[WANSUS] Arsul Sani: Tak Usah Mengimani Hasil Survei, Dilihat Saja

Ya, alhamdulilah, kalau kita lihat banyak prediksi, analisis dari beberapa teman pengamat ketika ada pergantian pucuk pimpinan Ketua PPP. Kemudian isunya, PPP pecah lagi. Konflik lagi ini. Padahal, saya sampaikan juga, gak ada konflik, gak ada perpecahan. Insyaallah semuanya akan berjalan dengan baik, karena ini bukan soal pertarungan katakan lah antar kelompok di dalam partai atau faksi, tetapi ini bagian dari ikhtiar PPP untuk menata organisasi lebih baik lagi. 

Antara lain dengan apa caranya? Karena ketua umum sebelumnya, Pak Suharso Monoarfa juga merangkap sebagai menteri di kabinet, tentu beliau sebagai seorang menteri, pembantu Presiden punya kewajiban untuk bekerja keras, menunjukkan kinerja yang baik dan ketika itu harus dipenuhi karena kita hanya diberi waktu 24 jam oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, satu sisi lagi yakni tugas-tugas sebagai Ketua Umum PPP pasti alokasi waktunya, atensinya juga akan berkurang. 

Oleh karena itu kami di internal berbicara dan tentu semua pemangku kepentingan, termasuk alim ulama itu sepakat, sebaiknya ketika pemilu makin mendekat dan banyak hal yang harus dilakukan, ditingkatkan, diperbaiki oleh partai ini maka perlu juga ada pembagian kerja. 

Jadi, sebaiknya yang menjadi ketum itu tidak merangkap juga di kabinet. Itu saja sebetulnya persoalannya. Itu karena memang PPP agak berbeda dengan sejumlah partai lain, kami partai yang betul-betul proses bottom-up-nya jalan. Aspirasi dari atas ke bawah itu jalan dan saya sering sampaikan, partai ini ibarat perusahaan public listed company. 

Tidak ada pemegang saham kendali, gak ada controlling share holder, semua itu bisa menyampaikan, mengekspresikan pandangan-pandangannya. Nah, ketika hampir semua pemangku kepentingan menyampaikan pandangan, kita harus fokus yang jadi pimpinan partai. Maka, ya sudah, kita sepakati dan alhamdulilah, Pak Suharso kan juga pada akhirnya menerima. 

Sampai sekarang kan gak ada konflik, gugat menggugat di pengadilan kan tidak. Jadi, terus terang apa yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman pengamat itu ya saya suka bilang ‘ah, kadang-kadang amatannya ini berbasis imajinasi nih, bukan faktual’. Jadi, alhamdulilah itu tidak terjadi. 

Insyaallah ini akan terus kita jaga sampai Pemilu 2024 dan kalau perlu juga selamanya lah. 

Betul. Sementara, partai juga harus terurus dengan baik

Ini kami sedang mau rapatkan, karena dalam rangka penguatan kepengurusan kepartaian, kami ingin agar semua potensi yang ada di partai itu bisa maksimal menjalankan roda kepengurusan. 

Itu yang ingin kita lakukan, pasti perlu perubahan beberapa kepengurusan. Ini sekarang sedang dalam proses. Kalau kita ubah secara langsung, padahal kita sudah menyampaikan komunikasi publik bahwa ini gak ada perselisihan antar kelompok, ini kan kesannya, ‘wah, gak bener dong yang disampaikan oleh Pak Arsul atau teman yang lain.’

Jadi, semua sedang dimusyawarahkan. Misalnya, teman-teman yang ingin fokus nyaleg, barang kali kita akan minta nanti agar fokus untuk kerja-kerja pemenangan, membentuk modal sosial di dapil. Tugas-tugas partai tidak.

Konsekuensinya, Anda gak usah ada di jajaran kepengurusan partai tapi kami jamin akan menjadi caleg di dapil itu. Dipilihnya itu. Kami suruh milih, bukan kami yang menentukan Anda di sana saja, gak boleh di sini, tidak begitu. 

Tadi saya sampaikan, ini partai yang semua pemangku kepentingan itu menjadi pemegang saham. Gak ada controlling share holders. Jadi, kalau dikatakan itu ya tentu tidak. Intervensinya seperti apa. 

Partai ini sejarahnya panjang. Dulu zaman orde baru, kalau diintervensi atau dalam tanda kutip diacak-acak oleh elemen zaman Pak Harto, ini pasti melawan. Jadi, kultur di partai ini, kalau ada intervensi yang tidak proper, misalnya semua elemen partai menginginkan A, katakan lah lingkaran kekuasaan menginginkan B, itu pasti akan ribut. 

Tetapi, sebagai sebuah partai politik, bahwa ada pandangan-pandangan dari luar segala macam, tentu tidak terhindarkan. Namanya juga partai politik, apalagi yang ada di parlemen dan koalisi pemerintahan. Tapi, kalau dikatakan ada intervensi, misalnya saya tidak mau lagi ketua umumnya si A, gak ada cerita seperti itu.  

Jadi, kalau pun terganti (pucuk kepemimpinan), karena semuanya bisa diterima. Semuanya yang ada di dalam itu menghendaki. 

Dulu juga pernah terjadi di partai ini pada 2016, itu gak ada intervensi. Tetapi, antar kelompok, antar faksi itu berbeda pandangan tentang siapa yang harus jadi ketua umum. Itu ribut.

Lha, ini kan tidak. Ini membuktikan sekali lagi ada semacam kesepakatan, saya gak boleh juga sebut bulat 100 persen, tetapi mendekati bulat lah sehingga, yang tidak bulat pun melihat bahwa ini memang yang pas. Perlu ganti pilot. Cuma itu aja.

Secara itu tidak, kecuali nanti misalnya, bukan karena dia kelompoknya ini, kelompoknya itu, tetapi memang tidak bisa juga kalau jadi pengurus tidak pernah aktif. Jangankan ikut dalam kegiatan partai, rapat saja gak sempat. Kan tidak bisa juga. Sementara ini pemilu sudah semakin mendekat, semua yang duduk di kepengurusan partai itu ya harus kerja. 

Kalau Anda cuma mau ada namanya saja di kepengurusan, tapi gak mau aktif ya gak bisa memang dan itu saya kira akan terjadi di semua partai, tidak hanya di PPP.

Waktu Pak Mar mengenalkan diri, itu Pak Mar menyebutkan bahwa beliau sudah bersahabat dengan Pak Suharso lebih dari 20 tahun. Sejak bersama-sama di partai ini. 

Jadi, gak lah (ada perasaan sebal). Bahwa, pada awalnya ada tegang-tegang sedikit ya itu biasa. Tapi, tegang itu bisa cair, itu terbukti kemudian tidak ada ribut-ribut.

Saya tanggapi secara umum dulu. PPP sejak yang namanya survei itu menjamur, terutama sejak Pemilu 2004, itu selalu rendah (hasil) surveinya. Surveinya itu bahkan boleh dibilang gak pernah lebih dari 3. Selalu, ada di angka rata-rata itu antara 1,7-2,5. Range survei PPP sejak 2004 seperti itu. 

Tapi, kami capaiannya selalu dua sampai tiga kali lipat dari hasil survei itu. Maka, di antara kami, suka ada candaan. ‘Sudah lah, kita tidak usah mengimani hasil survei itu. Kita lihat, oke lah.’ Karena apa yang menjadi faktualnya, sudah berapa kali pemilu nih, 2004, 2009, 2014, 2019, bahkan tidak ada yang memperkirakan bahwa PPP masih bertahan di parlemen. 

Bahkan, ada yang menganggap dosa besar soal Ahok. Ada tanda kutip juga yang lain kasusnya Mas Rommy musibah. Tapi, ini ternyata masih dapat dan pada saat itu (kejadian Rommy) hanya sebulan sebelum pemilu. Itu kan terjadi. 

Kami itu (berpikir) begini, survei itu margin error-nya berapa. Margin error survei itu kan selalu, katakan lah range-nya antara 2,8 - 2,95 dan 3. Ya, tambahin aja. Jadi, kalau hasil survei 1,7, kemudian margin error-nya berapa? 2,9, ya sudah ditambahkan saja itu berapa, itu yang paling minimal. 

Apalagi kita tidak bisa memungkiri, seindependen-independen lembaga survei apapun, yang mendesain survei itu kan juga punya preferensi, hati. Apalagi kalau hasil survei yang dipublikasi oleh lembaga survei tertentu yang kita sebut saja ‘lembaga survei profesional’ yang dananya tidak pernah dipublikasikan. 

Meskipun, kita ini kan sama-sama belajar metodologi survei itu. Random sampling-nya pun kan bisa dibentuk. Jadi, sekali lagi, tentu kami lihat dan tidak kami imani. Kami tekankan kepada teman-teman yang penting bekerja secara kongkret. 

Karena survei itu hanya satu hal. Banyak hal lain yang menurut saya ditentukan oleh siapa? Oleh kerja-kerja pemenangan yang dilakukan oleh caleg. 

Bukan. Pengamat itu, barang kali menyuarakan ulang apa yang sudah pernah disuarakan pada Pemilu 2019, sebelum 2014, 2009. Gitu lho. Jadi, itu sudah biasa. 

Kami tidak perlu menjadi meriang. Kita cuma butuh diingatkan agak pilek. Ya, kita dengan cara memperkuat pertahanan diri. Ibaratnya begitu. Kemudian, tidak perlu karena meriang lalu tidak ngapa-ngapain. 

Tidak. Kami biasa aja. Kami tentu punya alat monitor yang lain, yaitu aktivitas kongkret dari struktur partai di tingkat wilayah, kabupaten/kota, kecamatan atau anak cabang atau ranting. Itu bergerak atau tidak.

Kalau saya amati sekarang. Apalagi setelah kita bisa melewati pergantian pilot dengan baik, itu luar biasa. Saya melihat bahwa, aktivitas struktur partai di bawah, itu menyambut 2024 jauh lebih masif ketimbang ketika saat 2019 atau 2014. 

Nah, yang masih harus kami lakukan adalah bagaimana bisa merekrut caleg-caleg yang bisa berkolaborasi dengan struktur di bawah untuk melakukan kerja-kerja pemenangan. 

Betul. Turunnya ini kenapa? Pada 2014, suara PPP itu 8,15  juta. Kemudian pada 2019 dengan musibah yang bertubi-tubi itu, konflik yang hampir tiga tahun itu menjadi 6,35 juta (suara). Jadi, secara absolut penurunan suara sebetulnya, kalau tidak salah, dibandingkan dengan Partai Demokrat, itu malah absolut penurunan suaranya masih lebih besar Partai Demokrat.

Tapi, kenapa PPP rontoknya kursinya tinggal separuh? Karena turunnya merata. Jadi, kursi PPP yang ada ini 19, adalah kursi yang mahal, karena harganya itu satu kursi 300 ribuan (suara).

Bandingkan misalnya dengan total suara PDIP dibandingkan jumlah kursi PDIP, harga kursi PDIP jauh lebih sedikit. Nah, maka bagi kami, ini juga menyangkut strategi pemenangan pemilu ke depan sehingga kursi kami dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, kita bisa dapat kursi. Itu caranya bagaimana? Nah, ini lah yang kami juga mengubah, memerlukan juga masukan dari teman-teman dari konsultan politik juga. 

Kita lihat ya, sebetulnya memang harus diakui bila dibandingkan pemilu pertama 1955, itu kan gabungan semua partai Islam mendekati 48 persen. Nah, sekarang kan gabungan Partai Islam ya, 4 ada di parlemen ditambah PBB dan partai kecil yang lain kan tidak sampai 35 persen, memang ada penurunan. 

Bagi PPP sendiri, tentu kalau dibilang ancaman atau tidak dalam konteks kontestasi, itu kan ancaman. Tapi kalau bicara ancaman, yang harus dipikirkan bukan bagaimana mengembangkan stigma negatif terhadap partai-partai Islam atau partai baru, tetapi bagamana kita memperbaiki diri. 

Saya kira, itulah tantangan yang terbesar di PPP. Apa yang diajarkan karena ini Partai Islam, yang hak itu akan kalah dengan yang tidak hak sekalipun kalau tidak memakai organisasi. Oleh karena itulah pengorganisasian harus diperbaiki. 

Sekarang itu semua harus diorganisir, makanya yang terlarang-terlarang pun terorganisir. Istilah mafia peradilan, mafia hukum, artinya yang kejahatan saja terorganisir. Apalagi yang bukan kejahatan, itu lebih wajib lagi untuk mengorganisir diri. 

Pertama, kalau kita bicara pemilih muda yang masuk dalam golongan millennial, termasuk gen Z pemilih pemula, ini memang akan mendominasi. Kalau Pemilu 2019 saja pemilih yang berumur 40 ke bawah itu 49 persen, berarti ini sudah lebih (angkanya). Ya, 50 persen lebih. 

Memang harus ada sekali lagi kita tata. Bagaimana kita menata itu? Hemat saya gen Z spektrumnya luas. Ada gen Z, dilihat dari domisili misalnya itu gen Z di perkotaan dan di daerah, sebut saja di luar perkotaan termasuk pedesaan. 

Kemudian, ada gen Z berpendidikan umum, ada gen Z yang santri, berlatar belakang pendidikan agama. Tapi, kan mereka juga ada fitur bersama. Fitur bersamanya anak muda, millennial dan gen Z itu kan akrab dengan teknologi. 

Baik yang ada di kota maupun pedesaan, santri-santri yang jauh dari perkotaan sudah akrab dengan teknologi. Maka, mau tidak mau strateginya pemanfaatan strategi informasi juga diperkuat.

Kedua, kami juga harus masuk ke aktivitas generasi millennial termasuk gen Z. Namun karena gen Z spektrumnya luas, kalau ini Partai Islam, kami harus lebih serius. Bukan berarti mengabaikan gen Z yang bukan dari golongan santri ya, lebih serius ke gen Z santri karena itu lebih mudah untuk menyambungkan sisi psikologis mereka, genealogis mereka juga lebih nyata sambungannya.

Tetapi, kami juga harus menggarap yang lain-lain juga, di luar dari itu. Saya misalnya, kadang-kadang ikut lah mendukung, menyemangati misalnya komunitas musik anak jalanan. 

Itu kan gak ada urusannya dengan kelompok yang santri. Tetapi, tetap harus kita sapa mereka dan itu harus terus kami lakukan. 

Yang lain misalnya, saudara-saudara kita yang ditakdirkan difabel juga harus kita sapa. Karena itu terlepas dari ada tujuan-tujuan politis untuk mendapatkan suara, tetapi di luar dari itu, itu kan memang menjadi kewajiban sosial untuk memperhatikan anak-anak bangsa kita dengan berbagai latar belakang. 

Saya sendiri, sering kali berdialog lah dengan teman-teman badan musyawarah antar gereja. Bahkan diundang untuk bicara tentang politik Islam dan lain sebagainya. Jadi, itu artinya ada porsi itu juga. 

Tapi, memang fokus kami, ya kami ingin menggarap lah karena saya lihat partai-partai yang lain fokus kepada gen Z yang ada di perkotaan. 

Ya tentu harus ada lah. Makanya, kalau PPP diamanahi menterinya masih Pak Suharso, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan - Kepala Bappenas. Saya kira Pak Suharso sendiri sadar betul bahwa ke depan program-program pemerintahan harus dari jalur yang aksesnya dimiliki partai ini. 

Yang selebihnya melalui gubernur, bupati, wali kota, yang merupakan kader kami atau partai lain, atau non kader tapi kami ikut mengusung. Misalnya dalam bentuk kontrak politik. Terutama yang anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. 

Saya misalnya, bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya bekerja sama, ikut terlibat, kadang-kadang juga diundang oleh masyarakat sipil yang melakukan aktivitas-aktivitas human development anak muda.

Misalnya, melakukan pelatihahan kerja jadi tukang cukur, jadi barista, kemudian diajari memberikan pekerjaan jasa-jasa memperbaiki AC, itu kita lakukan dan kita manfaatkan.

Jadi, kalau dulu itu, saat reses kebanyakan anggota DPR datang dan menceramahi orang. Sekarang, udah gak musim lagi. Apalagi setelah COVID-19. 

Yang kami lakukan misalnya ada usulan pelatihan pertanian hidroponik. Kami ngomong cuma 15-20 menit, selanjutnya ya itu memang training mereka. Kemudian, pelatihan barista.

Saya pikir, memang harus seperti itu kalau ingin bicara dalam konteks gen Z. Mana mau mereka disuruh datang, lalu mendengarkan kita ceramah sejam atau dua jam. Gak ada cerita. 

Kami justru sedang merekrut caleg-caleg berusia muda yang sebisa mungkin di bawah 35 tahun, 30 tahun bisa. Kami lihat ada semangat itu di beberapa daerah. Tetapi, konsekuensi dari (kebijakan) itu, kami harus melakukan pendidikan politik. Tidak boleh juga demi mendapatkan caleg yang muda, apalagi di DPR RI, nanti setelah di DPR tidak belajar sesuai dengan tupoksi di komisinya. 

Misalnya saya di komisi hukum, sehingga ketika menjadi anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, hanya menjadi pendengar yang baik. Kalau eksekutif/pemerintah ngomong di-iya-in saja, gak dikritik. Mentang-mentang partai koalisi. Gak boleh begitu juga. 

Jadi, kita harus tumbuhkan. PPP juga sampaikan aktivis masyarakat sipil, kami juga cari support karena juga membutuhkan modal finansial. 

Terus terang kalau kita bicara PPP, kami lebih prefer sistem proporsional tertutup tetapi dengan syarat-syarat sehingga oligarki kepemimpinan partai tidak sewenang-wenang menentukan nomor urut. 

Syaratnya harus ditaruh di undang-undang. Jadi, kalau itu dilanggar gak bisa juga harus ada sanksinya. 

PPP kebetulan dengan Mas ET, SSU (Sandiaga Uno) sudah kenal lama. Ketika nama-nama beliau masuk dalam radar pencapresan berdasarkan survei, kalau saya paling tidak, test the water akseptabilitasnya di lingkungan PPP seperti apa. 

Saya dengan Pak Erick dan Pak Sandi sudah lama kenal, karena dulu saya lawyer di kelompok-kelompok usaha mereka. Itu sebelum masuk ke dunia politik. Jadi, saya lawyer, mereka klien lah. Jadi, sudah kenal lama.  

Kami tidak menutup mata kan, bahwa salah satu menteri yang sering mendampingi Pak Jokowi ya Pak ET. Itu kan bisa kita lihat dari berbagai kegiatan. Ya, tentu, bukan satu-satunya Pak ET saja (yang mendampingi Presiden). 

Pak Prabowo kan sering juga. Jadi, tentu dalam penglihatan kita kalau menteri atau sosok yang bersangkutan sering bareng dengan Presiden kan berarti punya kesempatan untuk bicara lebih banyak, lebih luas, kali-kali kemudian bisa meneruskan suara kita. Saya yakin sih bisa meneruskan lah. 

Kalau soal reshuffle, itu domainnya Presiden. Kalau saya mengatakan ‘oh, bakal ada reshuffle’, berarti saya sama dengan pengamat yang suka berbasis imajinasi yang belum dapat info, belum dapat apapun kemudian sudah memastikan lebih dulu. 

Jadi politisi itu harus sigap dan cepat dalam merangkai-rangkai apa yang berkembang di ruang publik. Tapi, soal itu kami serahkan ke Presiden. Tentu, nanti kalau kami bertemu dengan Bapak Presiden, namanya minta kan boleh saja. 

“Pak, supaya PPP ini lebih menggigit, lebih dalam tanda kutip bergengsi, mbok ya ditambah pejabat publiknya.”

Ya itu terserah Presiden. Jangan sampai Pak Jokowi bilang, ‘ini sudah dikasih hati minta empela’, lagi. Kan gak boleh begitu lah. Sebagai anggota koalisi pemerintahan, ini yang tidak banyak diketahui orang kan? Banyak masukan-masukan PPP yang diterima Pak Jokowi. 

Contohnya, dulu ada Perpres Investasi, yang lampirannya membuka investasi untuk minuman beralkohol. Itu kan banyak yang ngamuk. Barangkali keuntungan kami di koalisi, kami bisa langsung (bicara) ke Presiden. 

Kalau yang bukan di koalisi, itu kan hanya bisa menyuarakan lewat media saja. Nah, tentu itu juga jadi bahan ketika kami sampaikan langsung ke Presiden. Pak Presiden kan gak mungkin membaca lampiran yang beratus-ratus halaman. 

Tapi, Pak Presiden langsung merespons, ‘Mas, iya saya monitor itu. Saya perintahkan hari ini juga agar itu dihapus dari daftar investasi yang terbuka.’

Nanti pada saatnya. Bisa Januari 2023, bisa setelah itu, bisa juga Desember ini akan ada namanya Forum Permusyawaratan yang tertinggi kedua di PPP, yang bernama Musyawarah Kerja Nasional. 

Di sana, nanti akan diputuskan siapa sosok capres atau cawapres yang akan kita usung. Tetapi, saya kira, kami tidak akan (mengusung) satu nama, karena cuma punya 3,7. Yang bisa mengusulkan satu nama PDIP saja. Tanpa koalisi sudah bisa usung sendiri. 

Yang lain, yang katakan lah Golkar sekalipun, pasti lebih dari satu nama. Saya kira Gerindra, PKB akan juga seperti itu. 

Teman-teman di rakernas PAN sudah menyebut ada 9 nama. Beberapa itu saya kira irisannya sama dengan PPP. Tentu, PAN dengan PPP saat ini dalam koalisi yang sama, menurut kami jauh lebih mudah. 

Yang kami belum tahu kan Golkar nih. Kami hormati suara teman-teman Golkar yang tetap ingin memperjuangkan Pak Airlangga Hartarto sebagai capres. Wajar dong. Golkar kan partai terbesar kedua di parlemen. 

Tetapi kalau kita lihat yang disampaikan Pak Airlangga, termasuk kemarin waktu KIB di Makassar, yang PPP tuan rumah itu. Beliau kan juga mengatakan soal itu kita musyawarahkan. 

Itu masih terbuka. KIB ini yang penting diketahui dulu oleh para capres dan cawapres konsep PATEN (Program Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Nasional) karena itu lah yang kami tidak ingin sekedar jadi angkutan kota yang mengantarkan pasangan calon (paslon) untuk ke Istana saja. Tapi, kami ingin memiliki visi dan misi harus terakomodasikan kepada paslon yang kami usung itu. 

Itu memang terpengaruh dari lembaga survei. Tidak bisa dipungkiri partai politik ketika mengusung ingin jagoannya menang. Itu tidak bisa dipungkiri, karena itulah menurut hemat saya, menjadi masuk di PAN, PPP. 

Nah, tetapi kalau itu dikatakan sekoci yang sudah fixed ya kita itu saja, pidato para ketua umum yang terakhir di KIB. Kalau bicara mendengarkan pidatonya, gak usah mendengarkan Pak Airlangga lah, karena beliau dicapreskan oleh partainya. 

Kalau mendengarkan pidatonya Pak Mardiono dan Pak Zulhas, itu kan juga memberikan sinyal bahwa KIB tidak dibentuk untuk diberikan ke orang di luar KIB. Kami akan cari dulu, mencoba menyepakati dulu yang ada di dalam KIB sendiri untuk diusung. Lha, kan sudah begitu kemarin, kalau saya lihat. 

Ya, jangan berandai-andai dong. Kalau soal pindah ke KIB, bahkan kalau Pak Ganjar belum ada tanda-tandanya. 

Yang sudah ada tanda-tandanya itu Gubernur Jawa Barat. Sudah datang ke Golkar, kemudian datang ke PAN. Hanya agak lupa saja datang ke PPP. Meski dulu yang mengusung PPP. Apa sudah lupa, saya juga gak tahu, Kang Emil.