[WANSUS] Menkop Bicara UMKM Tergilas COVID-19 Hingga Rumor Kaesang

Ini sebenarnya gerakan yang mudah saja yang bisa dilakukan oleh semua orang, intinya sebenarnya gerakan #maskerkainuntuksemua ini supaya menjadi bagian daripada gerakan untuk tetap di rumah saja atau jaga jarak begitu ya, supaya tidak terjadi penularan. COVID semakin meluas.

WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) memang merekomendasikan penggunaan masker untuk siapa pun, ya, baik yang berkegiatan di luar rumah maupun di rumah, dan terbukti di banyak negara ini cukup efektif untuk menekan penularan COVID-19, dan ini tidak perlu masker medic ya, cukup masker-masker kain gitu, non-medic, kira-kira seperti itu. 

Ya, ini memang Alhamdulillah ya, kan ini gerakan ini sebenarnya tujuannya untuk mengajak semua orang, untuk membangun kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa COVID-19 ini gak boleh dianggap enteng.

Nah, Alhamdulillah gerakan ini sekarang ini sudah banyak pendukungnya, ini nama-nama besar ya seperti Deddy Corbuzier, Dian Sastro, ada juga Boy William, Budi Darto dari Bandung, Dee Lestari hingga Bayu Skak, ya.

Ada Raffi Ahmad juga, saya kira ini public figure yang bergabung di sini punya concern juga saya kira dengan masalah-masalah sosial selama ini. Jadi ini gerakan sudah bergaung cukup baik. 

Iya, kami mengamati semakin meningkat kesadaran itu, karena saya kira juga informasi tentang dampak COVID ini, yang terkena COVID-19 ini juga angkanya terus naik. Jadi saya kira ada kekhawatiran juga.

Nah, di sisi lain memang suplai masker ini juga sekarang kan cukup melimpah ya, karena kan banyak UMKM, konveksi-konveksi yang banting setir sekarang ketika ekonomi lesu mereka membuat masker. Kami juga sudah membuat katalog ya, masker, APD (Alat Pelindung Diri) dan hand sanitizer yang dikurasi dan kontrolnya dijaga oleh Daruma supaya aman bagi konsumen.

Nah, ini sekarang di Jabodetabek sudah banyak yang mengakses kepada katalog ini jadi suplainya saya kira cukup. Selain itu, kita juga ada katalog dari 300 produsen APD, hand sanitizer dan masker kain di 16 provinsi. Jadi memang ini juga bisa menggerakkan ekonomi UMKM lah yang saat ini sedang terpuruk. Jadi ini gerakan saya kira juga ikut memberikan nafkah bagi masyarakat kecil.

Banyak sekali ya. Kami di Jabodetabek itu yang sudah kami kurasi dan masuk ke dalam katalog kalau gak salah sekitar 60. Di luar itu yang sedang proses kurasi sudah ada 300. Tapi kami dapat info terus-menerus kan makin banyak yang memproduksi, baik yang terhubung dengan kami atau dengan asosiasi-asosiasi UMKM lainnya atau koperasi.

Saya kira tidak masalah, yang paling penting kan masker ini kalau saya lihat distandarnya WHO kan tidak terlalu ketat lah, yang penting ini memang ini bisa menjaga bagian dari instrumen alat untuk supaya jaga jarak antar kita itu efektif kalau kemudian kita juga menggunakan pelindung masker ya.

Jadi ini memang direkomendasikan untuk yang sehat seperti itu, ya, dan bukan untuk petugas medis. Nah, jadi saya kira kan ini bisa dicuci dan yang paling penting juga kan UMKM, konveksi-konveksi itu juga bisa membuatnya.

Ya, memang kami dalam produksi kain ini, masker kain ini kami memberikan pelatihan secara online. Kami juga sudah konsultasi dengan WHO, apa sih speknya yang aman ya, untuk diproduksi oleh UMKM, jadi standarnya sudah kami sampaikan ke teman-teman UMKM yang memproduksi ini.

Kami juga bekerja sama dengan PT Daruma untuk quality control produknya, supaya tadi apply dengan protokolnya WHO, standarnya WHO dan Daruma, juga ikut berotoritas di dalam ditribusi dan produksi alat-alat kesehatan selama ini, jadi kita dapat bantuan. Jadi saya kira yang sudah masuk di dalam katalog kita, itu saya kira sudah standarisasi.

Saya kira Pak Presiden sudah meminta minggu depan sudah bisa dieksekusi, karena ini UMKM, terutama yang mikro ini kan sudah ngos-ngosan, ya. Ini persoalan memang sedang pendataan, harus diakui memang data UMKM ini gak mudah, karena memang UMKM juga memang dinamis kan, data-data dari daerah juga selalu dinamis karena buka tutup usaha atau tindak usaha di UMKM itu kan biasa, jadi datanya itu sangat dinamis.

Tapi kami tidak bisa lagi menunggu data yang akurat. Kalkulasikan saja, 80-90 persen akurat dan kita menggunakan data yang sudah terhubung dengan perbankan, sudah terhubung dengan perpajakan, dan sudah terhubung dengan sistem jaminan sosial yang semua sistem itu kan sudah menggunakan inklusi keuangan.

Nah, yang kita lagi khawatir kemungkinan seperti ada lembaga penelitian Smeru yang sudah khawatirkan mungkin ada 20 juta orang yang belum terhubung dengan sistem perbankan dan perpajakan. Sehingga ini sulit teridentifikasi untuk bisa mendapatkan program relaksasi atau pembiayaan maupun juga jaminan sosial.

Tapi Pak Presiden kemarin kan sudah meminta Badan Koperasi bekerja sama dengan pemerintah Kemendagri, untuk melakukan survei melalui RT/RW untuk menyasar lagi siapa yang tidak punya KTP, siapa yang tidak terhubung dengan perbankan, tidak terhubung dengan sistem jaminan sosial, untuk segera mendapatkan pendataan, supaya mereka segera bisa masuk dalam program bansos, saya kira hanya itu.

Nah, yang lain kan juga ada kartu sembako ya, ada lagi dana desa juga kan sekarang digeser menjadi program sosial, mungkin ini juga bisa menyapu lah, menjaring tadi saudara-saudara kita yang memang belum terhubung dengan sistem inklusi keuangan.

Ini sebenarnya sudah diklarifikasi, jadi memang itu ada berita lama yang kemudian diviralkan kembali dan kesalahan kami berita lama itu tidak dikoreksi. Jadi kami bukan mau, memang salah satu manajemen dari PT Hebat, salah satu pendirinya Pak Kaesang, itu memang pernah datang ke kantor kami, audensi menjelaskan program inkubasi mereka dalam membantu UMKM di sektor makanan minuman.

Programnya bagus, dan banyak inkubator semacam ini seperti yang dilakukan juga oleh perusahaan platform e-commerce seperti pelatihan digitalisasi terhadap UMKM supaya bisa jualan di online market begitu. Itu dilakukan secara mandiri, otonom, jadi memang kami sangat terbuka dengan bantuan-bantuan yang bekerja sama semacam ini, tapi tidak ada kami MoU, kerja sama formal, bahkan tidak ada pembiayaan.

Ini dihubung-hubungkan seolah-olah menerima duit Rp200 miliar, padahal sebenarnya itu peristiwa yang berbeda. Ada pembiayaan Rp200 miliar untuk pelatihan UMKM dan koperasi, itu dana alokasi khusus yang kami salurkan ke provinsi dan kabupaten. Jadi sama sekali tidak benar.

Mereka sama sekali tidak meminta kerja sama, apalagi meminta proyek ya. Setahu saya anak presiden tidak ada yang bisnis dengan pemerintah, tidak ada yang minta proyek ke pemerintah. Saya tahu persis waktu di Istana dan saya mengenal mas Kaesang atau mas Gibran, tidak ada, mereka malah takut.

Ini juga ingin saya jelaskan ya, kemaren ya LPBD (Lembaga Penanggulangan Bencana Desa) ya itu salah satu yang memberikan pinjaman dana bergulir untuk koperasi. Jadi kemarin kan Pak Supomo sudah memberikan klarifikasi bahwa belum ada pemberian pinjaman kredit ke PT PMI (Papua Muda Inspriratif) yang dikoordinasi oleh Billy ya, staf khusus presiden. Jadi memang belum ada karena apa, karena saya sudah membuat kebijakan LPDB itu hanya untuk koperasi.

Jadi PT PMI ini kan korporasi gitu, jadi tidak memenuhi syarat. Tapi waktu itu memang saudara Billy pernah datang audiensi ke kantor kami, menyampaikan sebagai staf khusus, dia punya program untuk pembinaan untuk anak-anak muda yang sudah terdaftar sekitar 32 millennial Papua yang sudah masuk syarat, yang sudah berbisnis, yang sudah mulai usaha dan bagus-bagus materinya.

Saya cuma, kan udah lama itu ya, jadi sudah tidak ingat lagi apa itu produknya. Tapi ini sebenarnya bagus inisiatif ini, apalagi ini untuk Papua. Kita sebenarnya, pemerintah juga punya program prioritas untuk Papua, apalagi ini saya kira untuk mendorong orang-orang Papua untuk berbisnis, untuk menjadi usahawan saya kira sangat bagus.

Cuma memang itu karena dibentuk PT (perusahaan), sehingga tidak bisa diberikan pembiayaan dari kami, dari LPDB, kami kan hanya punya pembiayaan di LPDB. LPDB sendiri sebenarnya ya otonom ini kan sebenarnya di bawah Menteri Keuangan ya. Ini sistem pembiayaan dalam bergulir lewat lembaga keuangan pemerintah yang ditempelkan ke Kementerian Koperasi. Jadi mereka juga otonom dalam menyeleksi pinjaman-pinjaman, jadi tidak bisa diintervensi oleh kami, jadi tidak benar.

Jadi sekarang itu saya agak khawatir nih, informasi fitnah itu sekarang mudah sekali ya, tapi saya gak apa-apa lah karena bisa dijelaskan juga, karena kalau mau diinvestigasi juga silakan ke kantor LPDB, bisa didatangi, ditanyakan, dicek pembukuannya juga. 

Ini sangat penting, saya dalam berbagai kesempatanya menyampaikan, ini UMKM dalam bahasa sederhana bisa dibagi dua, ada yang memang masih bisa berusaha seperti sekarang bisnis di kuliner, makanan, sekarang permintaan groceries sudah banyak seperti sayuran, buah-buahan, atau yang memproduksi APD dan sebagainya. Warung-warung sekarang juga masih ada opportunity untuk tetap bisa mencari penghasilan, termasuk ojek-ojek jasa antar masih.

Kedua, ada yang memang sudah tidak bisa berusaha, bahkan sudah tidak dapat penghasilan. Jadi untuk dua kategori ini, kami menyiapkan dua program. Pertama, yang masih bisa berusaha karena ada opportunity bisnis, kita bantu masalah keuangan mereka dengan cicilan ditunda dulu selama enam bulan, bunga kreditnya dinol-kan dulu selama tiga bulan.

Nanti kalau tiga bulan berikutnya ditarik 50 persen, pajaknya kita nol-kan dan sudah disetujui. Kalau merek perlu pembiayaan baru mereka harus diberikan kemudahan pembiayaan. Ini bukan hanya di perbankan, tapi juga di koperasi simpan pinjam, pokoknya semua.

Yang ultra mikro, yang memang sebagian besar itu banyak yang sudah tidak bisa usaha, sekarang sudah kehilangan penghasilan, ini yang kita dorong untuk masuk ke program sosial. Sistem jaminan sosial pemerintah sudah bagus ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Keluarga Harapan, untuk yang miskin, bantuan pangan non-tunai, ada Kartu Sembako Murah dan sekarang ada Kartu Prakerja yang tadinya untuk pelatihan kompetensi digeser jadi program safety net. Dana desa juga dialihkan untuk program sosial.

Kami sedang mengusulkan itu supaya program sistem jaminan sosial ini ditambah jumlahnya, karena tadi yang ultra mikro dikategorikan masyarakat miskin baru dan harus dimasukkan kepada sistem jaminan sosial, dan sudah disetujui oleh Pak Presiden dan tinggal menunggu datanya saja.

Memang kami juga mengusulkan kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), agar Kimia Farma bisa menjadi apoteker dari pada produk hand sanitizer atau masker kain ini. Karena kan Kimia Farma juga punya jaring untuk distribusi sendiri di gerai-gerai mereka di berbagai daerah, cukup luas, dan sudah diambil sekitar 1 juta masker yang kita harapkan akan makin banyak lagi.