[WANSUS] Sekjen PAN: KIB Sekoci Capres Pilihan Koalisi

Secara garis besar bahwa kami akan bekerja sama untuk melahirkan gagasan-gagasan di berbagai bidang, mulai ekonomi, kesehatan, sosial dan lain-lain. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Dan kami sepakat untuk tidak masuk ke dalam kontestasi pertempuran ideologis, ke depannya. 

Jadi, kami ingin menghindari sebuah kontestasi primordial. Sudah kami anggap bahwa itu tidak baik untuk politik dan demokrasi Indonesia. Kami juga sepakat untuk sama-sama bekerja sama untuk melakukan pekerjaan menghadapi pilpres dan pemilu 2024, termasuk pilkada. Jadi, kerja samanya tidak berhenti di pilpres, Februari 2024, tapi lanjut ke pilkada yang insyaallah akan dilaksanakan November 2024. 

Garis besar satu lagi mungkin yang penting adalah semua keputusan yang akan diambil oleh KIB ini dilakukan secara kolektif, kolegial. Jadi, tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih kecil. Jadi, semua dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pembicaraan yang didasarkan pada kesetaraan di antara ketiga parpol itu. 

Konkretnya mungkin kita akan dorong kepada penyelenggara pemilu untuk melahirkan sebuah peraturan, misalnya, dalam bentuk peraturan KPU (PKPU) yang kemudian melakukan pengawasan, pembatasan dan juga pengusulan sanksi untuk mereka-mereka yang secara jelas mengeluarkan slogan-slogan atau narasi yang memang menekankan pada politik identitas itu. 

Jadi, ada aturannya. Ada sanksi yang jelas. Ini menurut saya, salah satu bentuk yang konkret. Jadi, misalnya ada satu partai yang mengedepankan masalah politik identitas keagamaan terhadap agama yang lain atau minoritas yang lain, nah itu bisa langsung disemprit oleh KPU. 

Misalkan saja di daerah itu, kandidat tersebut sudah gak boleh lagi datang untuk kampanye. Partai yang mengusungnya pun tidak boleh berkampanye di daerah situ. Mungkin bisa juga tereskalasi ke tahapan tidak hanya di daerah tapi juga di provinsi. Ini sedang kita pikirkan formulanya seperti apa. 

Tapi, menurut saya harus ada aturan dan sanksi. Kalau tidak ada sanksi orang akan bebas melakukan apa saja. Jadi, memang harus ada sanksinya dan saya kira itu tepat. 

Meskipun kalau berbicara politik identitas, politik identitas itu kan sesungguhnya tidak terbatas pada agama saja. Ada politik identitas terhadap kedaerahan, bahwa saya punya daerah lebih tinggi harkat martabatnya dibandingkan daerah lain, termasuk kelompok, ini kelompok buruh, misalnya intelektual. Itu kan juga bisa dikatakan politik identitas. 

Ada juga gender. Itu saya kira masih dalam tatanan yang bisa ditolerir sepanjang pembahasannya akademis. Tapi, kalau sudah politik identitas berbasis keagamaan, saya kira itu justru melahirkan polarisasi, memecah dan itu kita gak mau lagi ke depan. 

Konsepnya adalah pemilu ke depan harus mempersatukan, gak boleh memecah belah lagi. Nah, akhirnya dipilih lah, kata-kata koalisi kan harus ada namanya. Indonesia, Nusantara atau Dwi Warna itu harus ada, akhirnya dipilih Indonesia. Nah, yang terakhir ya Persatuan itu. Maka, lahir lah slogan Koalisi Indonesia Bersatu. 

Kami memang dari awal sudah memikirkan dari awal bahwa politik kita yang begitu dinamis di 2022, dengan outlook waktu itu masih belum jelas. COVID-19 nya teredam atau gak, ekonomi ini akan bangkit atau gak, masalah sosial di bawah, apakah masyarakat punya daya beli, yang belum bekerja apakah sudah bisa bekerja atau tidak, kita belum tahu. 

Apakah excess COVID-19 ini yang memang betul-betul menghantam bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, akan merembes ke tahun-tahun berikutnya termasuk tahun politik. Tapi, kita juga tahu bahwa untuk kita bisa bangkit, sekalipun bangkit bisa cepat, sehingga kita memasang posisi kita sepakat kalau memang mau dilakukan penundaan (pemilu) dengan catatan tentu. 

Penundaan itu kan gak bisa dengan konsensus, 'ayo kita tunda-tunda', gak bisa kan? Harus melalui perubahan undang-undang dasar. Bisa dilakukan perubahan itu jika memang ada kesepakatan nasional, konsensus bersama, referendum. Tapi, kan itu hampir gak bisa. Hampir mustahil dilaksanakan. Oleh karena itu saya juga perlu meluruskan kata-kata Pak Zulkifli Hasan bahwa Beliau setuju asal persyaratannya ditempuh yaitu perubahan undang-undang dasar, referendum kek atau apa. 

Itu yang membuat kita kemudian menyampaikan pandangan tersebut, tapi dengan catatan bahwa itu harus melalui mekanisme yang sudah disepakati oleh konstitusi. Kalau tidak kita gak mau. 

Jadi, kita gak mau pakai akal-akalan. Kita gak mau pakai yang di luar jalur konstitusi, karena itu pasti akan menyebabkan masyarakat marah. 

Gak. Saya kira kita mungkin, pada saat disampaikan, kita (sudah menyatakan) mau (dukung pemilu 2024 ditunda) tetapi dengan catatan. Tapi, di internal kami tetap siap untuk menghadapi pemilu dan kami juga sudah melakukan semua persiapan itu melalui pencalegan dini, verifikasi parpol dan lain-lain. 

Ditambah lagi akar rumput kami juga sudah mengatakan bahwa enggak, itu adalah pernyataan politis, di mana pernyataan politis itu bisa dilaksanakan kalau persyaratannya terpenuhi. Tapi, kami di bawah tetap menghendaki pelaksanaan pemilu 2024. Jadi, tidak mungkin kami melawan apa yang dikehendaki oleh arus bawah terutama konstituennya PAN. 

Saya bisa menyatakan dengan tegas tidak (ada arahan Istana). Karena justru KIB dibentuk berdasarkan kesepakatan tiga ketua umum yang melihat koalisi ini mewakili spektrum masyarakat secara keseluruhan. Golkar kaum nasionalis, PAN Islam modern, dan PPP Islam tradisional. 

Jadi, mewakili spektrum yang luas di masyarakat Indonesia. Sehingga, kita merasa kita justru tidak saling berkompetisi ketika saling berkoalisi tapi saling mengisi. Itu pertimbangannya. 

Nah, bahwa kemudian timbul persepsi itu, tentu saya kira sah-sah saja dikatakan. Tetapi, dalam hal ini saya tegaskan tidak ada instruksi apapun dari pihak manapun. Kita membentuk koalisi karena kita ingin semua elemen masyarakat yang begitu luas di Indonesia bisa dirangkul di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). 

Yang bisa saya pastikan bahwa insyaallah nanti KIB akan menjadi sekoci untuk capres dan cawapres yang belum kita putuskan. Siapapun, tapi pasti akan jadi sekoci. 

Kami juga sudah sepakati dalam KIB bahwa semua usulan capres dan cawapres di internal masing-masing akan dibicarakan secara terbuka, di tatanan koalisi. Jadi, misalnya sekarang PAN, kami sekarang melaksanakan rakerda di seluruh Indonesia. 

Kami sampaikan di rakerda tolong saya minta suara akar rumput siapa calon-calon capres dan cawapres ke depannya. Di Jawa Timur, banyak yang keluar namanya Ibu Khofifah, di Jawa Tengah tentu nama Pak Ganjar. Di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil keluar namanya. 

Ada juga tokoh muda yang terwakili Erick Thohir. Anies Baswedan juga cukup populer. Kita akan kumpulkan nama-nama itu, nanti di rakernas PAN bulan Agustus, kami akan lebih ciutkan, kami kristalisasi, siapa saja di antara itu, yang paling kami unggulkan capres dan cawapres dari PAN. 

Kalau sudah dapat namanya, nanti kami datang ke koalisi. Pak Airlangga dan Pak Suharso, yuk kita diskusi yuk. Ini nama yang keluar dari akar rumput PAN. Dari akar rumput PPP, gimana? Akar rumput Golkar gimana? Lalu, berembuk. Siapapun nanti yang keluar namanya akan menggunakan sekoci dari KIB untuk pilpres 2024. 

Kami akan upayakan lebih diciutkan dalam artian bahwa angka-angkanya yang datang dari grass root ini sudah mengkristal, kami nanti akan ajukan tiga capres, tiga cawapres.

Memang kalau sebuah partai politik memiliki kebanggaan jika kadernya maju di pilpres. Kami sudah punya rekam jejak di situ, PAN. Pada 2004, kita mengusung Pak Amien Rais sebagai capres. Pada 2014, (PAN mengusung) Pak Hatta Rajasa sebagai cawapres. 

Jadi, kami rasakan pada saat kader itu maju, (di bagian) bawah, kerjanya ekstra keras, militan. Soalnya mereka bangga ada kader saya nih yang ikut pilpres. Jadi, ibaratnya kalau di rumah ada kompor (perlu) dijual, ya dijual deh itu untuk mendukung pencalonan tersebut. 

Jadi, bagi saya dan warga PAN, jika Pak Zulkifli Hasan memiliki potensi untuk maju di 2024, tentu itu sebuah kebanggaan bagi kami. Kalah menangnya nanti dulu, yang diperlukan adalah bagaimana kader kami bisa maju. Tapi, kalau memang kami anggap bahwa kader pun kalau diajukan, kecil kemungkinan untuk menang, ya kami harus lebih realistis. Karena tujuan kita adalah bagaimana memenangkan pilpres. 

Supaya program dan perubahan yang dibawa oleh PAN bisa kita laksanakan ketika berkuasa nantinya, bersama-sama dengan partai-partai yang lain tentunya. Jadi, saya kira dasar pemikirannya seperti itu. 

Mau mengajukan kader, itu prioritas. Tapi, kalau pun tidak, kita tidak boleh mengunci diri sendiri untuk mendorong kader, padahal kondisi di lapangan akan sangat berat. 

Ya, itu tergantung aspirasi di bawah, termasuk juga nanti pembahasan kami dengan teman-teman di koalisi. 

Rakernas, rencananya nanti di Jakarta. 25-27 Agustus 2022. 

Ya, kami tentu terbuka ya untuk semua partai. Yang mau bergabung ke KIB silakan, dengan senang hati. Itu jadi 'vitamin' baru untuk kita juga. Dengan syarat hayuk kita semua mengusung program gagasan bukan program identitas. 

Jadi, saya kira teman-teman partai sepakat lah untuk itu. Jadi, saat ini kalau memang ada pembicaraan ya saya kira pembicaraan ya tentu nanti akan kita laporkan ketika hasilnya sudah terealisasi. 

Kami ini lah, kami dengan semua partai pasti bicara, menjalin komunikasi. Kami pasti namanya, dengan semua partai bersahabat. Apalagi kalau di DPR ya. Kalau di DPR sudah tidak mengenal sekat partai lagi. 

Nah, jadi kalau pun nanti akan ada partai yang akan bergabung itu merupakan hasil pembicaraan yang sudah lama dilakukan. Dan itu merupakan hasil pembicaraan di mana kita ketemu, gitu lho. Ketemu targetnya apa, persepsinya apa, dan saya berharap ini tidak mengurangi kemampuan kita untuk mengusung lebih dari 2 capres. 

Dalam artian, lebih banyak partai yang gabung, oke, tapi jangan nanti satu di sini gabungnya banyak, satu di sini gabungnya banyak, akhirnya hanya dua capres ke depan. Kita kalau bisa berikan kesempatan untuk tokoh-tokoh muda untuk bisa maju di 2024. 

Kalau kita bisa dapat tiga atau empat capres/cawapres, kan keren itu. 

Yang akan kami keluarkan namanya di rakernas, adalah pure suara dari akar rumput. Kami tidak bisa cegah. Kalau akar rumput maunya A, ya harus kita sampaikan A. Kalau maunya B ya kita sampaikan B. 

Jadi, kami tidak akan melakukan filterisasi, di mana si Fulan sering disebut namanya, tapi karena kami gak enak sama pihak-pihak yang lain, akhirnya kami gak munculkan, enggak. Akhirnya, kita sampaikan aja. 

Yang lebih mengerucut lagi cara kerja ke depan, ketika bukan kader internal yang akan kami usung. Tapi, mungkin kader yang belum berpartai atau saya juga gak tahu, kader yang saat ini berada di partai lain atau dekat dengan partai lain, mungkin setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan lainnya dengan pihak-pihak terkait. 

Oh, gak kita gak akan bicara secara formal sampai dengan kita yakin bahwa ada satu tokoh yang akan kita dorong sebagai capres dan satu lagi sebagai cawapres. Dan kalau demikian, pembahasan di tatanan koalisi, itu nanti akan menjadi kesepakatan koalisi. 

Kalau pun nanti ada komunikasi politik yang harus kita jalin dengan partai-partai lain, itu dalam konteks koalisi lah yang bicara. 

Kami memang dari beberapa pemilu konsisten berada di nomor 5. Dan ini di pemilu 2019, kita merosot di posisi ke-8. Kita ingin kembali masuk ke dalam top 5. Top 5 itu bisa (di posisi) ke-5, ke-4. 

Target perolehan kursi di DPR antara 62 sampai 66. Nah, itu target kita. Di atas 10 persen, sekitar 11 persen atau 12 persen kursi di DPR RI. 

Dan kita sudah melihat target itu realistis, karena apa? Karena kita sudah menempatkan caleg-caleg yang pas, caleg-caleg petarung, caleg-caleg yang kuat di dapil-dapil tersebut sehingga kita sudah berhitung hari ini, di dapil-dapil yang calegnya saat ini sudah tempatkan tapi belum ada anggota DPR-nya, nah kemungkinan besar bisa dapat. 

Kan Pak Amien Rais 2019 ketika pemilu, Pak Amien masih bersama-sama kita. Tantangan besar bagi PAN salah satunya adalah di tahun 2024, kita bertarung untuk pertama kalinya di dalam pemilu, pilpres tanpa ada Pak Amien. 

Terutama dalam pemilu. Karena biar bagaimana pun juga, masyarakat tetap mengasosiasikan PAN dengan Pak Amien Rais. Ini jadi merupakan tantangan tersendiri. 

Tetapi, di lain pihak, kita juga melihat di tahun 2024, 60 persen dari pemilih kita itu adalah pemilih muda millennial, pemilih mula yang tidak punya kaitan apapun dengan gerakan reformasi, tahu pun tidak. 

 Jadi, yang bisa dilihat adalah apa yang bisa dilakukan oleh partai saat ini untuk ke depannya. Jadi, itu lah yang akan kita munculkan, gagasan-gagasan kayak misalnya kita sudah sampaikan bahwa kita ingin mendorong isu-isu lingkungan hidup, new economy, mendorong local pride, ingin mendorong isu-isu keberlanjutan kolaborasi koperasi di antara kita. 

Saya melihat begini, kalau kita melihat bahwa dari  2009, maaf dari pemilu pertama 1999 sampai 2019, tidak ada tokoh baru, saya kira pernyataan itu juga salah. Karena Pak Jokowi itu kan tidak masuk ke dalam gerbong tokoh reformasi 1999. 

Tetapi, Beliau muncul di saat tokoh-tokoh reformasi masih sangat kuat dan dominan. Jadi, saya rasa itu sudah menandakan, kita mampu melahirkan pemimpin baru. 

Nah, ternyata ada pemimpin-pemimpin lama yang masih memiliki suara, masih memiliki posisi yang menentukan di dalam kancah politik kita ya menurut saya itu sah-sah saja. Tapi, 2024, saya kira ini adalah titik balik dari kelahiran tokoh-tokoh muda di Indonesia. 

Tokoh-tokoh politik muda, calon-calon pemimpin muda. Dan kalau kita lihat di survei, namanya gak bergerak banyak juga. 

Yang nama-namanya kita lihat ada Anies Baswedan, ada Ganjar Prabowo, ada Pak Prabowo tentu, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, AHY, Ridwan Kamil. Ini kan tokoh-tokoh muda banyak ya di antara mereka. Sehingga, saya harap dari nama-nama itu akan lahir pemimpin-pemimpin kita di 2024. 

Nah, saya lihat meskipun demokrasi di Indonesia, di satu pihak dikatakan demokrasi kita stagnan, karena gagal melahirkan pemimpin, tapi banyak juga yang mengatakan demokrasi kita kebablasan. Terlalu liberal. Saya kira kita harus sedikit hati-hati melihatnya dari kaca mata mana, dari perspektif dan sudut pandang yang mana. 

Karena hari ini sudah ada pemimpin-pemimpin yang lahir paska reformasi dan 2024, saya kok berkeyakinan akan lahir pemimpin paska reformasi juga. Tetapi, generasinya lebih muda dari generasi Pak Jokowi.

Kita kan melihatnya segala sesuatu harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil, bukti. Dan itu kan tidak bisa instan. 

Sebuah kebijakan itu kan perlu diformulasikan lalu diberlakukan. Kalau kita bicara ini secara kosmetik bahwa terlihat komentar yang disampaikan seperti ini sehingga memantik diskusi atau respons masyarakat di media sosial terutama, saya kira itu sah-sah saja. Karena apapun yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, siapapun yang duduk di situ, pasti akan ada permasalahan yang akan menjadi ungkapan yang direspons oleh masyarakat. 

Karena masyarakat kan sudah melihat, begitu lama minyak gorengnya gak ada di pasaran, sekali adanya di pasaran, mahal sekali. Apalagi sekarang kalau kita lihat masyarakat harus antre untuk beli minyak goreng. 

Jadi, siapapun yang duduk di situ, pasti akan jadi sasaran kritik. Bagi PAN, sudah lah gak apa-apa, memang itu alamiahnya sudah seperti itu. Tetapi, bagaimana Pak Zul dalam waktu singkat bisa memberikan bukti kepada masyarakat bahwa ini lho kebijakan saya adalah untuk menghadirkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. 

Dan ini langkah pertama yang disampaikan oleh Pak Zul bahwa ini kita akan membuat minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu-Rp15 ribu. Gitu ya. Dan itu program yang sekarang sedang dilaksanakan. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk itu sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang ekonomis. 

Tapi, kan belum apa-apa kan sudah menjadi kritikan. Membeli (migor pakai aplikasi) PeduliLindungi, itu mempersulit. Ya, kan itu belum dipraktikan. 

Dan kalau kita lihat, kebanyakan mayoritas masyarakat di Indonesia memang sudah pegang PeduliLindungi, sudah ada. Yang tidak (punya aplikasi PeduliLindungi), bukan berarti tidak bisa dilayani. 

Kan Pak Zul sudah katakan yang membawa KTP pun, akan kita layani. Jadi, saya kira respons masyarakat kita tampung dengan pikiran terbuka, agar itu menjadi masukan bagi kita dan itu menjadi penyemangat untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa kita sudah bertekad untuk menghadirkan minyak goreng yang ekonomis dan ketersediaan ada di mana-mana. 

Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Pak Zul bisa membuktikan kinerjanya sebagai Menteri bisa sesuai harapan masyarakat.