WALHI Tolak Perpanjangan Kontrak Operasi Freeport di Papua, Ini Alasannya

Boy menilai, pemberian kontrak hingga seumur cadangan tambang melalui MoU tersebut menjadi bentuk legitimasi atas eksploitasi jangka panjang di Papua.

“MoU ini bukan sekadar memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang bagi upaya pemulihan ekosistem Papua yang telah mengalami kerusakan selama lebih dari 50 tahun. Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” kata Boy.

Menurutnya, perpanjangan ini berpotensi mengunci Papua dalam siklus perusakan baru. Ia menilai, kebijakan tersebut memperdalam krisis ekologis sekaligus mengabaikan prinsip keadilan lingkungan bagi Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini terdampak langsung aktivitas pertambangan.

WALHI juga menyoroti proses penyusunan MoU yang akan menjadi dasar penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Proses tersebut dinilai berlangsung tertutup, tidak transparan, serta tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat dan berbagai komponen masyarakat Papua.

“Alasan tersebut merupakan alasan yang paling rasional menunjukkan mengapa WALHI menolak kebijakan pemerintah untuk memperpanjang operasi Freeport. Kondisi yang jelas hanya akan mengunci Papua dalam siklus perusakan baru, memperdalam krisis ekologis, dan mengabaikan keadilan bagi rakyat Papua,” tegas Boy.

WALHI menilai, pemerintah seolah lebih berpihak pada kepentingan investasi dan bertindak sebagai fasilitator korporasi, bukan sebagai pelindung hak masyarakat adat dan lingkungan hidup yang telah terdampak selama puluhan tahun.

Dalam catatannya, WALHI mengungkap sejumlah temuan terkait dampak operasional PTFI dalam lima tahun terakhir. Sejak 2019, sekitar 200 ribu ton tailing per hari disebut dibuang ke sungai-sungai seperti Aghawagon dan Otomona. Kadar tembaga di muara dilaporkan meningkat hingga 0,5 mg/L, hampir 40 kali di atas ambang batas aman.

Selain itu, peningkatan air asam tambang menyebabkan penurunan pH air hingga 3,5. Deforestasi disebut mencapai 22 ribu hektare, disertai sedimentasi di muara Ajkwa yang menghilangkan jalur tradisional masyarakat adat Kamoro.

Memasuki 2023, operasional tambang dilaporkan melepaskan sekitar 2,5 juta ton gas rumah kaca (GRK). Risiko longsor yang meningkat 15–20 persen dinilai terlihat nyata melalui insiden material basah di Grasberg Block Cave pada September 2025.

WALHI juga mencatat dampak sosial yang signifikan. Hasil tangkapan ikan masyarakat adat Amungme dan Kamoro dilaporkan menurun hingga 60 persen akibat pencemaran sungai. Di Mimika, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) disebut meningkat 12 persen dalam periode yang sama.

Atas dasar itu, WALHI mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai hanya memperpanjang eksploitasi sumber daya alam tanpa menjamin pemulihan ekologis serta perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.