Wakil Menteri Desa Unggah Poster Dalang Demo, Demokrat: Tuduhan Keji!

26 Jul 2021, 13:01 WIB

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi saat peluncuran gerakan EWAKO LAWAN COVID-19 di Hotel Anging Mammiri Makassar, Kamis (15/10/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat mengecam poster yang diunggah oleh Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi di akun media sosialnya pada Minggu, 25 Juli 2021 lalu. Melalui akun Facebooknya, Budi menggunggah karikatur yang menggambarkan lima jari tangan, di mana masing-masing tertulis huruf dan suku kata. Bila dibaca secara keseluruhan huruf-huruf di jari itu maka terbaca "Demokrat."

Di bagian atas karikatur tersebut terdapat tulisan "pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya. #BONGKARBIANGRUSUH." Pada masing-masing di karikatur itu seolah-olah menggambarkan karakter manusia. Di suku kata "DE" di jari jempol menggambarkan manusia yang mengenakan jas dan dasi, tetapi kepalanya digambarkan kursi.

Ada pula penggambaran manusia di jari telunjuk dengan suku kata "MO" adalah sosok yang mengenakan kaca mata hitam, mengenakan dasi, jas dan membawa segepok duit dalam mata uang rupiah. Sosok manusia ini seolah menggambarkan pihak yang mendanai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Sedangkan, pada jari tengah dan manis, terdapat dua manusia yang seolah sedang bertengkar. Mereka digambarkan berada di huruf "K" dan "RA." Sementara, manusia di jari kelingking digambarkan sebagai warga menengah ke bawah yang mencari nafkah.

Pada pekan lalu muncul ajakan melakukan demonstrasi yang digelar pada 24 Juli 2021 di tengah lonjakan kasus COVID-19. Aksi mahasiswa yang bermula dari ajakan di media sosial itu meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo mundur dari posisinya karena telah gagal menangani pandemik. Namun, di Jakarta aksi demo tersebut batal digelar karena ibu kota masih memberlakukan PPKM level 4 alias darurat.

Kemudian, beredar narasi yang menuding kelompok oposisi yang menggulirkan ide demo tersebut. Termasuk di dalamnya Partai Demokrat.

Tetapi, Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai poster yang diunggah oleh Budi adalah sebuah fitnah. "Itu merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar dari seorang wakil menteri pemerintahan Jokowi kepada Partai Demokrat. Kembali membuat Partai Demokrat mempertanyakan kesungguhan Wamendes dalam membantu Presiden menangani pandemik COVID-19," ujar Herzaky melalui keterangan tertulis pada Minggu, 25 Juli 2021.

Lalu, siapa sesungguhnya yang mendanai aksi demo memprotes Jokowi itu?

1. Wamendes seharusnya fokus bantu penanganan pandemik dibanding sebar fitnah

Tangkapan layar unggahan Ketum Projo/Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi soal biang kerok di balik aksi demo #JokowiEndGame (www.facebool.com/budiarie.setiadi)

Menurut Herzaky, alih-alih ikut memantik kekisruhan dan melemparkan tuduhan tidak berdasar, Wamendes Budi seharusnya fokus mencurahkan perhatiannya untuk mengatasi pandemik COVID-19. Apalagi saat ini kondisi negara tengah genting dan darurat COVID-19. Banyak nyawa yang bergelimpangan dan meninggal di jalan.

Wamendes Budi juga diminta untuk fokus dalam proses pencarian dana desa yang masih sangat rendah. "Mengapa kegagapan pemerintah dalam menangani pandemik lalu mau dialihkan dengan terus menerus memfitnah Partai Demokrat?" tanya Herzaky.

Ia juga mengingatkan Wamendes Budi yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi, Projo, agar ikut bahu-membahu mencegah terjadinya angka kematian. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, angka kematian harian di tanah air kini konsisten lebih dari 1.000 orang. Hal tersebut tidak terjadi pada pandemik tahun 2020 lalu.

"Daripada sibuk menebar hoaks dan fitnah. Rakyat butuh aksi nyata, bukan pencitraan tak berguna, apalagi janji-janji belaka," ujarnya lagi.

2. Demokrat abaikan tudingan jadi biang keladi di balik ajakan mahasiswa berdemo

ilustrasi PPKM Darurat (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Menurut Herzaky, Partai Demokrat tidak ingin ambil pusing terhadap hoaks dan fitnah yang dialamatkan ke partai berlambang bintang mercy itu. Herzaky menilai rakyat juga sudah memahami siapa pihak yang mencari untung di tengah pandemik dan menyebar fitnah.

"Kami memilih untuk fokus bagaimana agar rakyat yang positif COVID-19 bisa dibantu untuk penyediaan oksigen, obat-obatan, maupun pengantaran ke rumah sakit menggunakan ambulans bila diperlukan," kata dia.

Mereka mengaku juga fokus membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri bisa mendapatkan bantun dan kebutuhan harian yang cukup. "Sebab, masih banyak yang belum terjangkau dukungan pemerintah dan perlu dibantu," ujarnya lagi.

3. Demo Jokowi End Game bermula dari penolakan terhadap PPKM Darurat

Jalan Fatmawati, Jakarta Selaran arah Blok M pada hari ketiga PPKM Darurat, Senin (5/7/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara, menurut Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, tidak ada yang menunggangi aksi demo "Jokowi End Game." Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang memang sejak awal sudah tak menyukai Presiden Jokowi.

Tetapi, ia menyadari dalam kondisi pandemik seperti saat ini, aksi pergerakan massa meski jumlahnya kecil membutuhkan dana yang tidak sedikit. "Saya menyebutnya bandar saja ketimbang provokator (yang mendorong adanya demo)," ungkap Hermawan ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada Minggu, 25 Juli 2021.

"Bandar itu orang-orang yang punya duit, yang dulu terlibat kasus-kasus hakim ditembak mati dan gak diapa-apain. Kasus demo-demo sebelumnya, sudah sangat jelas. Polisi juga tahu, tapi yang jadi pertanyaan mau ditangkap atau tidak karena ini pertimbangan politis," tutur dia lagi.

Menurut pria yang akrab disapa Kiki itu, para bandar mendanai aksi demo mahasiswa pada pekan lalu karena ingin ada pergantian pemerintahan. "Jadi, ada narsistik kekuasaan. Apapun yang terjadi, kekuasaan harus kembali ke kelompoknya," kata dia.

Ia menjelaskan kelompok-kelompok itu bisa saja dari barisan sakit hati, sudah ikut berjuang tetapi tidak ikut merasakan bagian dari kekuasaan. Ada pula sekelompok orang yang merasa kepentingan ekonominya terganggu.

"Karena di Indonesia ini yang menguasai politik juga menguasai sumber daya ekonomi," ujarnya lagi.