Wagub DKI Dukung Citayam Fashion Week Digelar Saat CFD

27 Jul 2022, 15:47 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mendukung usulan agar Citayam Fashion Week digelar saat Car Free Day (CFD) saja.

Usulan gelaran peragaan busana jalanan itu agar digelar saat CFD, disampaikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya belum lama ini. Sebelumnya, Riza juga mengaku pernah mengusulkan gelaran Citayam Fashion Week saat CFD itu.

“Kan kalau CFD dilaksanakan hari Minggu pagi itu bagus. Saya juga termasuk pernah mengusulkan. Hari Minggu pagi,” kata dia, kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Riza mengatakan, apabila digelar saat CFD, maka jangkauan area yang digunakan dalam kegiatan tersebut menjadi lebih luas. Dengan demikian tidak akan terlalu menumpuk kerumunan.

“Kan luas itu dari ujung Thamrin ke ujung Sudirman jalannya. Silakan saja. Itu juga satu solusi,” kata dia.

1. Mengganggu ketertiban umum

Suasana kawasan Stasiun BNI City yang dijadikan sebagai tempat berkumpul anak muda di Jakarta (IDN Times/Fauzan)

Adapun, pihak kepolisian saat ini juga mengkhawatirkan ketertiban umum yang terganggu di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, lantaran zebra cross di kawasan tersebut disulap menjadi catwalk oleh mereka yang ingin memeragakan busananya.

“Yang jalan lewat di situ kan, kemudian zebra cross juga. Ini tetap kita lakukan pendekatan pada mereka,” ujarnya.

2. Antisipasi LGBT

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain mengganggu ketertiban umum, Riza juga mewanti-wanti soal LGBT yang eksis di Citayam Fashion Week. Untuk itu, dia meminta agar orangtua membimbing anak-anaknya agar tidak terjerembab ke dalam LGBT.

“Yang juga menjadi perhatian, dari Kementerian PPPA dan MUI menyatakan ada kecenderungan LGBT harus kita jaga nanti terpapar lah kira-kira begitu,” kata Riza.

3. Koordinasi dengan Kementerian PPPA

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/3/2022). (IDN Times/Uji Sukma Medianti)

Dia mengatakan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait hal tersebut. Sebab, untuk menanganinya, Riza menilai tidak bisa dengan paksaan.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemprov dan Kementerian itu tugas kita bersama. Tapi kan bukan seperti kita memindahkan atau menggusur atau melanggar orang di pinggir jalan gitu,” katanya.