WFH Bukan Solusi, DPRD Dorong Pemprov DKI Batasi Mobil Dinas

31 Mar 2026, 13:02 WIB

Dini Suciatiningrum

WFH Bukan Solusi, DPRD Dorong Pemprov DKI Batasi Mobil Dinas

ilustrasi ASN Pemprov DKI Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

DPRD DKI menilai WFH satu hari seminggu bukan solusi utama penghematan BBM dan mendorong optimalisasi transportasi publik sebagai langkah yang lebih efektif.
Anggota Komisi B DPRD DKI meminta evaluasi transparan terhadap kebijakan WFH sebelumnya agar keputusan baru berbasis data dan tidak mengganggu layanan publik.
Gubernur DKI Pramono Anung menunggu keputusan pemerintah pusat terkait WFH, memastikan hari Rabu tetap difokuskan untuk penggunaan transportasi umum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

30 Maret 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengikuti kebijakan WFH yang ditetapkan pemerintah pusat dan memastikan hari Rabu tidak akan dijadikan hari WFH karena merupakan hari transportasi umum.

31 Maret 2026

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai wacana WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN bukan solusi utama penghematan BBM dan mendorong pembatasan mobil dinas serta subsidi transportasi umum bagi ASN.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per pekan bagi ASN bukan solusi utama penghematan BBM dan mendorong pembatasan mobil dinas serta optimalisasi transportasi publik.
Who?
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi pihak yang menyampaikan pandangan terkait kebijakan WFH dan penggunaan kendaraan dinas.
Where?
Pernyataan disampaikan di lingkungan DPRD DKI Jakarta, dengan konteks kebijakan yang berlaku di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
When?
Pernyataan berlangsung pada Senin dan Selasa, 30–31 Maret 2026, saat pembahasan mengenai rencana penerapan WFH bagi ASN masih berlangsung.
Why?
Kebijakan WFH dianggap berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik, sementara transportasi umum dinilai lebih efektif menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
How?
DPRD mengusulkan subsidi transportasi bagi ASN serta pembatasan kendaraan dinas. Pemprov DKI menunggu keputusan pemerintah pusat sebelum menetapkan hari pelaksanaan WFH, dengan Rabu tetap sebagai hari transportasi umum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai bukan solusi utama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). DPRD DKI mendorong optimalisasi transportasi publik sebagai langkah yang lebih efektif.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan, kebijakan WFH perlu pengkajian ulang secara komprehensif. Menurut dia, penerapan WFH tidak bisa diputuskan secara sederhana karena berpotensi mempengaruhi kualitas layanan publik.

"Harus berbasis data dan analisis yang jelas,” ujar dia dalam keterangan, Selasa (31/3/2026).

1. Subsidi transportasi dan pembatasan mobil dinas

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, Jakarta memiliki keunggulan dari sisi transportasi umum yang sudah terintegrasi. Seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Moda tersebut mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan.

Dia mengusulkan langkah konkret, seperti subsidi transportasi bagi ASN dan pembatasan kendaraan dinas.

“Transportasi umum lebih realistis, hemat BBM dan pelayanan tetap optimal," kata dia.

2. Evaluasi hasil WFH

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP)

Dia juga meminta pemerintah membuka hasil evaluasi kebijakan WFH sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Harus transparan agar kebijakan tepat sasaran,” ujar dia.

3. Pramono tunggu keputusan pusat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri halalbihalal bersama pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (30/3). (Dok. Pemprov DKI)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mengikuti kebijakan soal kebijakan WFH yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, Pramono memastikan WFH di lingkungan Pemprov DKI tidak akan diterapkan pada hari Rabu.

"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Pramono mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah sehingga saat sudah ada ketetapan maka pihaknya akan segera menutuskan hari WFH bagi pegawai di Pemprov DKI.

"Kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum," kata dia.