Imbas Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis, PBB Soroti Komitmen HAM RI

KemenHAM, kata Mugiyanto telah berkomunikasi dengan Polri dan meminta agar dilakukan percepatan atau akselerasi penyelidikan kasus ini.

"Siapa pelakunya, apa motifnya, siapa dalangnya, serta penegakan hukum yang keras, agar peristiwa intimidasi, terror dan kekerasan kepada para pembela HAM atau siapapun, tidak terus terjadi," ujarnya.

Dia mengatakan, percepatan penyelidikan dan pengungkapan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang peristiwa serangan dengan air keras pada Andrie Yunus mendesak dilakukan oleh polisi.

"Agar kita semua, termasuk pemerintah, mendapat kepastian, sehingga tidak terjadi spekulasi dan narasi yang liar, yang pada akhirnya menciderai komitmen pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan HAM. Aparat keamanan jangan menganggap ini persoalan kecil, ini persoalan besar yang bisa menggangggu kredibilitas bangsa Indonesia," ujarnya.

Dia menyampaikan komitmen pemerintah dalam perlindungan dan penghormatan HAM. Termasuk hak atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai tidak berubah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah kita ratifikasi melalui UU Nomor 12 tahun 2005.

"Pengejawantahan atas komitmen pemerintah tersebut adalah penghormatan atas suara kritis dan kritik dari seluruh elemen masyarakat sebagai mekanisme check and balances demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari komitmen tersebut adalah perlindungan kepada individu yang kelompok yang menyampaikan kritik dan sikap kritis tersebut. Ini adalah standing position Presiden Prabowo sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita," kata dia.