Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait surat rekomendasi dari Wali Kota Bogor Bima Arya terkait permasalahan Sungai Ciliwung. Riza mengatakan bahwa surat yang dikirimkan Bima salah alamat.
"Surat yang dikirim soal kali Ciliwung itu wewenang pemerintah pusat. Jadi surat itu salah alamat," kata Riza di program Mata Najwa berjudul "Sengkarut Banjir Ibu Kota" yang tayang pada Rabu (24/2/2021).
Walau menyebut Ciliwung masuk wewenang pusat, Riza mengaku Pemprov DKI tidak pernah menjadikan ini dikotomi. "Kami DKI tetap memberikan tanggung jawab sekalipun Ciliwung jadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa Jakarta selalu dianggap memiliki anggaran yang banyak, maka dari itu dia berharap agar DKI mendapat bantuan dari pemerintah pusat. "Kami sendiri kurang dana untuk program yang kami bantu juga banyak," kata dia.
Staf Ahli Menteri Pekerjaaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali justru mengatakan bahwa pemerintah pusat berbagi tugas dengan pemerintah daerah. Dia meminta Pemprov DKI membebaskan lahan untuk memulai proses normalisasi.
"Kita tangani, buat apa ada seorang Gubernur kalau anda gak bisa laksanakan tugas yang didelegasikan ke daerah," ujarnya.
Diberatakan sebelumnya pada November 2020 lalu, Bima Arya melakukan susur Ciliwung dan menemukan berbagai permasalahan Ciliwung yang dianggap masih menjadi momok banjir di Jakarta. Bima pun saat itu memberikan rekomendasi yang hingga saat ini belum ditanggapi Pemprov DKI Jakarta.
Kala itu, Bima Arya bersama tim melakukan ekspedisi mengarungi Ciliwung hingga sejauh 70 kilometer dari Sukaresmi, Kota Bogor hingga Pintu Air Manggarai, Jakarta. Selama perjalanan dua hari itu dia mengaku menemukan 34 titik permasalahan Ciliwung, mulai dari penyempitan sungai, limbah, hingga bangunan liar.
“Banjir Jakarta bukan hanya, kiriman Bogor atau Puncak. Tapi DAS hulu ke hilirnya, saya sudah menyurati pak gubernur (DKI Jakarta) waktu itu, temuan kami dari ekspedisi yang seharusnya jadi perhatian bersama. Tetapi belum dijawab,” kata Bima, Senin (22/2/2021).