Wiranto: Pengancam Hak Pilih Masyarakat Bisa Disanksi Hukum

04 Apr 2019, 13:00 WIB

Wiranto (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan ada sanksi hukum bagi siapa pun yang menakut-nakuti masyarakat yang akan memberikan hak pilih mereka pada pemilu 2019.

"Itu tentu ada hukumnya. Ada aturan hukum itu. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu sesuai dengan konstitusi, rakyat diberikan hak untuk memilih. Ada undang-undangnya," kata Wiranto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

1. Wiranto: Nggak usah kita ributkan

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Wiranto mengatakan jika ada kelompok atau siapa pun yang mencoba melarang apalagi mengancam masyarakat yang akan memilih, segera laporkan kepada yang berwenang.

"Ya, gak usah kita ributkan. Tinggal dicatat siapa yang bicara, kelompok mana yang bicara, langkah aksinya bagaimana, itu kan nanti ada hukumnya," jelas Wiranto.

2. Pemerintah akan mencegah bila hal itu terjadi

IDN Times/Irfan fathurohman

Wiranto mengatakan pemerintah akan turut mencegah bila seandainya ada kegiatan yang mengancam demokrasi di Indonesia.

"Ya, tapi secepat mungkin kita cegah. Karena ini negara demokrasi di mana memang secara konstitusi itu rakyat mendapatkan kesempatan memilih pemimpinnya. Gak boleh dirintangi. Itu hak rakyat. Negara yang berdaulat, negara yang berdemokrasi," tutur Wiranto.

3. Warga Nduga mengancam memboikot Pemilu 2019

Erson Wenda (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Sebelumnya, Pendeta sekaligus Wakil Ketua Sinode Jaya Wijaya, Erson Wenda, meminta pemerintah segera menuntaskan dugaan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga, Papua.

Dugaan pelanggaran HAM terjadi sejak kasus pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018. Pembunuhan tersebut direspons oleh TNI/Polri dengan menggelar operasi keamanan di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga.

Erson Wenda mengatakan bila pemerintah tidak segera mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM, maka warga Nduga akan memboikot pemilhan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang.

"Jika Presiden tidak ada atensi soal kasus ini, warga Nduga akan boikot pemilu di sana. Tidak akan ada penggunaan hak suara,” kata Erson di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3) lalu.

4. Pemerintah diminta turun langsung ke Nduga

ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto

Erson mengatakan gereja-gereja di Nduga meminta pemerintah pusat turun langsung ke Nduga. Pemerintah juga diminta melakukan dialog terkait masa depan warga yang tengah mengungsi.

"Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan Bapak Presiden Joko Widodo atau presiden yang nanti akan terpilih, dapat melakukan pendekatan dialog," jelasnya.

Erson juga meminta pemerintah menarik beberapa aparat TNI yang berada di sana. Bagi mereka.

“Jadi ada banyak orang-orang di Nduga yang ditembak, meskipun mereka masyarakat sipil, bukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kami juga mengimbau agar pemerintah segera membuat pemisahan pengungsi dibuatkan tempat sendiri agar tidak salah sasaran tembak," kata Erson.

Selain itu, Erson berharap kedua pasangan calon presiden Indonesia yang akan dipilih menjadi presiden nantinya, berkomitmen memastikan pendekatan keamanan yang berbasis HAM di Papua.

5. Menko Polhukam pastikan Pemilu 2019 di Papua aman

IDN Times/Sukma Shakti

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan daerah yang dianggap rawan dalam Pemilu 2019. Setidaknya ada 10 provinsi dan beberapa kabupaten yang akan dimonitor intensif. Salah satunya adalah Papua.

Namun demikian, Wiranto memastikan, Pemilu 2019 di Papua akan berlangsung aman. Hal itu ia sampaikan terkait usahanya menghadapi bahaya yang mengancam pesta demokrasi mendatang.

“Papua beda pengamanan dengan di Aceh, Aceh beda dengan di Jawa, karena kerawanannya berbeda. Ya pendek kata, sudah siap keamanan penyelenggara pemilu,” kata Wiranto di Hotel Gran Paragon, Rabu (27/3) lalu.