[WANSUS] Sosok William Aditya, Pembongkar Anggaran Janggal Pemprov DKI

Salah satu hal yang memantik saya masuk ke dunia politik adalah kinerja pejabat publik kita yang sangat buruk. Pertama, pak Anies menurut saya salah satu Gubernur terburuk yang pernah dimiliki DKI Jakarta ditambah lagi dengan DPRD kita kinerjanya sangat buruk.

Misalnya tahun lalu tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), itu kan artinya mereka gak mau transparan kepada publik terkait harta kekayaan mereka. 

Gabungan keduanya (Gubernur dan DPRD) yang menurut saya sangat buruk kualitasnya itu memantik saya masuk ke dunia politik praktis di DKI Jakarta.

Sebenarnya sejak SMA saya sudah minat dunia politik. Ketika saya masuk UI, saya ambil hukum tata negara dan saya juga aktif di organisasi UI, pernah menjabat anggota Kongres UI dan menjabat ketua mahkamah di sana. Jadi memang perjalanan hidup saya ini sangat familiar dengan politik sehingga suatu hal yang wajar ketika saya masuk ke dunia politik.

Tadinya saya mau jadi dosen hukum tata negara saja, tapi karena saya sadar bahwa sebanyak apapun ilmu yang dipunya tapi gak punya kekuasaan maka ilmunya akan sia-sia, perubahan gak akan terjadi. Maka orang-orang harus ada yang masuk ke politik praktis untuk mengubah Indonesia.

Sebenarnya menolak awalnya karena (saya) dianggap terlalu muda, mereka melihat ini kotor. Tapi setelah saya jelaskan bahwa PSI beda dengan partai lain, tanpa mahar, seleksi berdasarkan kemampuan, mereka akhirnya sadar bahwa politik ini adalah suatu keniscayaan kalau mau mengubah bangsa ya melalui jalur politik paling tepat. Jadi mereka akhirnya setuju.

Orangtua inginnya (saya) jadi pengacara, karena orangtua juga pengacara. Kami memang keluarga hukum, ayah dan adik saya di bidang hukum. Jiwa mengabdi ke masyarakat sudah ada dari kakek saya, kakek saya dulu polisi. Jadi mungkin jiwa mengabdi ke kasyarakat itu memang diturunkan ke saya.

Jadi metode kampanye yang saya lakukan adalah anti-politik uang. Saya gak pernah bagikan amplop ke warga, saya gak bagikan sembako. Karena kalau kita terus lakukan ini masyarakat akan rusak dan bodoh.

Politik yang saya gunakan adalah politik gagasan. Saya menjual gagasan dan yang ingin diperjuangkan PSI baik lewat alat peraga kampanye, ketemu warga, dan media sosial.

Memang selalu ada yang minta (uang dan sembako) saat blusukan karena survei kalau gak salah 80-90 persen orang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar.

Jadi kalau kita ditanya (uang dan sembako) ya kita jelaskan. Itu kesempatan kita edukasi masyarakat bahwa apa yang dilakukan politisi sekarang ini salah. Saya mau jelaskan sama mereka jangan sampai harga diri dan suara mereka bisa dibeli denga modal 100 ribu atau sembako.

Perubahan itu kan butuh waktu yang panjang dan butuh program. Mereka kan sudah dikasih sembako dan uang ditinggal, nah itu yang saya janjiin ke mereka bahwa kita PSI tak akan meninggalkan mereka, gak akan beli putus suara.

Sekitar Rp500 jutaan dan itu termasuk murah di DKI karena di DKI itu mungkin harganya sekitar Rp3-5 miliar. Saya bisa murah karena gak ada mahar dari partai, kami gak mengeluarkan uang saksi, dan kami gak lakukan politik uang. 

Selama ini cuma ketemu warga, tentunya kita juga perlu pasang alat peraga ya itu saja. jadi kita cost politic bukan money politic. Biaya paling besar untuk alat peraga kampanye (APK) dan operasional tim sukses.

Untuk tim sukses saya ada tiga koordinator kecamatan, masing-masing ada koordinator Kelurahannya juga sekitar 10-15 orang. 

Saya anti caleg yang relawannya banyak, karena indikasinya adalah mereka banyak relawan sebenarnya strategi mereka untuk money politic.

Ada suatu kasus politikus ini gak mau money politic tapi mereka kasih amplop ke orang-orang pakai dalil timses dan relawannya. Mereka dikasih uang alasannya untuk operasional padahal mau beli suara.

Makanya dia perhatikan yang dikasih uang anggota keluarganya banyak apa enggak. menurut saya itu money politic terselubung.

Saya rasa kebanyakan kader PSI terinspirasi Pak Ahok sebenarnya. Pak Ahok menaruh harapan untuk anak muda yang apatis bahwa politik itu bisa loh dimenangkan oleh orang-orang baik, bisa digunakan untuk kebaikan dan untuk kerja untuk masyarakat. Jadi pak Ahok salah satu orang yang menginspirasi saya dan kader PSI lain.

Tentunya pemberantasan korupsi, kami ingin mereduksi korupsi di Jakarta. caranya ada tiga: 

Pertama, transparansi anggaran. Selama ini rapat anggaran di DPRD DKI Jakarta sifatnya tertutup karena diatur dalam tata tertib bahwa rapat badan anggaran (Banggar) itu sifatnya tertutup. Nah kami ingin mengubah Perda yang mengatur tata tertib itu agar rapat banggar bisa dibuka di publik sehingga kita tau proses rapat banggar seperti apa.

Kedua, kita ingin memperbaiki pengadaan barang dan jasa. Ini adalah korupsi terbesar kedua se-Indonesia. Maka dari itu kami ingin agar pengaturan barang dan jasa lebih baik.

Ketiga, ini usul saya juga. Pengaturan kewajiban gubernur dan wakil gubernur untuk mengunggah video rapat pimpinan ke media sosial diatur dalam peraturan daerah (perda) karena pada waktu itu Ahok mengaturnya dalam Pergub dan itu dicabut Anies. Karena itu sifatnya pergub yang artinya bisa dicabut. Saya ingin mengatur itu di Perda agar tak bisa dicabut gubernur seterusnya karena itu hal yang baik.

PSI dapat delapan kursi dan menurut saya itu cukup signifikan karena berdasarkan tata tertib, hak untuk mengajukan raperda itu hajya butuh satu fraksi dan PSI sudah punya satu. jadi, tanpa perlu melobi kita sudah bisa punya hak mengajukan raperda.

Kedua, mungkin kalau terjadi deadlock, kita dianggap sebagai musuh dan mengganggu kenyamanan mereka, tentu kita ingin menjadi partai yang disruptif artinya kita ingin menjadi partai yang membawa perubahan di Jakarta. Kita akan berdekatan dengan media, kita akan membuat media massa dan masyarakat itu menekan DPRD jika ada kebijakan pro rakyat dan psi mendukung itu tapi PSI dianggap sebagai musuh, nah langkah yang kita lakukan adalah disruptif. Kita mendorong DPRD melalui masyarakat dengan komunikasi langsung.

Reklamasi itu mau gak mau akan jalan karena itu sudah diatur TAP MPR sampai ke Perda. Tang saya salahkan adalah sok-sokan Pak Anies Baswedan janji kampanye setop reklamasi. Dia gak baca UU sampai Perda, jadi sikapnya membodohi masyarakat pada saat dia mengatakan itu. Sekarang dia nerbitin IMB, jadi terlihat munafik.

Reklamasi pasti jalan, kita gak mungkin meninggalkan suatu pulau yang jadi, gak mungkin membiarkan gundukan tanah di utara Jakarta karena pasti akan memalukan kita di dunia internasional juga. (menurut saya) Pasti jalan, tapi yang disalahkan di sini pak Anies yang sok jagoan mau menghentikan reklamasi, gak taunya pas dia lihat hukumnya, mati lah dia, karena harus lanjut. Sekarang terlihat membodohi masyarakat dan munafik.