Waketum Golkar: Kami Doakan Airlangga Hanya Jadi Saksi Bukan Tersangka

25 Jul 2023, 06:30 WIB

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Nurdin Halid. (Dok. The Nurdin Halid Institute)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan pemeriksaan Airlangga Hartarto pada Senin (24/7/2023) diperkirakan tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partai. Sebab, sistem pemilu di Indonesia yakni memilih individu sebagai calon anggota legislatif, bukan mencoblos lambang partai.

"Karena itu adalah oknum pribadi Airlangga, bukan sebagai ketua umum Partai Golkar. Sekalipun itu tidak bisa dipisah. Tetapi, sistem pemilu kita saat ini memilih orang. Orang-orang kami adalah orang-orang terpilih yang diserahkan kepada rakyat untuk dipilih. Bukan malah rakyat diminta untuk mencoblos partai," ungkap Nurdin kepada media di Jakarta.

Sehingga, ia yakin pemeriksaan Airlangga kemarin tidak memberikan efek negatif bagi Golkar. Selain itu, Nurdin juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, harus mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"Apalagi Beliau masih dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi. Mudah-mudahan tidak menjadi tersangka. Itu doa kami semua dari para kadernya. Mudah-mudahan Beliau hanya dipanggil sebagai saksi karena jabatannya sebagai Menko Perekonomian, bukan karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum," tutur dia.

1. Golkar andalkan popularitas caleg untuk menang Pemilu 2024

Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lebih lanjut, Nurdin mengingatkan bahwa Golkar adalah parpol yang tidak mengandalkan kepada hasil pilpres. Kekuatan parpol dengan lambang pohon beringin itu bertumpu pada ketokohan dan para caleg yang dicalonkan.

"Jadi, nanti bukan elektabilitas partai (yang diutamakan) tetapi elektabilitas caleg yang dicalonkan. Sehingga, kekuatan Partai Golkar tidak hanya mengandalkan instrumen partai tapi mengandalkan popularitas para caleg yang dicalonkan oleh partai," tutur dia.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Waketum Golkar lainnya, Erwin Aksa. Ia justru mempertanyakan klaim data yang disampaikan oleh para senior di Golkar yang menyebut elektabilitas partai melorot hingga di angka 6 persen.

"Golkar itu di pemilu selalu nomor dua, kenapa? Karena caleg-calegnya yang kerja keras, tidak peduli siapapun ketua umumnya," ujar Erwin kepada IDN Times yang menghubungi lewat telepon pada Senin (24/7/2023).

Ia menyebut Wiranto yang mewakili Golkar dalam Pilpres 2004 lalu kalah. Ketika itu Wiranto berpasangan dengan Salahudin Wahid dan berhasil meraih 26,2 juta suara atau 22,15 persen.

Meski begitu, Jusuf "JK" Kalla terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK sendiri merupakan kader Golkar dan akhirnya terpilih jadi ketua umum.

"Di Pemilu 2009, Pak JK kalah di pilpres tetapi Golkar berhasil duduk di peringkat kedua dengan suara terbanyak. Pada Pemilu 2014, Pak Aburizal Bakrie tidak dapat tiket (capres), Golkar tetap nomor dua. Ketika itu Golkar sempat ada di kubu Merah Putih dengan Pak Prabowo," ujarnya menjelaskan.

2. Golkar targetkan raih 116 kursi di pemilu legislatif 2024

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia pernah menyebut bahwa partai tempatnya bernaung menargetkan bisa meraih 116 kursi atau 20 persen di Pileg 2024. Golkar menjadi salah satu parpol yang mendaftarkan calegnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari terakhir.

Golkar, kata Doli, ingin memastikan seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah selesai mendaftar bacaleg seluruhnya. "Kami menginstruksikan tak ada satu pun dapil yang kosong. Semua tingkatan tak ada satupun yang tak didaftarkan oleh Partai Golkar," ujarnya di kantor KPU pada 14 Mei 2023 lalu.

Golkar, kata Doli, menyiapkan 580 bacaleg untuk 34 dapil. Kemudian dari 301 dapil, Golkar menyiapkan 2.372 bacaleg.

"Jadi, lengkap semua. Ini menunjukkan partai Golkar siap berkonstetasi dan tentu kami menjunjung tinggi fairness,” tuturnya.

3. Bahlil disarankan maju jadi ketum di Munas 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)

Sementara, di sisi lain Nurdin Halid menyarankan agar Bahlil maju jadi ketum di Musyawarah Nasional Golkar pada Desember 2024 saja. Sebab, memang sudah waktunya terjadi pergantian ketum sesuai dengan jadwal paska pemilu.

"Adalah hal yang sangat wajar bila Pak Bahlil mau maju jadi ketum di Munas Desember 2024. Insya Allah. Pak Bahlil termasuk salah satu kader yang potensial. Dia itu menjabat sebagai Menteri Investasi yang sangat berhasil karena bisa meningkatkan investor masuk ke Indonesia," kata dia.

"Artinya, dia salah satu kader yang potensial pada saatnya nanti. Bukan sekarang," tutur dia lagi.

Alih-alih maju sebagai calon ketum pada 2023, Bahlil didorong untuk ikut turun ke lapangan dan membantu koleganya di Golkar di wilayah Papua memenangkan pemilu 2024. Sebelumnya, Bahlil mengaku situasi di internal di Golkar sudah berada pada lampu kuning. Maka, perlu dilakukan pergantian pucuk pimpinan.

Bahlil pun bersedia untuk dicalonkan menjadi caketum seandainya Munaslub 2023 benar-benar dihelat.