Wilayah Natumingka Dikonsesi, AMAN: Masyarakat Adat Tidak Tahu

Pada awalnya masyarakat adat Natumingka mengira bahwa tanaman eucalyptus di wilayah mereka karena adanya pihak kampung yang memberikan rekan ke perusahaan. Namun, di tahun 2018 masyarakat adat baru mengetahui bahwa wilayah mereka diklaim hutan negara dan konsesi PT TPL.

"Awalnya mereka juga tidak tahu dan tidak mengerti terkait konsesi PT TPL, mereka baru tahu sewaktu ada sosialisasi dari pemerintah untuk mengakses Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan negara," ujar Roganda.

Setelah mengetahui hal tersebut, Roganda menambahkan bahwa masyarakat adat langsung menemui Kementerian Lahan dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta dan mengusulkan wilayah adat mereka dibebaskan dari hutan negara dan konsesi PT TPL.

Masyarakat adat sudah berulang kali menyurati pihak PT TPL untuk menghentikan aktivitasnya. Roganda juga menjelaskan bahwa mereka juga berulang kali menyurati pemerintah kabupaten dan KLHK.

"Memang tahun 2019 ada surat menteri kehutanan kepada bupati Toba agar memverifikasi hutan-hutan adat atau wilayah adat yang masuk ke dalam klaim hutan negara dan konsesi PT TPl, tetapi sampai sekarang bupati belum memverifikasi sesuai dengan omongan menteri kehutanan," kata Roganda.

Roganda juga menyesali pemerintah Toba yang sangat lamban menjalankan arahan dari menteri kehutanan, menurutnya selama ini menjadi tumpang tindih antara wilayah adat dengan klaim hutan negara dan PT TPL.

Roganda mengatakan selama ini hampir seluruh tempat di kawasan Toba, masyarakat adat dikriminalisasi karena tidak setuju wilayahnya dikuasai PT TPL. Ia juga menambahkan bahwa yang masyarakat adat tahu, PT TPL semakin menguasai wilayah adat yang ada di desa adat Natumingka.

"Mungkin PT TPL berpikir bahwa dengan cara itu dapat menghentikan penolakan masyarakat yang ada dikampungnya masing-masing," kata Roganda.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara petugas keamanan dan karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat Desa Natumingka bermula dari akan dilakukannya penanaman rotasi eucalyptus yang keenam di lahan konsesi namun mendapat penolakan dari warga.

Alisman yang merupakan mantan Kapolres Toba membeberkan, pihak keamanan yang berada di areal konsesi awalnya sedang melakukan pengawasan kepada para buruh yang melakukan penanaman pohon Eucalyptus. Sekaligus pengamanan pimpinan yang turun ke lokasi yang sedang dikunjungi dinas KPH dan lainnya.

Di lapangan ternyata sudah ada ratusan orang dari sekelompok masyarakat yang mengaku menguasai lahan hutan milik negara dengan alasan tanah adat. Padahal, areal tersebut merupakan konsesi HTI yang diberikan pemerintah kepada perusahaan.

Saat berlangsung dialog antara pihak perusahaan, dinas terkait dan masyarakat, bongkahan batu beterbangan menghujani pekerja yang sedang melakukan penanaman. Spontan terjadi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang menyerang pihak keamanan dan buruh perusahaan dengan menggunakan kayu.

"Puluhan security kami tak mampu menghalau amukan massa. Walaupun di lapangan ada pihak kepolisian tapi juga tidak bisa mengatasinya. Karena jumlah kelompok massa itu sangat banyak. Syukurnya masih kami bisa selamat," sebut purnawirawan polisi ini.

Alisman mengaku, kejadian ini membuat sebagian besar pekerja mengalami trauma. Dia mengaku heran, konflik panas ini terjadi beberapa tahun belakangan ini antara perusahaan dan sekelompok masyarakat yang mengklaim punya tanah adat.

"Dulu waktu saya menjabat kapolres kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Bahkan, perusahaan sudah melakukan penanaman pohon bahan baku pulp untuk kelima kalinya. Nah, ketika penanaman rotasi yang keenam kok diributkan," ucapnya.

Ia berharap, pemerintah dan kepolisian mengambil langkah dan kebijakan dari persoalan ini, agar para pekerja tidak menjadi korban.

"Kami hanya menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami di perusahaan mencari rezeki. Janganlah kami menjadi korban dari konflik ini," ungkapnya.