Banjir Jakarta, WALHI Sebut Pramono Anung Ulangi Cara Lama

WALHI menilai, penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif. Normalisasi sungai, betonisasi, hingga modifikasi cuaca terus dipromosikan sebagai solusi utama, seolah banjir hanya persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui rekayasa infrastruktur.

“Pendekatan ini memandang banjir sebagai masalah air yang harus dikendalikan, bukan sebagai krisis tata ruang dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Menurut WALHI, cara pandang tersebut mengabaikan faktor struktural yang telah lama membentuk kerentanan Jakarta terhadap banjir.

WALHI juga menilai pernyataan Pramono menutup mata dari fakta banjir tidak semata-mata disebabkan oleh hujan. Banjir merupakan akumulasi dari keputusan politik yang secara sadar membiarkan kerusakan sistem ekologis kota.

Alih fungsi lahan, penyempitan ruang air, serta ekspansi pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan disebut sebagai faktor utama yang terus dibiarkan berlangsung.

“Hampir 90 persen wilayah Jakarta sudah terbangun. Hal ini mengakibatkan tanah Jakarta mengalami perkerasan seperti pembetonan atau pengaspalan,” ucapnya.

Kondisi tersebut membuat daya serap tanah semakin menurun dan memperparah limpasan air saat hujan turun.

WALHI menegaskan perkerasan masif di Jakarta telah menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air secara signifikan. Saat ini, daya serap tanah Jakarta hanya sekitar 10 persen. Artinya, sekitar 90 persen air hujan langsung menjadi limpasan di permukaan.

Minimnya daya serap ini menyebabkan Jakarta mudah terendam banjir, bahkan akibat hujan dengan intensitas rendah dan bersifat lokal.

“Penanganan banjir melalui modifikasi cuaca keliru sejak dari logika dasar. Hujan adalah siklus alam, keberadaannya dibutuhkan makhluk hidup di darat. Ketika hujan diintervensi melalui modifikasi cuaca, dalam jangka panjang justru akan mengakibatkan masalah lingkungan hidup lain: kesuburan dan sumber air tanah,” ujar WALHI.

WALHI menekankan bahwa tanpa perubahan mendasar pada kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan, banjir Jakarta akan terus berulang, siapa pun gubernurnya.