[WANSUS] Nestapa Korban TPPO Myanmar: Ditipu, Tak Digaji, dan Disiksa

Awalnya, dari agensi bernama F, orang Jakarta katanya mereka akan kerja di Thailand sebagai admin suatu perusahaan. Mereka berangkat ke Thailand, ada dari Manado tiga, Medan dua, mereka kumpul di Jakarta, esok harinya mereka sampai di Thailand.

Tapi ternyata yang menjemput mereka sejumlah tentara. Mereka dibawa ke perbatasan dari Bangkok ke lokasi tersebut 10 jam lewat hutan, gunung, nyebrang sungai.

Mereka gak tahu ke mana, baru sampai sana langsung bekerja. Makanya mereka merasa tertipu karena dijanjikan gaji Rp10 juta di luar overtime, bonus dan bekerja di Bangkok bukan di Myanmar.

Itu sudah saya laporkan juga ke Bareskrim terkait nama-nama agensinya pada Januari 2023. Tanda terima ada. Tiga orang yang saya laporin.

Kami tidak mengetahui bahwasanya anak kami berangkat ke Myanmar. Karena menganggur setelah COVID-19, dari FB dia dapat lowongan kerja ke luar negeri, tanpa sepengetahuan kami dia sudah mengurus paspor, udah dikirimin tiket, tiba-tiba dia berangkat.

Dia berangkat 30 Oktober 2022, setelah berlangsung sebulan, dia memberi kabar ada masalah, kami kira masalahnya masih di Jakarta ternyata ia sudah di Myanmar.

Januari 2023, kami berangkat ke Jakarta untuk membuat permohonan kementerian terkait, Komnas HAM dan LPSK, KSP, Menko Polhukam, Menkumham dan Presiden Pak Jokowi mengenai status para korban yang di Myanmar.

Kebetulan teman-temannya juga minta dibebaskan, mereka berjumlah 12 orang. Saya tunggu-tunggu belum ada jawaban pemerintah, Maret saya kembali ke Medan karena tidak ada respons perkembangan.

Di bulan Mei ada pemulangan korban di Myanmar. Anis Hidayah dari Komnas HAM mengatakan yang dipulangkan, mereka yang aktif di sosmed tentang keadaan situasi mereka di Myanmar.

Saya kontak anak saya, supaya mereka membuat video pendek tentang apa yang mereka terima di Myanmar. Mereka sepakat membuat video pendek dan dikirim ke saya dan saya angkat ke sosmed.

Setelah viral kasus mereka dengan video tersebut, anak saya ditahan dimasukkan ke camp militer. Saya hilang kontak dengan anak saya, gak berlangsung lama sekitar tiga atau empat hari ada dari teman yang 12 orang itu, dibebaskan sembilan orang, mungkin karena viral video tersebut.

Sembilan orang dibebaskan tanpa campur tangan pemerintah, memang ada ketakutan perusahaan itu dan mengantarkan mereka ke perbatasan itu, Mae Sot.

Dengan catatan setiap orang memberikan sejumlah uang yang variatif Rp6-7 juta. Mereka memberikan informasi ke orang tua masing-masing karena sebelum mereka dipulangkan jam enam pagi, mereka mendapat tekanan dan intimidasi agar orang tua korban segera transfer sejumlah uang.

Tapi anak saya gak ada informasi ke saya soal pembebasan. Korban kemudian telepon saya jam 3. ‘Kami mau dibebaskan pak nanti jam 6 kami dijemput, kami sembilan orang di satu sel tahanan dikunci’ ada seorang korban perempuan di situ (Z) asal Jember.

Pukul 4.30 saya hilang kontak, jam 7.30 seorang korban kontak saya mengatakan ‘kami dijemput tentara dan kami tanyakan kenapa teman kami tiga orang lagi tidak ikut? Tentara angkat senjata, saya mau bilang apa? Go, go, go hanya itu kata mereka’.

‘Kami tidak tahu tujuan kami dibawa, kami melewati camp militer, kami sekarang sudah di Mae Sot Thailand, nasib 3 teman kami tidak tau pak’.

Saya hilang kontak dengan anak saya karena dua orang sudah ditarik ke camp militer, mereka diintrogasi soal video tersebut. Anak saya mengatakan ‘bukan saya yang posting di sosmed’, kemudian dia telepon Z yang mengaku ‘saya yang buat video tersebut, dan saya yang menyerahkan ke Komnas HAM’ kata Z ke bos perusahaan sehingga bos perusahaan tidak menekan dua orang itu, mereka dipekerjakan tapi tidak diberi HP dan mereka tetap diawasi tentara.

Kalau mereka kontak saya, mereka pinjam HP temannya, itupun mereka telepon saya jam tiga dini hari. Saya kontak KBRI Bangkok dan KBRI Yangon narasi mereka sama, katanya ‘kami sebagai orang tua juga memberikan uang tebusan, makanya anak bapak itu tidak dikeluarkan. Atau anak bapak masih betah bekerja’.

Saya bantah omongan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, anak saya tidak berbuat kriminal di Myanmar, anak saya dipekerjakan bukan tanpa gaji, dan bahkan disiksa kenapa saya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengeluarkan anak saya?

Saya telepon KBRI Yangon, dia sebut ‘saya tidak tahu kenapa sembilan orang itu bisa dibebaskan’ itu berbanding terbalik dengan omongan sebelumnya kalau sembilan orang itu bakal dijemput jam enam pagi dengan orang kita di Miyawaddy, kok sekarang bilang tidak mengetahui tentang yang sembilan orang, ini ada apa ini pak? Dia pun berkelit.

Bukti transfer dari mereka (korban) ke seseorang bernama F saya laporkan juga ke pak Ronny Talapessy (kuasa hukum 12 korban TPPO Myanmar).

Saya sampaikan ke Anis Komnas HAM, ‘ini dugaan ya bu, bahwa oknum KBRI Yangon dan oknum KBRI Bangkok ada terlibat dengan mafia di Miyawaddy’, jadi saya kirimkan voice note telepon saya dengan KBRI Yangon ke Komnas HAM.

Terakhir, Anis Komnas HAM bilang dia tidak percaya lagi dengan KBRI dan Kemenlu karena mereka gak jujur apa yang disampaikan. ‘Ada permainan bu di sini, tolong upayakan anak saya yang dua itu’.

Cara kerjanya, mereka kerja 16-18 jam, mereka scamming platform Indonesia, mereka kalau gak dapat target gak dikasih makan, dan mereka tengah malam dihukum, disuruh lari di sekitar situ, squat jump dengan galon air mineral di atasnya, jadi tidak manusiawi.

Korban setiap pulang kerja jam tiga pagi minjam hp temannya untuk menghubungi saya. Dia ketakutan dan down sekali karena pukulan.

Hanya mereka gak bisa kirimkan foto bukti kekerasan di tubuh karena HP di sana kamera dilakban, kalau dibuka ketahuan mereka kena penyiksaan lagi, jadi susah untuk mengambil barang bukti.

Emang ada barang bukti satu atau dua dikirimkan ke saya, tapi itupun mereka curi-curi karena diawasi tentara di depan kamarnya.

Tadi siang jam 13.30 telepon pihak perusahaannya, disuruh dia telepon tapi di depan pimpinannya mengatakan ‘kami baik-baik’ dengan penuh tekanan karena ada orang di sampingnya yang seperti menekan.

Mereka minta saya untuk menghapus video yang terlanjur viral, kalau tidak dihapus, mereka mati.

Dari pihak perusahaan katanya mereka mau dibebaskan dari lokasi hari ini tapi dengan catatan video di sosmed harus dihapus. ‘Nanti kami antarkan ke perbatasan’.

Kini, VVH bersama RF (warga Sumatra Barat) masih disekap di Myanmar. Keluarga korban hingga saat ini belum mendapatkan kepastian terkait pembebasan keduanya. Meskipun, pihak perusahaan sebut akan mengantarkan VVH dan RF ke perbatasan.