Walhi: 17 Agustusan di IKN Rayakan Kerusakan Jakarta yang Ditinggalkan

Suci menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang lahir sejalan dengan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Dia mengungkapkan keberatan atas penggunaan kondisi semrawut Jakarta sebagai justifikasi pemindahan ibu kota. Menurutnya, meskipun Undang-Undang DKJ disahkan, undang-undang tersebut belum mampu mengakomodasi arah pemulihan Jakarta.

Hingga saat ini, indikasi nyata mengenai langkah-langkah pemulihan Jakarta tidak tergambar jelas dalam Undang-Undang DKJ tersebut.

Dia menyoroti poin penting dari Undang-Undang DKJ yang dianggapnya bermasalah. Pertama, dia mencatat adanya upaya untuk membangun Jakarta dan wilayah sekitarnya melalui konsep kawasan aglomerasi yang sangat sentralistik dan invasif.

Menurut Suci, tujuan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional justru bertentangan dengan peringatan Bappenas dalam blueprint-nya, yang menyoroti ancaman bencana, penurunan muka tanah, krisis air, polusi udara, dan masalah tata kota di Jakarta.

“Tapi memang itu tidak tergambar (dalam UU DKJ) dan justru akan ada ekspansi besar-besaran itu sampai ke Jabodetabekjur,” ujarnya.

Dia mengkritik kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan wewenangnya terkait isu-isu lintas batas wilayah antara Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, seharusnya mereka memimpin tanggung jawab dalam menangani masalah yang bersifat transborder.

“Contohnya di putusan soal polusi udara, itu sudah jelas dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri itu harus mensupervisi antara Jakarta dengan wilayah-wilayah sekitarnya karena ada transborder emission yang itu harus diselesaikan antar daerah,” paparnya.

Selain itu, dalam hal pengelolaan air, sampah, dan isu-isu lainnya, Suci menilai pembentukan kawasan aglomerasi justru mengalihkan wewenang tersebut dari daerah ke pusat, sehingga persoalan yang bersifat lintas wilayah tidak lagi menjadi tanggung jawab daerah, melainkan ditarik ke pusat melalui dewan kawasan aglomerasi.

“Dan ini tentu saja juga akan sangat mengkhawatirkan karena akan ada dibentuk juga badan layanan bersama,” sambungnya.

Suci mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembentukan badan layanan bersama yang diatur dalam UU DKJ. Menurutnya, undang-undang tersebut sangat manipulatif.

“Karena di satu sisi dia sangat sentralistik, tetapi kanal-kanal untuk daerah itu disiapkan lewat badan layanan bersama yang itu akan dikepalai oleh siapapun daerah yang bisa menanamkan saham terbesar di dalam badan layanan bersama,” paparnya.

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya upaya komersialisasi dan privatisasi hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap air, pengelolaan sampah, dan energi.

Dia juga mengkritisi bagaimana Jakarta, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tinggi, akan bersaing dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang berada pada level kota atau kabupaten.

“Ini justru menjadi semacam diupayakan untuk berada pada sisi-sisi yang komersial atau sisi-sisi privatisasi yang itu selama ini kita tolak karena itu adalah bagian dari yang seharusnya menjadi pemenuhan hak dasar masyarakat di Jakarta dan sekitarnya,” tambahnya.