Wakil Bupati Penajam: Yang Nolak Pindah Ibu Kota Itu Kurang Referensi

06 Feb 2020, 15:15 WIB

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, H. Hamdam (IDN Times/Vanny El Rahman)

Penajam, IDN Times - Rencana Presiden Republik Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kebupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, sarat kontroversi. Sejumlah pihak menyebut rencana tersebut hanya memindahkan bencana dan musibah alam dari Jawa ke Kalimantan.

Laporan gabungan berbagai LSM, seperti Jatam, Walhi, FWI, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, serta Trend Asia, bahkan memaparkan bahwa megaproyek senilai Rp466 triliun itu hanya menguntungkan segelintir pihak. Adapun pihak yang dirugikan adalah masyarkat lokal.

Menanggapi berbagai tudingan telah dilontarkan, Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam, justru berkata sebaliknya. Menurutnya, pihak yang diuntungkan dari pemindahan ibu Kota Negara (IKN) adalah masyarakat Kalimantan Timur. Sebab, pembangunan dan modernisasi akan dilakukan di daerah tersebut.

1. Hamdam sebut pemerintah pusat telah mempertimbangkan segala hal

Lokasi yang akan dikembangkan menjadi ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Mela Hapsari)

Menurut Hamdam, penolakan beberapa pihak atas pemindahan Ibu Kota adalah hal yang wajar. Namun, dia yakin bila Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai kajian mendalam, sehingga penolakan hanya perkara sosialisasi semata.

“Tergantung sudut pandang lah (penolakan itu). Saya pikir pemerintah sudah lakukan persiapan dan sosialisasi yang intens. Tapi segala sudah didiskusikan dari awal. Berulang kali, dengan kami di daerah dan Pemerintah Pusat,” tutur Hamdam kepada IDN Times dalam wawancara khusus, Minggu (2/2) lalu.

2. Mereka yang menolak hanya kurang referensi dan diskusi

Tangkapan layar laporan akhir tahun gabungan LSM soal pemindahan Ibu Kota Negara (Jatam Kaltim/istimewa)

Hamdam merasa mereka yang menolak rencana pemindahan Ibu Kota hanya kurang refrensi dan diskusi dengan para pengambil kebijakan. Sebab, menurutnya, segala kemungkinan telah dikalkulasikan dengan baik.

“Jadi disinyalir memang masih ada oknum-oknum tertentu yang tidak setuju, bahkan berkali-kali melakukan upaya supaya proses pemindahan gagal. Tapi saya yakin, manfaatnya lebih banyak kalau dipindahkan. Ya wajarlah kalau ada LSM yang tidak sependapat, sah-sah saja, mungkin mereka kurang referensi dan diskusi dengan para stakeholder sehingga bisa paham,” beber dia.

3. Tidak menampik bila berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan

Proyek nasional akan dilaksanakan di lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Tidak bisa dimungkiri, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi sorotan dunia mengingat Borneo dijuluki sebagai “Paru-Paru Bumi”. Banyak pihak khawatir rencana ini akan berdampak terhadap peningkatan suhu bumi karena banyaknya penebangan hutan.

Hamdam sendiri tidak menapik bila pembangunan pasti akan memberikan imbas yang kurang baik terhadap lingkungan. Namun, lagi-lagi ia meyakini, pemerintah pusat telah memperhitungkan segala dampaknya dengan baik.

“Itu pasti ada dampak, namanya membangun pasti ada perubahan lingkungan. Tapi langkah-langkah persuasif terhadap itu saya pikir sudah dipersiapkan juga. Karena nanti akan ketat amdalnya. Kami tidak mau nanti IKN banjir, macet. Sehingga, saya yakin betul sudah mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan,” tutup Hamdam.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb