[WANSUS] Cerita di Balik Layar Evakuasi WNI dari Kota Terisolasi

Dari 237 WNI yang dipulangkan dari Provinsi Hubei, mayoritas memang mahasiswa. Di Provinsi Hubei, ada 15 kota yang dikarantina oleh pemerintah setempat. Nah, WNI ada di 7 kota di antara 15 kota itu. Total, yang kami pulangkan 237 WNI. Memang awalnya 244 (yang dipulangkan), tapi ada 4 orang yang kemudian memilih karena alasan pribadi tidak ikut proses repatriasi dan 3 WNI kita yang tidak dapat terbang karena tak memenuhi persyaratan. 

Memang sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi dengan KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, dan KDEI Taiwan sudah membuat rencana kontigensi sejak awal Januari. Kami sudah membahas bersama untuk mengantisipasi jika seandainya penyebaran virus corona baru mengalami eskalasi. Kami sudah menyiapkan hingga kemungkinan yang terburuk. 

Kemudian, akhirnya kan mengalami eskalasi dan memang itu terjadi. Apabila dilihat perintah Presiden untuk melakukan evakuasi terjadi tanggal 30 Januari 2020, lalu tim berangkat ke Wuhan 1 Februari 2020. Jadi, kan kalau dilihat begitu cepat, antara perintah dan eksekusinya karena memang sejak awal sudah ada rencana kontigensi. Response time nya itu minimal. 

Temen-teman di KBRI telah berkoordinasi dengan teman-teman PPIT (Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok). Jadi, di masing-masing kota sudah ada koordinator. Lewat koordinator ini lah kemudian mendata teman-temannya, lalu tim KBRI masuk ke Wuhan H-2 tanggal 31 Januari 2020. KBRI sudah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan penjemputan ke masing-masing titik ekstraksi yang telah disiapkan. Kebanyakan tentu ekstraksinya ada di kampus. 

Karena sudah dapat izin dari pemerintah setempat, maka dijemput. Kita kan sudah dapat surat izin, maka mobilitasnya lebih mudah. Lalu, dari titik penjemputan, kami membawa WNI ke Bandara Wuhan. Para WNI sudah berkumpul di bandara pada 1 Februari 2020 pukul 16:00 waktu setempat. 

Titik terjauh yang ditempuh WNI itu ada yang sampai 7 jam baru tiba di bandara. Jadi, mereka sudah dijemput sejak pagi dan berangkat. 

Jadi, satu WNA, karena istrinya WNI, dia punya tiga anak. Kita kan bicara masalah kemanusiaan, oleh sebab itu kita tidak hanya berbicara mengenai WNI nya saja, tetapi juga karena keluarganya adalah WNA. Kan tidak bisa kita angkut istrinya saja, jadi suaminya pun kami bawa. Memang dalam beberapa kasus, seperti dulu evakuasi kita di Yaman, ada beberapa warga negara lainnya, kalau kapasitasnya masih memungkinkan ya masih bisa difasilitasi. 

Sebelum Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang sudah memulangkan (warganya). Teman-teman di KBRI sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari kedutaan kedua negara itu untuk menanyakan prosedurnya seperti apa. Yang pasti, Tiongkok mensyaratkan yang pertama, hanya membolehkan warga yang sehat yang boleh terbang dan itu sudah diterapkan melalui health screening yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok sebelum pesawat take off. Seperti yang diketahui tiga WNI tidak lolos proses itu. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukannya di Bandara Wuhan. 

Tiongkok tidak meminta agar mereka juga boleh mengevakuasi warganya yang sedang berada di Indonesia. 

Iya, tapi setelah Indonesia mengevakuasi WNI dari Tiongkok. Sebagai negara sahabat yang memahami situasi yang Tiongkok alami tentunya kita juga akan membantu mereka. Kami sudah fasilitasi (walau rute penerbangan dari dan ke Tiongkok sudah ditutup), flight clearance di Bali sudah kami berikan. 

Tapi, bila dilihat sequence-nya, keputusan akhir untuk memulangkan warganya yang ada di Bali semua berpulang ke Pemerintah Tiongkok. Ketika Indonesia memutuskan memulangkan (WNI dari Provinsi Hubei), keputusan dari Tiongkok (untuk mengevakuasi warganya) belum ada. 

Oh, iya, itu lebih kepada kemudahan. Jadi, mereka meminta apa yang disebut sebagai resumption of flight. Jadi, penerbangan yang sudah memiliki schedule ke Wuhan, itulah yang akan diutamakan. Tentu yang pernah landing di sana kan lebih paham dan mudah. Yang kami lakukan adalah siapa (maskapai) yang paling cepat dan mudah dalam memberikan respons dengan persyaratan teknis itu, seperti wide body. 

Karena kami terbang dengan membawa 244 orang yang dievakuasi, termasuk 42 orang tim dari Jakarta dan kami perlu beberapa seat kosong untuk mengantisipasi ada warga-warga yang tidak terdaftar di awal karena tidak lapor diri itu atau undocumented, tiba-tiba muncul di menit terakhir.

KBRI kan sudah menginformasikan agar melaporkan diri ke nomor hotline dan itu sudah diinformasikan jauh-jauh hari. Di dalam tim yang ikut terbang bersama kami juga ada dokter spesialis dan paramedis. 

Yang dievakuasi adalah WNI yang tinggal di kota-kota yang dikarantina. Dari 15 kota yang dikarantina di Provinsi Hubei, ada 7 kota yang dihuni oleh WNI. Diasumsikan sudah semua WNI dievakuasi di Provinsi Hubei. 

Tentu di luar Hubei, masih ada WNI yang tinggal di Tiongkok tapi tidak dikarantina, sehingga masih bebas bergerak. Jadi, kalau mereka mau pulang ke Tanah Air masih bisa. 

Iya, dengan dibantu oleh pemda masing-masing daerah kan. Mereka ini gak sama ya dengan yang di Wuhan, karena mereka tidak tinggal di kota yang sudah diisolasi. Rata-rata mereka tinggal di inner Mongolia. 

Mereka tetap bisa pulang ke Tanah Air dengan transit dulu ke negara lain. Dalam konteks 21 WNI itu, mereka transitnya di Kuala Lumpur. Yang ditutup oleh pemerintah kan penerbangan langsung ke Tiongkok.

Yang perlu digaris bawahi setiap mau meninggalkan Tiongkok tetap harus melalui prosedur pemeriksaan kesehatan. 

Kalau itu bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan untuk detailnya. Tapi, yang kami pahami sejak outbreak, teman-teman di Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan memasang thermal scanner di titik-titik pintu kedatangan, lalu diberikan health alert card (HAC). Ketika diberikan itu dan mereka merasa mengalami gejala agar segera datang ke rumah sakit rujukan. Mereka akan mendapat prioritas dan treatment khusus. Dengan kartu itu, petugas kesehatan juga jadi waspada bahwa mereka jadi prioritas penanganan. 

Kondisinya baik, barusan kami mengontak ketiganya. Satu WNI bermukim di Wuhan, dua WNI lainnya di Xianing. Jadi, ketika kami tahu mereka tidak bisa berangkat, KBRI langsung menghubungi otoritas setempat dan asrama untuk dijemput. 

Mereka itu gak jadi terbang bukan karena terjangkit (virus corona) ya. Tapi, karena sedang demam dan suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius. KBRI terus memantau dan melakukan kontak yang intens, lalu mengirimkan logistik. Kami juga menyiapkan layanan konseling, psikolog, karena prioritas menjaga kondisi psikis dan fisik. Sebab, itu kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak terjangkit. 

Kami memahami tentu ketiga WNI itu merasa sedih, karena sudah berada di bandara, tapi gak bisa ikut take off. Sedangkan, teman-temannya sudah berangkat dan kembali ke Tanah Air. Itu tentu perlu kami kelola secara psikis. Selain itu, mereka tinggal di asrama, di mana teman-teman WNI nya sudah gak ada, kan perlu teman ngobrol. 

Dua dari tiga mahasiswa itu adalah mahasiswa dari fakultas kedokteran, jadi mereka sangat paham situasinya dengan prosedur yang ada. 

Tentu kita akan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan untuk membantu dan memberikan yang terbaik.

Apa pun kemungkinan yang terbuka akan kami ambil. 

Per 10 Februari, jumlahnya 1.890 WNI. Mereka terdiri dari pelajar, bekerja dan memiliki keluarga di sana. 

Tentu saya tidak bisa menyampaikan bisa atau tidak mereka ikut dipulangkan karena itu kewenangan dan yurisdiksi hukum yang ada di Tiongkok. Tapi, yang bisa kami pastikan adalah satu selama dia WNI maka dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perwakilan Indonesia di negara tersebut, Kami kan memiliki sistem untuk memverifikasi apakah mereka betul WNI atau tidak. 

Artinya, mereka itu WNI yang berstatus undocumented dan itu kan terkait dengan aturan hukum setempat. Dia bukan ilegal sebagai WNI, kalau mereka bukan WNI ya bukan tanggung jawab kami. Jadi, sebetulnya mereka tidak perlu takut. Paling tidak hubungi saja dulu KBRI. KBRI kan tidak akan melakukan penahanan. Ya, betul mereka sudah melanggar aturan otoritas setempat tapi KBRI kan tugasnya mendata untuk memberikan perlindungan. Jadi, kami mendorong agar silakan melapor. 

Ini yang harus diingat oleh semua WNI pentingnya lapor diri. Itu kewajiban setiap individu dan dilakukan jauh-jauh hari. Jangan melapor diri, ketika sudah ada masalah. Ketika baru melapor saat sudah terjadi masalah, tentu kemampuan KBRI terbatas. Itu sebabnya di dalam pesawat kami memberikan space lebih untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. 

Realnya lapor diri itu tinggal membuka situs portal perlindungan WNI, isi data-data yang ada di sana. Gak makan waktu lebih dari 10 menit kok. Proses lapor diri itu tidak mempermasalahkan apakah mereka WNI ilegal atau bukan. 

Sesuai aturan di dalam Undang-Undang, proses lapor diri bagi WNI yang menetap di suatu negara minimal satu tahun. Tetapi, bagi mereka yang travelling, kami sarankan agar melakukan lapor diri melalui aplikasi Safe Travel, karena memang dedicated bagi yang melancong. Jadi, kami bisa tahu bila terjadi sesuatu di mana posisi terakhirnya. Kami belajar dari beberapa peristiwa seperti gempa bumi di Nepal. 

Jadi, Kemlu bersama perwakilan RI dari awal sudah membangun rencana kontigensi. Di rencana kontigensi tersebut sudah ada parameternya, tahapan statusnya. Ada status siaga tiga, dua, dan satu. Penetapan parameter itu setelah statusnya terpenuhi dan keputusan itu ada di tangan kepala perwakilan.

Tentunya yang bisa kami sampaikan ke publik adalah rencana kontigensi tersebut. Kan kami memonitor kondisi di lapangan, apakah parameter itu sudah terpenuhi. 

Dalam kondisi tersebut, perwakilan RI setelah melihat kondisi di lapangan, parameter siaga satu itu, sudah siap untuk dievakuasi, terpenuhi tanggal 29 Januari 2020. Tanggal 30 Januari 2020, ada rapat dengan presiden untuk menginstruksikan agar dievakuasi. Setelah itu kan situasinya sudah jelas dan kemudian disampaikan ke publik.

Jadi, kami bukan menutupi, tetapi kami menyampaikan sesuai situasi yang ada saat itu. 

WNI itu dalam kondisi stabil. Kami tidak diberi tahu identitas WNI yang bersangkutan karena ada aturan ketat mengenai informasi yang bersifat pribadi.

Jadi, yang harus dipahami DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition) Singapura yang ditetapkan dari kuning ke orange adalah status darurat kesehatan terkait penyebaran satu penyakit. Sedangkan, di Safe Travel itu adalah status imbauan perjalanan. Jadi, itu dua hal yang berbeda. Tapi, ada korelasinya. Kenapa pemerintah meningkatkan statusnya dari hijau ke kuning karena kami ingin mengimbau ke warga agar meningkatkan kewaspadaan, sebab penyebaran virus corona di Singapura sudah meningkat. 

Jadi, kami selalu pantau dan KBRI rutin memberikan informasi serta imbauan kepada WNI yang ada di Singapura. Salah satu cara untuk mencegah kepanikan adalah memberikan informasi yang akurat. Nah, itu sudah disampaikan oleh KBRI, termasuk langkah-langkah pencegahan, di dalam imbauan yang kami sampaikan antara lain menjaga stamina tubuh, kondisi psikis, menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, memakai masker dan menghindari keramaian massa. 

Kondisinya sampai saat ini sehat, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari Tokyo, kondisinya sehat dan menunggu sampai masa karantinanya selesai sampai tanggal 19 Februari 2020. Bila tidak ada perkembangan baru, maka mereka boleh meninggalkan pelabuhan dan berlayar kembali. 

Tentunya Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kemenkes selalu hadir dalam persidangan-persidangan WHO di Jenewa, sudah menjadi ketentuan internasional untuk report tentang apa yang terjadi di wilayah masing-masing. Yang kami sampaikan ya itu faktual yang terjadi di lapangan, kami tidak ingin berspekulasi nanti biarkan teman-teman di Kemenkes yang secara elaboratif menjelaskan. 

Tetapi, seperti yang sudah disampaikan oleh Kemenkes, bahwa kita sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi virus corona.