Wakil Sekjen MUI: Khilafah Tidak Sama dengan PKI

Menurut Adjamuddin, diskusi tentang khilafah tidak seharusnya dilarang. "Bukanlah karena kita mengetahui khilafah lantas kita terapkan di negeri ini," kata Adjamuddin.

Dia mengingatkan bahwa umat Islam di Indonesia sudah sepakat tentang negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Tetapi khilafah itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh berhenti didiskusikan terus-menerus dan bisa dipidatokan. Tapi bukan untuk diimplementasikan," kata Adjamuddin.

Menurut dia, hal ini tetap perlu diketahui untuk menjadi ilmu pengetahuan. "Karena itu bagian dari pada sejarah Islam. Itu dia tidak sama dengan komunisme. Berbeda," ujar dia lagi.

Berbeda dengan Adjamuddin, Ketua PC GP Ansor Bangil Sa'ad Muafi, dalam kesempatan yang sama dengan tegas mengatakan, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak ditolak di luar negeri lantaran ingin membangun sistem pemerintahan secara khilafah.

"Artinya begini, ajaran-ajaran itu masih ada. Itu sampai menyerupai ideologi. Itu yang perlu dipahami," kata Sa'ad. Dia juga mengaku pihaknya menemukan bukti-bukti faktual di lapangan.

"Dia (tokoh HTI) tidak bisa menghargai presiden. Dia tidak bisa kemudian memasang foto Kiai Ma'ruf Amin, bahkan tidak ada Bendera Merah Putih. Bahkan nama wakil presiden pun dia tidak tahu. Itu ketua yayasan sekaligus kepala sekolah. Bisa dibayangkan doktrinasi mereka bagaimana," ucap Sa'ad menjelaskan temuannya.

Sa'ad sepakat khilafah boleh saja menjadi bahan diskusi jika dikaitkan dengan sejarah termasuk sejarah Islam. "Tetapi, kita bahas hari ini ketika itu menyangkut ideologi dan ingin mengubah sistem ideologi Pancasila. Ya harus dibumihanguskan dong dari Bumi Pertiwi ini," ujar Sa'ad lagi.

Dalam pemaparannya Sa'ad mengatakan, yang tengah terjadi bukan berupa diskusi namun berbentuk doktrinasi yang sudah dilengkapi dengan bukti oleh pihaknya.

Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa anggota Banser mendatangi seorang pria berpeci putih, yang diduga bagian dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tengah mengajarkan soal khilafah di Rembang, Jawa Tengah.

Dalam video berdurasi 2 menit 19 detik ini, terlihat seorang anggota Banser dengan nada tinggi mengatakan, aktivitas yang dilakukan pria tersebut melanggar perppu dan meresahkan masyarakat.

Orang itu pun menjawab perihal HTI. Menurut dia, HTI dibubarkan tidak berarti bahwa organisasi itu dilarang. Dia pun meminta agar anggota Banser itu melaporkannya dan membawa masalah itu ke meja hijau.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi telah menanggapi kejadian tersebut. Dia mengatakan, kejadian itu adalah upaya klarifikasi dari Banser PC Ansor Bangil atas dugaan penghinaan terhadap tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Habib Luthfi.

Menurut Fachrul, penghinaan itu diduga dilakukan oleh akun media sosial salah seorang guru yang berada di sebuah yayasan lembaga pendidikan Islam di Rembang. Yayasan tersebut juga diduga menjadi tempat penyebaran ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang keberadaannya sudah dilarang oleh pemerintah.

Menurut Menag, jajarannya di Kantor Kemenag Pasuruan sudah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penghinaan dan penyebaran ideologi HTI di wilayah itu.

“Aparat kami di Kanwil Jatim dan Kankemenag Pasuruan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan,” kata Fachrul melalui keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (22/8/2020).