Wahyu Setiawan Jalani Sidang Pelanggaran Etik di Gedung KPK

DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik karena diadukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan KPU. Kedua institusi itu melaporkan Wahyu sebagai pembuktian apa yang dilakukan merupakan inisiatif pribadi dan tak melibatkan kedua institusi pemilu tersebut. Plt Ketua DKPP Muhammad Al Hamid mengatakan dalam sidang tadi turut dihadirkan pengadu yakni Bawaslu, KPU, dan juga teradu yaitu Wahyu Setiawan. 

Ia menjelaskan sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu, maka DKPP berhak memeriksa para penyelenggara pemilu yang diduga telah melanggar kode etik. 

"Tentu DKPP tidak akan masuk ke wilayah hukum lain misal korupsi, pidana. Itu wilayah KPK. Jadi, kami tentu sangat memperhatikan kewenangan DKPP dalam UU nomor 7 tahun 2017, yaitu dalam rangka memeriksa dan memutus penyelenggara pemilu yang diduga melanggar etik," kata Al Hamid. 

Menurut Plt Ketua DKPP, Muhammad Al Hamid, Wahyu terancam diberhentikan sebagai komisioner karena diduga kuat telah menerima suap. Sehingga bisa saja ia dijatuhi sanksi berat yakni pemecatan tidak hormat sebagai komisioner KPU. 

"Ya, kalau pelanggaran etik berat tentu (sanksinya) pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Muhammad di Senayan pada Selasa kemarin (14/1). 

Sementara, selama proses persidangan, Wahyu hanya terlihat duduk seorang diri. KPU pun sudah menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum. 

Sementara, hasil sidang dugaan pelanggaran kode etik rencananya diumumkan ke publik pada Kamis pagi (16/1). DKPP tidak bisa memberhentikan Wahyu sebab yang mengangkatnya adalah Presiden. 

"Hasil dari sidang pleno nantinya akan diserahkan ke pihak-pihak terkait antara lain presiden, bawaslu, dan KPU," ujar Muhammad Al Hamid hari ini. 

Wahyu diketahui menjabat komisioner KPU periode 2017-2022 dan dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Maka yang berhak untuk memberhentikan adalah presiden.