[WANSUS] TPNPB-OPM: Indonesia Gertak dengan Label Teroris, Kami Lawan

Kami baik-baik, kami di hutan tapi kami selalu sehat, salam jumpa.

Terima kasih waktu untuk kami, saya bicara atas nama Panglima tertinggi TPNPB dan atas nama organisasi kami, dan juga atas nama bangsa Papua. Saya perlu menyampaikan kepada dunia juga Indonesia melalui dialog ini. Kami pada prinsipnya, kami menolak label teroris karena kami memiliki alasan yang kuat.

Artinya kami berjuang dan data pemerintah bilang bakar rumah, bakar sekolah, bunuh masyarakat sipil itu dalam hukum revolusi itu kami pakai hukum revolusi, artinya masyarakat sipil kami nilai mata-mata, siap tembak, kami siap bertanggungjawab di pengadilan Internasional.

Siapapun itu, orang asli Papua pasti kami tembak. Sebelum musuh masuk, kita harus tembak duluan. Itu hukum revolusi, itu berlaku di mana saja. Kita punya patokan di situ. Kami prinsipnya, jikalau Indonesia benar-benar memperlakukan kami sebagai teroris kami siap mengajukan hukum mekanisme PBB. Dan kami anggap pelabelan dari pemerintah itu kecil, kecuali PBB yang mengumumkan bahwa kami teroris, itu kami akan tampung.

Artinya kami siap lawan, kau mau kirim Densus kah, siapa saja, kami yang punya hutan dan alam di sini kami siap lawan. Kami belum memobilisasi masa rakyat, kalau Indonesia berani bilang label teroris adalah benar kami siap mengerahkan masa masyarakat dari Sorong sampai Merauke untuk siap lawan, biar masyarakat sipil kami usir.

Keputusan pemerintah saya pikir buru-buru. Kita kan bisa menempuh jalur dialog dan perundingan. Itu mungkin mereka kepanikan dan tidak ada akal sehat lagi sehingga mereka dengan jalur itu untuk menghilangkan isu tuntutan Papua untuk hak politik kemerdekaan kami.

Kami berjuang selama 58 tahun, kami tetap berjuang karena kami anggap semua aneksasi Papua ke Indonesia kami punya bukti-bukti yang kuat untuk tidak sah. Termasuk Indonesia bilang revolusi PBB nomor 2.405 itu bukan resolusi, itu namanya take note. Artinya mencatat, dalam sidang PBB tahun 1969 tidak disahkan.

Di situ Pemerintah Indonesia dengan Belanda akan menjamin pembangunan di Papua Barat. Setelah 25 tahun kasih kemerdekaan atau kasih referendum ulang. Kami paham sekali sejarah itu, jadi kami tidak akan berhenti dengan label terorisme. Justru itu kami akan lebih gila lagi, Pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami.

Sekarang kami siapkan ahli-ahli hukum yang bisa membawa masalah kami, kami juga akan kaji Indonesia punya kejahatan. TNI-Polri itu kan lebih teroris di Papua, saya pernah tinggal di Yogyakarta waktu kuliah. Polisi di sana baik, kami punya masalah, ke kantor polisi kita bicara baik. Tapi di Papua tidak, masalah kecil saja kita orang Papua dipukul, ditendang, itu kan teroris, kejahatan teroris negara.

Kami bisa tuntut Indonesia karena kami punya bukti-bukti yang cukup, mereka membantai kami dari 1963 sampai hari ini. Kami punya bukti yang cukup mengajukan Indonesia sebagai negara teroris. Kami siap, kami tidak main-main.

Sekarang TPNPB-OPM itu dipimpin oleh orang-orang muda yang berpendidikan. Bukan orang tua yang bertahan di tengah hutan, itu sudah mati semua. Jadi Indonesia tidak bisa menteror kami dengan melabeli kami teroris. Itu termasuk memburu mental kami supaya berhenti berjuang. Tidak akan itu, kami sudah sekolah, kami sudah berpendidikan baru kami berjuang.

Kami berjuang sudah 58 tahun, perjuangan kami sudah jelas untuk merdeka. Mau Indonesia melabeli kami teroris, itu kecil, kami akan melawan. Kecuali PBB yang memutuskan.

Soal dialog, kami sudah mengajukan tahun 2019 kami umumkan di EMTV news. Setelah konferensi pers 31 Januari 2019, tanggal 1 Februari kami diundang perwakilan PBB dan saya presentasikan semua dokumen TPNPB kepada kantor PBB tapi dia bilang ‘Papua masih di wilayah Pasifik’ jadi kami punya hak memberikan laporan juga ke Sekjen PBB.

Indonesia punya hukum, itu kami akan lawan, karena dunia dan PBB tau bahwa kami berjuang untuk hal politik yang dimanipulasi, itu konspirasi politik tingkat tinggi yang dimainkan Indonesia dengan PBB dan Amerika. Karena kami menuntut hak kemerdekaan kami, oleh karena itu dunia mengakui.

Soal Densus 88 akan dilibatkan kami senang. Karena Densus itu dilatih oleh Amerika dan Australia, pemerintah mensponsori Densus 88. Nah, di sana nanti bagus opininya di Internasional, kenapa kita labeli teroris? Kenapa pergi tangkap pejuang kemerdekaan di Papua Barat?

Dunia tahu bahwa kami pejuang kemerdekaan, itu tidak akan hilang dengan cara yang mengatakan labeli teroris. Saya tertawa, presiden dengan kabinet itu orang-orang yang orde baru semua itu, saya sudah pelajari itu. Bukan dari orang-orang yang global, pemikiran mereka masih kuno, zaman dulu biasa bunuh-bunuh kami itu orang masih ada di situ.

Tapi saya percaya rakyat Indonesia dibagi dua, yang lain mendukung kami, yang lain mendukung pemerintah. Jadi kami tidak pusing dengan pelabelan itu, itu kecil, kami tetap lawan. Kita lawan di hukum dan di fisik.

Saya diundang pagi tadi oleh pemuda di Perbatasan, mereka bilang ‘hari ini kami deklarasikan di seluruh masyarakat bahwa atas nama Papua kamu mendukung saudara-saudara kami untuk pergi perang lawan TNI-Polri’.

Saya di perbatasan Papua Nugini dan West Papua.

Mereka mendengar bahwa Indonesia bilang mereka teroris, jadi mereka sangat marah dan deklarasikan itu tadi dan siap perang lawan TNI-Polri teroris. Kami anggap TNI-Polri teroris karena mereka teror kita punya orang-orang di Papua dibunuh macam binatang.

Selama tanggal 30 sampai hari ini internet di provinsi Papua putus, itu permainan TNI-Polri untuk operasi militer di Ilaga supaya kami tidak membuat laporan dunia. Kita baru dapat info lewat telepon hari ini, bahwa TNPB-OPM bilang sekolah itu kami yang bakar, karena sekolah itu diambil alih oleh Polri.

Kantor-kantor diambil alih oleh Polri, di wilayah itu mereka menduduki. Oleh karena itu hari ini juga dalam kesempatan ini perlu menyampaikan bahwa, masyarakat Indonesia, orang non Papua, masyarakat imigran dari Jawa yang berada di wilayah perang lebih bagus tinggalkan wilayah itu. Artinya ini revolusi perang, namanya revolusi konflik bersenjata itu anda tidak bisa sebut kami pelanggaran HAM, tidak ada. Siapa suruh kau masuk di wilayah perang? Itu hukum perang, sudah tau perang kau pergi.

Apalagi guru atau apalah itu kan masih kondisi perang, kau datang berarti anda intelejen. Apalagi guru-guru yang ditembak itu kami sudah tahu, kami punya intelijen. Guru-guru itu biasanya menerima tentara dan polisi tinggal di situ, itu sudah kami kategorikan mata-mata.

Sekolah-sekolah sudah diambil alih oleh TNI-Polri, ini fakta yang terjadi di Papua. Indonesia tidak bisa menutup kesalahannya dengan cara-cara ini, ini kan fakta. Di Papua fakta-fakta pelanggran HAM kan harus diungkapkan.

Mata-mata itu sudah kami identifikasi, kami punya intelijen yang memberikan laporan bahwa oh kelompok ini bekerjasama dengan TNI-Polri. Sudah teridentifikasi artinya siap eksekusi.

Kami TPNPB-OPM itu sudah mendeklarasikan perang. Bahwa revolusi tahapan sudah berjalan, merebut kemerdekaan kembali apa yang Indonesia caplok kemerdekaan kami, Indonesia rampok atas dukungan Amerika dan Amerika desak PBB untuk serahkan Papua ke Indonesia. Semua proses itu sudah jelas, latar belakang dan proses politiknya sudah jelas.

Pelabelan teroris itu, kasian pemerintah Indonesia kita katakan panik dan kehilangan akal sehat. Jadi dia dituntut untuk meredam. PBB dan dunia tidak akan mengakui teroris itu benar-benar ada, mereka tau kami berjuang untuk kemerdekaan kami. Dan mereka bilang kami siap perang itu belum, itu adalah revolusi tahapan. Kalau kami umumkan revolusi total yang kami sudah agendakan.

Revolusi satu adalah revolusi tahapan, revolusi dua adalah revolusi total untuk merebut kemerdekaan. Kalau revolusi total kan itu perang terbuka, di kota di hutan di mana saja. Jadi kami akan umumkan, masyarakat Indonesia tinggalkan Papua Barat sebelum 3 bulan.

Sebelum 3 bulan perang harus meninggalkan Papua, artinya kami siap mati daripada Indonesia bunuh kami dengan sistem mati, dengan racun, injection, penyuntikan di rumah sakit, operasi militer, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Ini kan 58 tahun sudah berjalan, daripada Indonesia membunuh kami dan merampas hak tanah kami, kami siap menaruh nyawa untuk tanah kami supaya anak-anak kami tidak menderita lagi di bawah penjajahan Indonesia.

Jakarta jangan main-main dengan kami, kami siap revolusi total. Jika kami revolusi total kami akan menyuruh mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia, pulang kembali ke Papua.

Indonesia gertak kami dengan label teroris? Tidak akan itu, kami sudah siap.

Belum, kami belum mengumumkan nanti kami akan mengumumkan tahun berapa. Itu kan kami punya urusan.

Itu revolusi tahapan, jadi kami hanya suruh beberapa orang yang perang untuk menjaga api, kami sebut itu untuk menjaga api supaya api itu tak akan padam, supaya api itu nyala terus. Kita sedang menyiapkan diri untuk revolusi total, kami tidak main-main.

Kau pikir kami takut pada pasukan setan? Kami punya kekuatan alam, oro nenek moyang, oro tuhan. Kalau kita deklarasikan mau lawan itu angin pun ikut kami. Kami percaya itu, kau punya pasukan TNI-Polri itu kecil itu.

Kami mempunyai 33 kodam dari Sorong sampai Merauke, setiap kodam kami mempunyai 2.500 anggota tetap dan kamu memiliki anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap adalah rakyat Papua seluruhnya, semua pejuang revolusi. Kalau kami umumkan revolusi total, berarti semuanya siap.

Olehkarena itu kami memberikan izin kepada masyarakat Indonesia yang imigran, non Papua, sebelum kami umumkan revolusi total Papua silakan tinggalkan Papua Barat. Tinggalkan TNI-Polri kami mau perang.

Yang kemarin bilang ada yang kena tembak 9 orang kah, itu omong kosong itu. Kan kita sudah bantah, itu tidak benar. Mana buktinya? Tidak ada toh? Itu pembohongan publik oleh TNI-Polri di Papua. Supaya takyat Indonesia percaya bahwa mereka punya jendral kepala intelejen, kita punya pasukan berhasil membunuh 9 anggota TPNPB-OPM. Itu kan memalukan, jadi polisi di Papua dengan TNI bikin begitu supaya yang di Jakarta akui mereka hebat. Tidak ada itu, itu kecil. Kau tau medan perang di sini? Kau punya tentara terlatih pasti habis.

Kami sudah sampaikan, orang imigran tinggalkan wilayah perang. Tidak ada yang izinkan tinggal di situ, kami tidak tanggung jawab. Kami sudah sampaikan, yang tanggung jawab Indonesia, siapa suruh kamu bilang aman, berarti kan jadi korban menjadikan mereka tumbal.

Wilayah perang itu warga imigran tidak boleh ada, ini kondisi perang. Apalagi kehadiran militer banyak, itu TPNPB biasa bunuh orang. Jadi kami memiliki hukum perang di dalam adat kami dari pegunungan tengah yang pakai koteka itu kami memiliki hukum perang. Kita pergi perang itu harus bunuh babi, lihat dulu kami beritahu nenek moyang bahwa kami mau perang. Kalau mereka bilang kamu pergi perang, pasukan pergi perang.

Mereka tahu mereka akan bunuh, jadi mereka biasa bunuh orang itu dalam hukum kami tidak akan tinggal diam. Darah ini minta terus, bunuh lagi, bunuh lagi. Oleh karena itu wilayah perang orang Indonesia dilarang titik.

Yang kita larang full untuk warga sipil masuk adalah Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, dan Intan Jaya. Empat wilayah itu orang Indonesia segera tinggalkan.

Kami tidak perlu kontribusi dari orang Indonesia, kami bisa makan ubi kembali ke alam. Kami tidak perlu pembangunan dari Indonesia, kami akan merdeka kami punya uang negara. Kami merdeka, kekayaan alam banyak, kami penduduk kecil dan tidak perlu berdagang ke pasar atau jadi tukang ojek.

Otonomi khusus sudah gagal, tinggal tunggu waktu untuk mobilisasi masyarakat sipil yang siap angkat senjata. Otonomis khusus sudah dinyatakan masyarakat Papua tolak. Sudah gagal itu, kalau menurut hukum internasional setelah otonomi khusus itu referendum. Lalu otonomi khusus kan tidak pernah membuat perjanjian antara West Papua dan Indonesia, itu hanya dikaji Jakarta untuk menutupi isu Papua merdeka.

Uang otonomi khusus hanya dinikmati oleh pejabat asli Papua termasuk dengan imigran yang datang. Orang aslinya di kampung-kampung hidup biasa saja? Ini kan fakta, lalu Jakarta mau tipu apa? Kami punya pejabat sebagi pembantu yang makan itu.

Kami berjuang bukan untuk berdamai dengan Indonesia, tidak ada itu. Sudah jelas, kami berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini, merebut kembali kemerdekaan kami oleh Indoneisa, itu sudah jelas.

Kita ada salah apa sehingga mau berdamai dengan Indonesia? Tidak ada. Indonesia yang harus meminta maaf dengan kami atas keselahan-kesalahannya agar generasi baru ini mereka harus paham baik, baru mengakui kesalahan dan mendukung kami atas kemerdekaan kami. Karena kami punya hak untuk merdeka sendiri.

Supaya orang Indonesia di generasi mendatang itu bisa bersahabat dengan kami. Tapi kalau buat sentimen kami jahat itu kami lebih jahat lagi. Kita sudah memutuskan hubungan dengan Indonesia selama 50 tahun. Kami akan merdeka, kami percaya kita akan merdeka, kita akan berjuang.

You bayangkan, saya pernah kuliah di Yogyakarta, saya tinggalkan kampung di hutan, saya sudah mengerti Indonesia punya kejahatan, sejarah, baku tipu, penipuan, saya sudah mengerti. Saya memilih bergabung dengan TPNPB dan saya mendidik anak-anak supaya bisa membuat laporan ke seluruh dunia, mengajarkan mereka internet dan komputer di hutan.

Catat baik pemerintah Indonesia, saya mau cara paham kalian membatasi paham kalian itu tidak ada. Generasi kami sudah bangkit, kebangkitan nasional Indonesia karena kami belajar sejarah kami sudah pegang. Artinya generasi Papua sudah bangkit, anak kecil di sekolah saja menulis Papua merdeka.

Anak-anak yang lahir dari darah kami mereka sudah tau ideologi Papua merdeka. Jadi ideologi Papua merdeka tidak bisa dibunuh oleh label terorisme. Itu akan hidup sepanjang bangsa itu hidup.

Kami perang jelas, kami akan duduk di meja perundingan di bawah PBB. Kami sudah mengajukan dan mengumumkan. Mekanisme PBB itu lewat perundingan.

Of course, begitu. Tentu, kami percaya bahwa Papua harus merdeka supaya kita bisa bersahabat dengan Indonesia.

Kami harus punya negara sendiri, bank sendiri, punya pemerintah sendiri, kita bisa punya orang untuk jadi menteri, untuk apa orang Jakarta yang jadi menteri baru kita hormat?

Masa kita tunduk tunduk dengan Indonesia kapan sejarah Papua satu keluarga dengan Indonesia? Tidak ada itu. Kami akan merdeka itu saja titik, catat baik itu Jakarta.