[WANSUS] Artidjo Alkostar: Rakyat Terhina Lihat Koruptor Tertawa

Iya, saya punya kambing kan di Situbondo. Kembali ke habitatnya (sambil tertawa). Jadi, orang desa. Kadang-kadang di Situbondo, kadang-kadang di Madura. Punya warung di Sumenep. Warung di Sumenep punya orangtua. 

Saya juga masih menularkan ilmu dengan mengajar. Ya, itu kan positif dan bukan mengejar jabatan. 

Saya kira umumnya, kenapa poin soal memperdagangkan pengaruh tidak dimasukkan karena itu kan menyangkut orang-orang yang punya jabatan, posisi strategis. Mirip seperti dagang daging sapi. 

Absennya poin itu tidak dibahas, itu sikap politik dari orang-orang yang punya posisi strategis untuk diperjualbelikan. Kalau sampai poin itu dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor, maka akan merasa dirugikan. 

Pertama, paling tidak itu bisa memberikan sinyal, hukum itu kan sesuatu yang harusnya dijadikan sinyal maka dilakukan. 

Kedua, ada sanksinya sehingga tidak ada keraguan lagi. Selama ini kan penegak hukum merasa ragu-ragu. Selama ini malah dimasukkan ke tindak pidana suap. 

Penjara. Karena perbuatan itu sangat berbahaya. Itu adalah menyangkut orang yang tidak amanah, orang yang telah diberikan jabatan oleh negara dan rakyat, tapi lalu diperdagangkan. 

Memang, makanya itu tidak dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor. Artinya, kan ada kendala. Kendalanya apa? Pertama, kendala struktural, jadi yang punya jabatan-jabatan tidak ingin poin itu masuk. 

Kedua, adalah budaya. Seolah-olah perbuatan memperdagangkan pengaruh adalah sesuatu yang biasa. Karena orang sudah berjasa maka harus ada imbal baliknya. Imbal balik itu bisa berupa uang atau hal yang lain. 

Saya kira dalam formulasi UU-nya sudah jelas. Itu yang diperoleh, uang pengganti seharusnya senilai dengan sebanyak-banyaknya uang yang diperoleh dan bukan yang dinikmati. 

Jadi, dengan demikian meskipun harta warisan nenek moyang, tapi ketika yang dikembalikan ke negara nominalnya belum cukup, maka harta itu juga harus dijual. Tidak hanya cukup yang dikorupsi saja. 

Misalnya, korupsi Rp2 miliar, tapi harta yang ada saat ini kurang Rp1 juta lagi untuk dikembalikan. Nah, harta yang dimiliki oleh nenek moyangnya turut dijual. 

Penegak hukum seharusnya bisa bersikap lebih tegas dengan memberi batas waktu, sampai kapan. 

Itu adalah satu bentuk penghinaan kepada rakyat dengan tersenyum. Dia sudah mencuri uang rakyat, sehingga ia beranggapan seolah-olah biasa dan tidak merasa malu. Toh, mereka juga berpikir: 'ah, banyak juga kok yang korup'. 

Lalu, motivasi dia ini semula coba-coba, setelah tertangkap lalu membuat alasan macam-macam. Ada yang mengaku ini musibah, dijebak dan lain-lain. Dalam banyak kasus, banyak koruptor seperti seorang bupati yang sempat percaya diri tidak bersalah, tapi saat di pengadilan mengaku bersalah dan menangis juga. 

Berarti, tingkah laku itu dibuat-buat dengan cengengesan. 

Artinya, hukum kita belum berdampak ke preferensi umum tapi preferensi khusus saja. Padahal, tujuannya kan supaya orang tidak mengulangi perbuatannya. Hanya ada 1 atau 2 orang yang mengulangi. 

Kalau publik justru berpandangan hukum masih bisa dipermainkan, bisa diatur, bisa didekati penegak hukumnya. Selama ada uang dan kuasa. 

Seharusnya role model itu kan menjadi tokoh panutan. Misalnya kalau di Malaysia ada Mahathir Muhammad. Itu di Indonesia belum ada tokoh yang seperti itu. Dulu yang dijadikan role model adalah Bung Hatta. 

Artinya itu belum menjadi sistem, baru melihat ke sosok personal. Saya memang mengharapkan itu menjadi budaya yang melembaga. 

Oh, gak (merasa kecewa). Saya kan tidak memiliki kewenangan lagi. Saya tidak berhak untuk kecewa, karena itu sudah jadi tugas penegak hukum. 

Sepanjang saya lihat, Mahkamah Agung masih berhati-hati dalam memutus PK yang kasusnya diputus oleh saya. Jarang lah hakim agungnya kemudian membebaskan.