WNI di Malaysia yang Ingin Ikut Pemilu Dihantui Razia Imigrasi

25 Mar 2019, 06:00 WIB

Antara Foto/Raisan Al Farisi

Jakarta, IDN Times - Euforia pemilu tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia di Tanah Air saja. WNI yang sedang berada di luar negeri pun turut merasakan rasa antusiasme yang sama.

Data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 2.058.191 calon pemilih yang berada di luar Indonesia dan akan mengikuti pemilu 2019. Sebanyak 1,1 juta di antaranya bermukim di Malaysia. Itu sebabnya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Negeri Jiran terlihat sangat sibuk untuk dapat menyiapkan pesta demokrasi itu dengan baik. Apalagi saat ini, isu logistik masih menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya.

Namun, ada isu lain yang menghantui pemilu di Negeri Jiran yakni adanya razia terhadap para pendatang. Hal ini cukup ampuh membuat para pemilih untuk tidak berani muncul ke TPS.

Sebagian besar WNI di Negeri Jiran memiliki paspor sebagai dokumen diri di sana. Namun, bagi yang bekerja di Malaysia, banyak yang tak memiliki izin. Ketua PPLN di Malaysia, Agung Sumirat berharap Pemerintah Negeri Jiran memberikan kelonggaran.

"Kami PPLN Kuala Lumpur meminta kepada KBRI di Kuala Lumpur untuk dapat memberikan pengertian ke pihak terkait, termasuk petugas imigrasi, kalau boleh memberikan kelonggaran bagi WNI untuk datang ke Kuala Lumpur," kata Agung menjawab pertanyaan IDN Times di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, beberapa waktu yang lalu.

Berbeda dengan di Tanah Air, pemilu di luar negeri diselenggarakan lebih awal. Di Malaysia, pemilu dilakukan pada (14/4). Lalu, bagaimana persiapannya sejauh ini?

1. Logistik yang tiba baru sebagian

(Ketua PPLN di Malaysia, Agung Sumirat <kiri> dan Wakil Dubes Indonesia di Malaysia Krishna K.U Hannan) IDN Times/Santi Dewi

Menurut Agung, sejauh ini logistik yang tiba di Kuala Lumpur baru seperempat. Ia berharap di akhir bulan Maret sebagian dari logistik sudah ada.

Data dari KBRI KL menunjukkan di wilayah mereka yang meliputi Putrajaya, Perak, Selangor, Trengganu, Kuala Lumpur dan Kelantan tercatat ada 558 ribu daftar pemilih tetap (DPT). Sementara, DPT secara keseluruhan ada 1,1 juta orang. Angka itu merupakan pemilih di luar negeri terbesar yang ada di seluruh dunia.

2. Pemilu di Malaysia dilakukan dengan tiga metode

unsplash.com/Carles Rabada

Di Negeri Jiran, WNI tidak hanya bisa mendatangi KBRI KL atau TPS lainnya. Untuk menjemput bola, PPLN menyediakan dua metode lain agar bisa menjangkau WNI. Dua metode lainnya yakni dengan kotak suara keliling (KSK) dan melalui pos.

"Ada 120.556 kotak suara yang akan diedarkan dan 319.293 kertas suara yang bisa dikirim melalui pos," kata Agung.

Alasan mereka menjemput bola karena banyak WNI yang bekerja di area ladang dan perkebunan sehingga sulit bagi mereka untuk datang serta menggunakan hak pilihnya di TPS. Walau cara kotak suara keliling (KSK) sempat dikritik oleh anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, namun PPLN memastikan surat suara tidak ada yang dicoblos sebelum atau sesudah pemilu.

3. PPLN sengaja memilih hari pencoblosan pada hari Minggu

foto hanya ilustrasi (IDN Times/Reza Iqbal)

Sementara, PPLN sudah mengantisipasi apabila calon pemilih tidak diizinkan untuk mendapat cuti bekerja. Maka, pemilu digelar pada Minggu (14/4).

"Hal ini demi memudahkan para pemilih di Malaysia. Kami memahami banyak WNI yang kerja di Malaysia ada yang di daerah kilang, pabrik yang jauh dari Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, kami sengaja menerapkan pemilu pada 14 April dan bukan 17 April," tutur dia.

Usai dilakukan pencoblosan, maka penghitungan akan dimulai pada 17 April dimulai pulul 08:00 hingga 18:00 sore. Khusus untuk suara yang dikirimkan melalui pos, penghitungan dibolehkan melewati tanggal 17 April.

"Mengingat datangnya surat suara pos itu ada yang di tanggal 16 April, 17 April. Itu tetap dihitung sebagai suara yang sah," kata Agung.

Sementara, hasil penghitungan surat suara dilakukan usai pukul 18:00 waktu setempat. Proses pelaporan bisa menggunakan aplikasi khusus penghitungan.

4. Banyak WNI yang datang mencoblos dengan dokumen yang tak lagi aktif

tripzilla.id

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh PPLN di Malaysia yakni banyak WNI yang datang dengan dokumen yang sudah mati. Padahal, sebelum mencoblos perlu dilakukan verifikasi data dengan menunjukkan paspor atau SPLP (surat perjalanan laksana paspor) dan KTP elektronik.

Akan tetapi, banyak paspor dari WNI yang sudah melewati batas tapi tak diperbarui atau mereka memiliki KTP tapi bukan versi yang elektronik. Untuk hal ini, PPLN tak ingin mempersulit hak para WNI untuk mencoblos.

"KBRI Kuala Lumpur selalu mengupayakan, memfasilitasi, atau mempermudah pemberian paspor bagi WNI," kata Agung.

Selain itu, dokumen untuk proses verifikasi dan perlu ditunjukkan bisa menggunakan salah satu saja. WNI bisa menunjukkan paspor atau SPLP atau KTP Elektronik.

5. Antusiasme WNI di Malaysia untuk menggunakan hak pilihnya besar

(Anggota PPLN di Malaysia tengah menyosialisasikan pemilu ke staf di KBRI Kuala Lumpur) IDN Times/Santi Dewi

Agung mengatakan dalam Pilpres 2019 ada tren antusiasme publik yang lebih meningkat dibandingkan pemilu 2014 lalu. Walaupun pada kenyataannya, proses pemilihan presiden dan calon anggota legislatif yang digabung malah membuat euforia pemilu legislatif malah tenggelam.

"Saya tidak tahu apakah pileg yang digabung dengan pilpres jadi membuat pileg tenggelam di Malaysia. Tapi yang pasti antusiasme warga untuk memilih sedemikian besar. Hal itu terlihat saat dilakukan sosialisasi (pemilu) atau nonton bareng debat capres beberapa waktu lalu. Ruangan aula ini sampai penuh," kata Agung.

Namun, Agung mengakui ada kemungkinan publik kurang mengenal calon anggota legislatif yang mewakili mereka di luar negeri. Bagi pemilih di luar negeri, mereka hanya bisa menyalurkan suaranya untuk DKI Jakarta II. Kendati begitu, Agung optimistis tingkat partisipasi warga di pemilu 2019 meningkat dengan digabungnya pilpres dan pileg.