Wamenag Ajak Rektor Bangun Konsep Bela Negara Bagi Dosen dan Mahasiswa

Dalam kesempatan itu, Zainut menjelaskan, pada 2021 lalu, Menteri Agama juga ikut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Kerja sama ini juga melibatkan 12 menteri lainnya, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kerja sama ini terwujud karena bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman," ucap dia.

Zainut mengatakan, gerakan bela negara memiliki sejarah yang kuat di Indonesia. Berdasarakan sumber di Museum Nasional dan Museum NU, wacana dan gerakan bela negara diawali dengan adanya fatwa resolusi jihad Hadratus Syeikh, Hasyim Asy’ari.

Fatwa tersebut berisi maklumat bersama dalam membela negara. Ada dua naskah resolusi jihad yang dapat dipelajari Bersama.

Pertama, naskah Resolusi Jihad fi Sabillah, berisi beberapa pandangan dan pertimbangan yang berkembang pada rapat besar wakil-wakil daerah pada 21-22 Oktober 1945.

Kedua, naskah Resoloesi Moe’tamar Nahdlatoel Oelama’ ke-XVI di Purwokerto pada 26-29 Maret 1946. Zainut mengatakan, dari dua naskah itu, ada tiga poin penting yang bisa diambil.

"Pertama, hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardlu ‘ain bagi setiap mukallaf (akil baligh). Kedua, perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah sehingga warga negara yang mati dalam peperangan adalah sahid," kata dia.

"Ketiga, mereka yang ikut peperangan umat dan warga negara-bangsa dengan memecah-belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah dapat digolongkan sebagai pengkhianat," sambungnya.

Lebih lanjut, Zainut mengatakan, fatwa resolusi jihad itu mampu menjadi penyemangat Presiden pertama RI, Ir. Sukarno dan seluruh masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah.

"Inilah salah satu ajaran Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari yang meletakkan kewajiban bela negara sebagai bagian penting keimanan dan kecintaan terhadap agama. Karena itu, saya menggambarkan Hadrasy Syeikh Hasyim Asy’ari sebagai peletak dasar-dasar kemerdekaan Indonesia," imbuhnya.