Karawang, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin masih mengkaji pemulangan anggota kombatan ISIS eks Warga Negara Indonesia yang ada di Timur Tengah.
Ma’ruf mengatakan, pemerintah saat ini masih melihat situasi keamanan jika nantinya mereka dipulangkan ke tanah air.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah melakukan banyak pertimbangan agar tidak menimbulkan efek negatif pascapemulangan anggota kombatan ISIS tersebut.
“Itu masih dibahas, masih akan dikaji dia itu tidak dipulangkan atau dipulangkan dengan konsekuensi-konsekuensi,” kata Ma’ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2).
Terkait adanya kemungkinan anak dari anggota ISIS yang terlebih dahulu dipulangkan, Ma’ruf menegaskan hal tersebut masih dalam pembahasan pemerintah dalam waktu dekat.
“Ya itu kan baru pendapat-pendapat, nanti akan kita rapat koordinasikan atau tidak dipulangkan semua. Ada yang dipulangkan yang anak-anak, atau konsekuensi-konsekuensi lainnya seperti apa, kemudian ada beberapa alternatif yang tentu akan kita pilih setelah kita kaji lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan alasan pemerintah yang tak segera berikan respons terkait pemulangan 600 anggota kombatan ISIS eks WNI di Timur Tengah.
Lamanya proses tersebut, kata Ngabalin karena pemerintah sedang mempertimbangkan manfaat yang akan diterima negara jika nantinya mereka dipulangkan ke tanah air.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sudah membentuk tim untuk mengkaji dampak negatif dan positif dari kepulangan 600 anggota ISIS eks WNI itu.
“Tim itu untuk membahas draf-draf yang selalu kita katakan bahwa kalau lah pemerintah dengan draf usulan itu terkait dengan penolakan maka penolakan itu harus ada argumentasinya ada regulasi,” kata Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi sempat menyatakan rencana pemerintah memulangkan 600 kombatan ISIS eks WNI dari Timur Tengah. Namun belakangan pernyataan itu diralat, menyusul kontroversi dan penolakan publik.
"Beberapa dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah. Karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya," katanya di acara deklarasi organisasi kemasyarakatan pejuang Bravo Lima (PBL) di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2) lalu.
Usai melontarkan pernyataan itu, Menag meralat dengan menyatakan bahwa rencana pemulangan itu sebatas kajian saja. Artinya, anggota ISIS eks WNI belum tentu dipulangkan ke tanah air.