Menkum HAM: Perppu Corona Tak Buat Pejabat Jadi Kebal Hukum Bila Korup

Di dalam keterangan tertulisnya, Yasonna juga mengatakan bila ada pejabat yang tetap menyalahgunakan kewenangannya di saat pandemik COVID-19, maka sudah jelas ia akan diproses secara hukum. Ancaman hukumannya pun tidak main-main yakni bisa dijatuhi vonis mati.

"Jadi, ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja untuk menguntungkan diri atau kelompoknya, maka tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," ungkap dia lagi. 

Menteri dari PDI Perjuangan itu juga menyebut klausul tidak dapat dituntut secara hukum seperti Perppu nomor 1 tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

"Klausul ini juga pernah diatur di dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat dan UU MD3. Beberapa pasal di KUHP juga mengatur sejumlah perbuatan yang tidak bisa dipidana," kata Yasonna. 

Perppu itu akhirnya pada Selasa (12/5) disahkan menjadi UU nomor 1 tahun 2020. Dengan demikian kata Yasonna, ada payung hukum yang jelas bagi penyediaan anggaran untuk digunakan mengatasi pandemik COVID-19 yang nominalnya mencapai Rp405,1 triliun. 

Anggaran itu, kata dia, belum ada sebelumnya di APBN. Tetapi, karena pandemik COVID-19, pemerintah harus menyediakannya secara cepat. 

"Oleh karena itu Perppu harus ada untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dijaga agar tidak bisa korupsi. Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ungkap Yasonna. 

Sementara, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, di dalam UU tersebut sudah mengatur rambu-rambu yang jelas agar pengambilan keputusan dilakukan sesuai aturan yang ada. Artinya, bila ada pejabat yang coba menyalahgunakan aturan itu, maka ia mempersilakan individu itu ditangkap. 

Ia menegaskan tidak benar dengan adanya UU nomor 1 tahun 2020 itu kemudian pejabat bisa dengan leluasa korupsi. 

"Di sana kan sudah ditulis bahwa dia menjalankan tugas negara dan dengan niat baik, tata kelola yang baik. Rambu-rambunya sangat jelas. Kalau seandainya dia melanggar dengan korupsi, mengambil keuntungan sendiri, ya sudah kalau begitu ditangkap saja," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu pada (1/5) lalu ketika diskusi daring bersama aktor Reza Rahardian. 

Menurut Ani, sebagai pejabat negara, mereka memiliki risiko tinggi. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian memberikan contoh ketika memberikan bantuan keuangan untuk suatu usaha, bisa saja usaha itu malah merugi dan tak berhasil. 

"Apakah itu kemudian dianggap merugikan keuangan negara? Kan enggak. Artinya, itu kan risiko kebijakan yang selalu dibahas. Bukan berarti saya nilep duit untuk dimasukan ke rekening pribadi," katanya. 

Sementara, di mata koordinator organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU nomor 1 tahun 2020 adalah bentuk upaya ingin menghindar dari tanggung jawab. Bahkan, pemerintah ingin meminggirkan fungsi penegakan hukum. 

Pemerintah pun dinilai mengambil jalan pintas dengan memberikan impunitas bagi pejabat pengambil dan pelaksana kebijakan Perppu No 1/2020. Padahal, menurut Adnan, seharusnya pemerintah mengantisipasi segala persoalan hukum dengan meletakkan kerangka tata kelola yang baik dalam perppu.

"Hal-hal ini sepertinya ingin diantispasi bukan dengan meletakkan kerangka tata kelola yang baik dan jelas, tapi justru memberikan impunitas tanpa batas kepada para pejabatnya," ungkap Adnan ketika berbicara dalam diskusi daring dengan YLBHI pada (3/4) lalu. 

Bahkan, UU itu bisa dijadikan celah oleh pemerintah untuk mengambil peluang dalam kesempitan. Sesuai dengan aturan, maka dana Rp405,1 triliun itu dialokasikan untuk beberapa kepentingan. 

Dana senilai Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp75 triliun untuk belanja di bidang kesehatan, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.