIB

Ilustrasi tes swab PCR (Dok Humas Pelindo 1)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru menilai penurunan tarif baru pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang dilakukan pemerintah, tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.

"Terlebih penurunan terakhir (27/10/2021) lalu, ini terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat. Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya," tulis keterangan tertulis koalisi yang diterima IDN Times, Minggu (31/10/2021).

"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi," lanjut keterangan tersebut.

1. Ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis PCR

Cuan besar dari tes usap PCR yang dipantau oleh ICW (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis kesehatan tersebut.

"Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp10 triliun lebih. Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga," tegas koalisi.

2. Realisasi anggaran bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp99,5 triliun

Tenaga kesehatan membantu seorang pasien COVID-19 usai pelaksanaan shalat Idul Fitri di halaman Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/5/2021). ANTARA FOTO/Moch Asim

Berdasarkan anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan 2020, diketahui realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp99,5 triliun.

Kondisi keuangan 2021 juga demikian. Per 15 Oktober diketahui dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan COVID-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen.

"Dari kondisi tersebut sebenarnya pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat," sebut Koalisi Masyarakat Sipil.

3. Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi masyarakat

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test. IDN Times/Hana Adi Perdana

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mendesak agar pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodasi kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta besaran persentasenya.

"Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat," tegas Koalisi Masyarakat Sipil.