Wasekjen Demokrat Balas Ucapan Luhut: Hasil Investasi Terasa Kampungan

23 Jul 2023, 21:01 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menanggapi kritik kampungan yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, kepada Ketua Umum Partai Domokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam wawancara program Rosi, Luhut mengomentari tuduhan AHY terkait Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) sebagai pernyataan kampungan.

Sebelumnya, AHY pernah berpidato Moeldoko tidak menyerah untuk merebut Partai Demokrat. Kali ini dengan mengajukan PK ke MA.

Jansen pun mengaku terganggu dengan pernyataan Luhut yang disampaikan secara langsung di stasiun Kompas TV.

"Menurut saya, kata Anda ini untuk ketua umum kami, Mas AHY, tidak tepat. Kami terganggu dengan kata-kata Anda tersebut karena selama beberapa tahun terakhir, kami berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Moeldoko," cuit Jansen di akun media sosialnya, Sabtu (22/7/2023).

Ia pun mewanti-wanti Luhut agar sebaiknya fokus mengurus tugasnya saja sebagai Menko Marves dan Investasi. Sebab, ada banyak prospek investasi yang hingga kini, kata Jansen, yang belum terwujud. Salah satunya memboyong Tesla ke Tanah Air.

"Di mana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan," tutur dia.

1. Demokrat sudah desak Istana untuk reshuffle Moeldoko tapi tak digubris

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Lebih lanjut, kata Jansen, Demokrat sudah mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar segera mengganti Moeldoko dari posisi Kepala Staf Presiden (KSP). Sebab, selaku pejabat di lingkar Istana, Moeldoko justru ingin mengambil alih partai yang tidak ikut ia dirikan. Moeldoko diketahui tidak pernah menjadi kader di parpol berlambang mercy putih tersebut.

"Saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu. Tujuannya, agar pemerintah termasuk presiden terhindar dari tuduhan yang macam-macam. Namun, faktanya, sampai sekarang ia justru tetap dipertahankan," kata dia.

Menurut Jansen, dengan tetap membiarkan seorang begal atau copet berada di lingkar dekat Istana, menandakan pemerintahan yang berkuasa saat ini lah yang sesungguhnya kampungan.

Ia pun menyarankan kepada mantan jenderal di Kopassus itu agar menanyakan kepada Moeldoko apakah dia memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat. Apalagi Luhut sering bertemu Moeldoko pada rapat kabinet.

"Kalau dia tidak punya KTA atau pernah jadi kader Demokrat, terus apa dasar dia terus ingin jadi Ketum Demokrat? Pengganggu ini namanya! Istilah sekarang itu begal!" tutur dia.

2. Proses pencalegan Jansen terganggu bila Demokrat diambil alih Moeldoko

KSP Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jansen juga menegaskan seandainya hakim agung mengabulkan PK Moeldoko, maka dampaknya bukan saja bisa menjegal Anies Baswedan yang bakal diusung Demokrat gagal maju jadi capres 2024. Posisi Jansen sebagai caleg pun terancam gugur.

"Nasib saya sendiri pun ikut terjegal, Pak LBP di Pemilu Legislatif. Karena Ketua Umum Demokrat jadi dia," katanya.

Sebab, bila Ketua Umum Partai Demokrat diisi orang lain, maka susunan caleg di Pileg 2024 kemungkinan juga akan diganti. "Atas dasar tersebut, menurut saya, bukan Demokrat atau Mas AHY yang kampungan. Tapi, Anda dan pemerintahan di dalamnya yang ada Moeldoko, Pak LBP. Karena pemerintahan ini terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet," tutur dia.

Jansen pun kemudian membanggakan pencapaian pemerintahan ketika dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama satu dekade. Salah satunya, SBY berhasil membawa masuk Indonesia menjadi anggota kelompok elite G-20.

"Pertumbuhan ekonomi di masa kami (Demokrat berkuasa) yang tinggi dan belu berhasil kalian kalahkan sekalipun. PDB (Pendapatan Domestik Bruto) bangsa ini untuk kali pertama tembus ke angka di atas 10 ribu triliun. APBN Negara ini kami buat naik sampai empat kali lipat. Itu yang kemudian kalian wariskan," katanya.

Sehingga, menurut Jansen, salah tempat bila Luhut mengatakan AHY kampungan. "Tapi, kalau pemerintahan yang Anda ada di dalamnya ini lah, menurut kami jelas kampungan, Pak LBP," ujarnya.

3. Luhut sebut tuduhan Presiden ingin jegal Anies sebagai pernyataan kampungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/luhut.pandjaitan)

Sebelumnya, dalam program Rosi yang tayang pada 20 Juli 2023, Luhut menegaskan tidak ada niat Jokowi menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut dia, tudingan yang dilontarkan AHY terkait pengajuan PK yang diajukan Moeldoko ke MA untuk menjegal Anies adalah kampungan.

"Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Gak betul sama sekali itu. Saya jamin gak ada, kampungan itu menurut saya," ujar Luhut dalam wawancara tersebut.

Justru Jokowi, kata Luhut, merupakan seorang yang demokratis, sehingga tak akan mencampuri proses hukum.

"Kenapa sih kita suka buruk sangka? Presiden itu saya kenal, tidak ada niat sama sekali dia mau melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Menjegal orang seperti tadi dibilang Agus mau dijegal partainya," ujarnya.

Luhut menuding tuduhan yang dilontarkan AHY itu malah merupakan cerminan kalau dia yang berkuasa akan melakukan hal tersebut.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.