YLBHI Desak Prabowo Cabut Perpres 66/2025 dan DPR Panggil Panglima TNI

Diketahui, Perpres Nomor 66 Tahun 2025 diteken oleh Presiden Prabowo pada 21 Mei 2025. Salah satu poin penting di dalam Perpres tertulis di Pasal 4, yakni negara memberikan perlindungan bagi jaksa ketika melakukan tugasnya. Pelindungan itu diberikan dalam bentuk pengawalan yang dilakukan oleh personel Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Pelindungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh satu, kepolisian negara Republik Indonesia dan kedua, Tentara Nasional Indonesia," demikian isi Pasal 4 tersebut. 

Di dalam Perpres tersebut, Prabowo bahkan menginstruksikan agar pelindungan yang diberikan oleh Polri atau TNI juga berlaku bagi anggota keluarga jaksa. Hal itu tertulis di dalam Pasal 5 ayat (2). 

"Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa," demikian isi pasal tersebut. 

Di dalam Perpres ini, Prabowo juga merinci dengan detail perbedaan kewenangan pelindungan yang diberikan oleh Polri dan TNI bagi jaksa.

Selain mendesak Presiden Prabowo, YLBHI juga mendesak Komisi I dan III DPR segera melakukan evaluasi terkait kebijakan Presiden yang melibatkan militer dalam berbagai program pemerintah, termasuk praktik inkonstitusional TNI dalam pengamanan jaksa yang membuka lebar ruang intervensi penegakan hukum.

Tak hanya itu, YLBHI juga mendesak DPR memanggil secara terbuka Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri atas penggerudukan Polda Metro Jaya.

Lembaga yang dipimpin Muhammad Isnur ini juga mendesak DPR memulihkan independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara, sehingga KPK kembali berfungsi sebagai lembaga anti korupsi yang bertaji, dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi seperti awal pendiriannya, dengan tetap menghormati standar hak asasi manusia serta mendorong Polri untuk mengusut tuntas tanpa tebang pilih dalam kasus ini disertai prinsip transparan dan akuntabel.

YLBHI mengingatkan bahwa Reformasi 1998 telah menegaskan pemisahan fungsi TNI dan Polri serta mengakhiri dwifungsi militer. Menurut YLBHI, militer tidak boleh kembali menjadi aktor dalam penegakan hukum karena berpotensi menggerus supremasi sipil. 

“Dalam beberapa hari terakhir, publik menyaksikan situasi yang sangat berbahaya bagi negara hukum. Pertama, rumah pribadi Jampidsus Febrie Adriansyah dilaporkan dijaga oleh puluhan prajurit TNI setelah rangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Kedua, pada 9 Juli 2026 dini hari terdapat puluhan anggota TNI mendatangi Markas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya),” tulis YLBHI.

Karena itu, YLBHI mengingatkan publik untuk terus bersuara menolak kembalinya intervensi TNI di berbagai sektor (multifungsi TNI), termasuk penegakan hukum.

Berikut 6 tuntutan YLBHI terkait adu kuat aparat dalam kasus dugaan korupsi yang juga diduga melibatkan Jampidsus Febrie Adriansyah:

1. Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kekacauan hukum yang terjadi dan segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa yang membuka jalan penyimpangan konstitusi terkait peran pertahanan TNI dan intervensi militer dalam penegakan hukum.

2. Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Panglima TNI untuk tidak melakukan intervensi dalam penegakan hukum maupun berbagai program pemerintah yang menyimpangi mandat konstitusional TNI sebagai alat pertahanan.

3. DPR RI khususnya Komisi I dan III untuk tidak diam saja, segera lakukan evaluasi terkait dengan kebijakan Presiden yang melibatkan militer dalam berbagai program pemerintah termasuk praktik inkonstitusional TNI dalam pengamanan jaksa yang membuka lebar ruang intervensi penegakan hukum serta memanggil secara terbuka Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri atas penggerudukan Polda Metro Jaya.

4. DPR RI untuk menghentikan praktik remiliterisasi pemerintahan Presiden Prabowo di berbagai sektor yang bertentangan dengan konstitusi khususnya mandat reformasi TNI.

5. DPR RI memulihkan independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara sehingga KPK kembali berfungsi sebagai lembaga anti korupsi yang bertaji dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi seperti awal pendiriannya dengan tetap menghormati standar hak asasi manusia serta mendorong Polri untuk mengusut tuntas tanpa tebang pilih dalam kasus ini disertai prinsip transparan dan akuntabel.

6. Publik untuk terus bersuara menolak kembalinya intervensi TNI di berbagai sektor (multifungsi TNI) termasuk penegakan hukum yang akan menghancurkan tatanan demokrasi dan negara hukum serta membahayakan kepentingan umum.