Wakil Ketua DPR: Inovasi Terawan Seharusnya Diapresiasi Bukan Disanksi

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, turut menanggapi rekomendasi pemecatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Muktamar XXXI Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Jumat, 25 Maret 2022. Menurut Dasco keputusan yang direkomendasikan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI dianggap berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Tanah Air.
"Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi dari MKEK, saya jadi khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang. Sehingga, para dokter kita akan takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset," ungkap Dasco melalui keterangan tertulis pada Sabtu (26/3/2022).
Menurut politikus dari Partai Gerindra itu, IDI yang diberikan kewenangan cukup luas oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran, bisa lebih mengayomi dan membina anggotanya. Selain itu, IDI didesak lebih terbuka dengan berbagai inovasi, pembaruan di bidang kesehatan, farmasi, hingga kedokteran.
Dasco pun menyarankan Kementerian Kesehatan untuk memberikan atensi terhadap isu ini, dan mengkaji kembali rekomendasi dari MKEK IDI. Terutama dari aspek hukum dan perundang-undangan.
Dasco juga buru-buru mengklarifikasi bahwa pernyataannya itu tidak hanya mewakili Terawan, melainkan dunia kedokteran secara umum.
"Ini kan tentang masa depan dunia kedokteran, dunia farmasi kita, agar bisa lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang seharusnya diapresiasi tetapi malah diganjar dengan sanksi," katanya.
Inovasi yang dirujuk Dasco adalah Vaksin Nusantara yang menggunakan metode sel dendritik dan terapi cuci otak. Lalu, apa langkah Dasco selanjutnya selaku pimpinan di parlemen?
1. Dasco akan usul ke Komisi IX agar dikaji kembali UU Praktik Kedokteran
Dasco mengatakan selaku pimpinan DPR, ia akan mengusulkan kepada koleganya di Komisi IX dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk mengkaji secara komprehensif, terkait UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.
"Saya pikir evaluasi dan penyesuaian dari UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini," kata dia.
Dasco menambahkan, evaluasi juga bakal dilakukan bagi organisasi profesi kedokteran yang ada di dalam undang-undang terkait. Tujuannya, agar bisa sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
"Sehingga, IDI dan organisasi profesi kedokteran lainnya tidak terkesan super body dan super power," tutur dia.