Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut Satu, Ridwan Kamil menggelar blusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Ingat gak, ada seorang pejuang HAM, orang kulit hitam di Amerika, namanya Martin Luther King. Dia terkenal karena pidatonya bilang 'i have a dream'. Seorang pemimpin itu harus punya mimpi, harus punya imajinasi. Nah inilah yang kemudian banyak ditwist sama orang, cuma imajinasi doang, cuma halu doang. Eh semua juga dimulai dengan halu (halusinasi). Gimana bisa pemimpin tak punya mimpi. Kalau Martin Luther King dulu dibilang 'wah halu, mana bisa orang kulit hitam duduk sama-sama sama orang kulit putih satu meja', bahkan dulu toiletnya aja dipisah, kalau naik bis mereka duduknya di belakang, orang kulit putih di depan. Halu ngomong orang kulit putih sama orang kulit hitam bisa bergandengan tangan.
Ya semua pemimpin yang visioner itu berisiko dikatain halu. Pak Sukarno waktu mendeklarasikan, ini mau jadi Indonesia, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda apa gak halu, itu halu. Tapi pemimpin Indonesia punya imajinasi, kenapa enggak kita jadi bangsa sendiri. Oleh orang Belanda bilang 'wah halu mau merdeka'. Oleh orang kita sendiri 'wah kita halu nih mau merdeka gimana mungkin caranya kita merdeka'.
Semua pemimpin dunia ya harus halu dulu. Pertama harus punya mimpi, kita punya mimpi sama-sama untuk jadi lebih baik. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Di antara yang berhasil itu melalui berbagai kegagalan dulu. Kalau setiap kali ada menemui kegagalan, memangnya Sukarno enggak ada kegagalannya? Memangnya kayak Martin Luther King enggak ada gagalnya? Banyak gagalnya.
Tapi kemudian perjuangannya diterusin nah ini yang kemudian saya sedih banget sih kayak gitu ya, wah pemimpin enggak boleh halu. Malah menurut saya pemimpin harusnya halu dan namanya pemimpin coba dicek jejaknya satu-satu. Jejaknya Sukarno, jejaknya Martin Luther King, jejaknya Elon Musk, Jejaknya siapapun, apakah tidak ada kegagalan-kegagalan. Saya yakin lebih banyak kegagalannya dibanding yang berhasil.
Jadi Seperti yang dibilang Bang Emil sih banyak kerja, banyak catatan. Kalau enggak ada kerja, enggak ada catatan. Orang enggak ngomongin. Sekarang kalau saya membalikin lagi dari kalau misalnya mau ngomongin dari calon lain, apa catatannya mungkin enggak ada yang inget, enggak ada catatan. Ya kenapa enggak ada catatan, mungkin enggak pernah berani Untuk mengeluarkan sebuah mimpi, mengeluarkan sebuah visi ke depan. Nggak pernah berani berusaha, menyatakan mau membuat apa dan kemudian tercatat di media bahwa dia berjanji melakukan ini. Kalau Bang Ridwan Kamil beliau kan mengambil risiko, dengan menyatakan saya punya visi saya ingin mewujudkan ini. Itu risiko kan karena tercatat di media dan akhirnya sekarang ditagih 'wah lu dulu pernah ingin melakukan ini, tapi enggak jadi'. Lho mendingan pernah berencana memiliki visi untuk melakukan itu.
Menurut saya itu sebuah langkah seorang pemimpin untuk mengambil risiko. Tercatat pernah memiliki visi itu, ya kadang ada yang jadi kadang ada yang enggak jadi.
Kalau banyak program yang tidak jadi di Jabar rata-rata karena apa penyebabnya?
Ada banyak faktor-faktor sebuah proyek itu Bisa jadi atau enggak jadi. Di Jakarta contohnya ada banyak monumen proyek yang enggak jadi. Contohnya mantan monorail di Jalan Kuningan. Itu saja proyek pusat, apalagi di proyek daerah. Banyak yang nggak jadi. Ada sebuah proyek itu bisa jadi antara lain investornya nggak jadi masuk, seringkali kayak gitu. Ada yang sudah mau jadi, tapi kemudian investornya mungkin bangkrut, investornya punya rencana lain. Itu biasa, bahkan di dunia swasta itu seringkali terjadi. Sudah taken kontrak, tapi kemudian investornya bilang 'ditunda ya'. Apalagi kalau ada kejadian krisis, krisis moneter, krisis covid, dan krisis lainnya. Nah investornya kemudian mengevaluasi kembali rencana-rencana investasinya.
Program rumah DP O rupiah di era Anies apakah dilanjutkan oleh RIDO?
Dengan adanya utang developer untuk membangun rusun, ya mereka harus bangun rusun tapi strukturnya doang, ditambah pemerintah yang sebetulnya punya lahan, antara lain diatas pasar. Ada 150an pasar lho, belum lagi tambahin stasiun bus, stasiun kereta. Itu bisa dibangun diatasnya. Belum lagi lahan-lahan milik BUMN, BUMD yang kosong dibiarkan belum dibangun-bangun. Belum lagi lahan-lahan Milik pemerintah pusat misalnya yang nantinya akan berangsur-angsur pindah ke IKN. Itu sebetulnya kalau mau pemerintah Jakarta bisa bilang 'ini rumah boro-boro DP0, gue kasih gratis', karena gak ada keluar biaya kan pemerintah tanahnya memang sudah tanah milik pemerintah.
Pembangunannya bangunan kewajiban rumah susunnya swasta. Sebenernya kalau mau Tanpa biaya pun sebetulnya secara teori ya, itu ada bisa.
DP0 rupiah zaman Anies gak terlalu laku, bagaiaman pandangan RIDO?
Kalau ke depan mekanismenya nanti akan dicari apakah DP0 atau tidak. Tapi yang jelas dari segi pemerintah pusatnya sekarang ada kesinambungan kebijakan. Soal perumahan dulu waktu pas zaman pemerintahannya Pak Jokowi program perumahan ada tapi tidak setegas seperti sekarang Pak Prabowo, tiga juta rumah pertahun ya. Memang ada yang di daerah pedesaan, satu juta yang di daerah perkotaan tiap tahunnya. Nah Jakarta backlognya ini KK yang belum punya rumah sendiri itu sekitar satu jutaan jadi ya kita harapkanlah target kita.
Belajar dari zamannya Anies rumah susun milik nggak laku. RIDO inginnya rumah susun sewa atau milik?
Harus ada dua-duanya, rumah susun milik (rusunami) sama rumah susun sewa (rusunawa). Nah rusunaminya kenapa orang masih berpikir sekian kali lipat untuk membeli rusunami karena harganya itu mahal. Jadi memang rusunami itu harus disubsidi habisan-habisan. Dalam artian sehingga orang bisa tinggal di sana itu tanpa terlalu membebani, sekarang kalau permasalahan kita, harganya sudah mahal. Kemudian penyusutan, asetnya bukannya bukannya nambah Tapi kemudian malah turun. Nah itu sebetulnya salah.
Itu artinya harga jual di awalnya terlalu mahal. Harusnya kalau rumah susun itu harganya stabil. Memang nggak naik tinggi seperti tanah, kalau tanah kan memang karena jumlahnya terbatas. Jadi rumah susun itu harusnya stabil, selagi ekonominya juga tetap tumbuh. Rumah susun itu bukan untuk investasi kenaikan harga tanah. Rumah susun itu untuk investasi waktu, dalam artian dia tinggal di rumah susun, mungkin harga rumah susunnya tidak naik seperti kalau punya tanah. Tapi dia bisa saving dari segi waktu Ke kantor cuma 15 menit punya waktu dengan keluarga. Jadi dia bisa berinteraksi dengan lebih banyak calon pembeli atau calon bisnis partner. Jadi orang yang tinggal di rumah susun itu investasinya, value yang dia dapat itu dari segi waktu.
Harusnya memang dibuat sangat affordable. Sehingga kemudian orang mau tinggal di sana. Caranya bisa beda-beda untuk membuat itu affordable, kalau caranya Pak Anies adalah DP-nya dijadikan 0. Tapi sebetulnya kan cara Untuk menjadikan sebuah properti itu lebih affordable kan ada banyak cara. Bisa dibuat DP-nya 0, bisa dibuat Jangka waktu cicilan pembayarannya lebih panjang, bisa dibuat bunga cicilannya lebih murah. Bisa dibuat harga awalnya Lebih murah, yaudah hitung biaya konsumsi saja. Kemudian kalau memang KTP di Jakarta, lalu kerjaannya memang dalam radius 1 km atau 2 km dari rumah susunnya, dia dapat prioritas untuk tinggal di sana. Dia bisa dapatkan rumah susun itu dengan harga yang sangat murah, taruh lah harga konsumsinya aja. Harga konsumsi kan gak mahal, membangun sebuah rumah susun mau di Jalan Sudirman-Thamrin atau di ujungnya Bekasi itu kan biaya konsumsinya sama. Harga semennya sama, harga buruhnya juga sama. Yang beda kan harga tanah, kalau harga tanahnya sudah tanah milik pemerintah, dia bisa dapat satu rumah susun di pusat kota Jakarta seharga rumah susun di ujungnya Bekasi, ujungnya Tangerang. Jadi hitung biaya konsumsinya saja.
Target realistisnya per tahun akan bangun berapa unit rusun?
Itu masih perlu kita hitung, yang jelas kita nanti akan hitung aset-aset pemerintah yang ada. Dari segi pertama, yang udah Paling simbiosis mutualisme jadikan rumah susun yaitu pasar. Kebetulan PD Pasar Jaya juga BUMD di bawah Pemprov DKI. Kemudian yang lain-lain disebutin juga sama Bang Ridwan, membangun di atas stasiun kereta. Ini kan perlu ada Pembahasan stasiun kereta itu kan punya PT KAI, itu kan BUMN. Berarti perlu ada diskusi dengan pemerintah pusat. Untungnya dari segi presidennya sudah satu koalisi, sudah sepemahaman dalam rangka visi untuk menambah jumlah rumah. Nanti perlu di hitung lagi dari segi tanah-tanah pemerintah yang bisa dipakai mana saja. Jadi pertama-tama yang akan dilakukan adalah inventarisir tanah BUMN yang masih kosong, yang belum dibangun atau pemerintah lain. Nanti itu bisa dihitung ketinggian rumah susunnya juga perlu dihitung, di daerah mana mungkin nggak boleh terlalu tinggi. Jadi yang lebih tepat ketinggian rumah susun jumlah unitnya berapa.
Nanti perlu ada survei lagi, preferensi masyarakat. Berapa unit yang dua kamar tidur. Berapa unit yang satu kamar tidur. Berapa unit yang studio.
Realistisnya tuh kalau cicilan rusun di Jakarta, melihat kayak UMR-nya sekarang berapa cicilan per bulannya?
Kelas menengah saja banyak yang mengharapkan. Mungkin banyak teman kita, gak bisa beli rumah di Jakarta. Jadi kalau mau rumah Itu ya harus keluar dari Jakarta. Kalo mau maksain punya tinggal di tanah di Jakarta, beli rumah terlalu mahal, tinggal di kampung padat, kita gak mau. Jadi ini kelas kita, kelas menengah kegencet yang tersedia itu pilihannya sangat mahal atau kurang layak. Di kampung kurang layak, beli rumah yang proper terlalu mahal. Sama apartemen juga masih sangat kurang apartemen yang kelas menengah. Sekarang apartemen yang super mahal, super lux atau apartemen rusunami yang kita juga mikir-mikir di sana kan. Jadi apartemen rumah susun kelas menengah Ini sangat kurang.