YLBHI Nilai Pengesahan Tiga RUU Jadi Alat Politik Praktis

Dalam pengesahan RUU Wantimpres pada 19 September lalu, DPR menyebut RUU tidak membutuhkan partisipasi atau suara rakyat karena hal ini berkaitan dengan kewenangan presiden. 

"Hal ini adalah alasan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum yang dibentuk secara demokratis," demikian tulis YLBHI dalam keterangannya, Minggu (22/9/2024).

YLBHI menilai, pengesahan UU Wantimpres yang tergesa-gesa dan tidak transparan ini merupakan salah satu bentuk melawan prinsip demokrasi Indonesia, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan karena itu rakyat berhak tahu setiap keputusan yang dibuat pemerintah.

Sebuah fakta menarik bahwa UU Wantimpres disusun hanya dalam waktu beberapa hari. Hal ini kemudian menjadi perdebatan bagi YLBHI yang memandang bahwa seharusnya DPR dan pemerintah mengutamakan revisi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU PPRT (Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), UU Masyarakat Adat, atau UU Perampasan Aset yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan untuk melayani kepentingan politik tertentu. 

Selain itu, dengan wewenang penuh Presiden untuk menentukan jumlah menteri akan berdampak pada segala aspek, salah satunya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artinya, Presiden dapat menentukan prioritas pengeluaran negara, yang pada akhirnya akan berdampak juga pada program pemerintah yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.

YLBHI juga menyorot isi ketiga RUU ini yang dinilai memiliki substansi bermasalah. Lantaran UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres memberikan Presiden kebebasan sepenuhnya dalam menentukan jumlah menteri tanpa dibatasi dengan syarat yang dipermudah. 

Persyaratan untuk menduduki kursi jabatan yang sebelumnya harus bersih dari catatan kriminal, kini dilonggarkan menjadi tidak tersangkut kasus pidana di atas lima tahun.

"Jika sebelumnya tidak boleh memiliki catatan tindak pidana, saat ini dimungkinkan diangkat jika tidak tersangkut pidana diatas lima tahun," demikian tulis YLBHI.

Hal ini justru akan berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam mengisi kursi kabinet pemerintahan.

Selain itu, revisi UU Imigrasi juga kini memberikan izin kepada petugas imigrasi untuk mengggunakan senjata api dan memberikan kewenangan bagi kepolisian dalam mengakses data orang asing.

YLBHI pun menuntut tiga RUU ini karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi Indonesia. 

YLBHI meminta Presiden dan DPR untuk berhenti bermain dengan revisi UU yang mengabaikan hak rakyat untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Seharusnya pemerintah dan DPR tunduk dan patuh pada aturan konstitusi demokrasi Indonesia.

YLBHI juga meminta pemerintah dan DPR membatalkan dan mengkaji ulang UU yang telah disahkan secara inkonstitusional dan tidak demokratis melalui eksekutif atau legislatif review.

Pembatalan dan peninjauan ulang terhadap UU yang cacat hukum merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga negara dan menegakkan kembali nilai-nilai prinsip demokrasi Indonesia. 

YLBHI menegaskan, masyarakat sipil untuk terus bersuara dan menolak permainan kotor pemerintah yang memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi seperti bagi-bagi jabatan diujung masa jabatan berakhir.