YLBHI Tolak Presiden 3 Periode: Ketegasan Jokowi Patut Dipertanyakan

10 Apr 2022, 15:47 WIB

Menteri Kabinet Indonesia Maju (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak jabatan presiden tiga periode yang beberapa pekan ini menjadi bahan perbincangan. Direktur YLBHI, M. Isnur, menilai wacana itu kini sudah menjadi gerakan sistematis yang dilakukan pemerintah sehingga harus ditolak.

Isnur menyinggung pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tidak tegas menolak jabatan tiga periode. Jokowi baru-baru ini hanya menegur menterinya agar tidak bicara wacana soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pernyataan Jokowi patut dipertanyakan karena bersayap. Jokowi hanya meminta menterinya tidak bersuara tapi tidak tegas. Dia tidak bersedia menolak,” kata Isnur dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/4/2022).

1. Ucapan Jokowi tak bisa dipegang

Xxx

Seluruh jaringan LBH di Indonesia sepakat bahwa ucapan Jokowi tak bisa sepenuhnya dipercayai oleh masyarakat.

Pasalnya, tindakan Jokowi selama ini cenderung berkebalikan dengan ucapannya. Isnur mencontohnya soal pernyataan Jokowi yang akan memperkuat KPK namun justru memecat beberapa penyidik seniornya dengan rekam jejak yang bagus.

Rekam jejak Jokowi yang kontras berkebalikan dengan tindakannya adalah ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dia mengaku tidak mau jadi calon presiden (capres) tapi justru menjadi presiden Indonesia dua periode.

“Kita melihat track record Jokowi tidak bisa dipegang ucapannya. Hari ini bilangnya apa, besok bilang apa. Kita masih ingat sebagai Gubernur DKI, dia bilang tidak mau jadi capres, tidak memikirkan itu. Lalu tiba-tiba mau dan menjadi presiden,” kata Isnur.

2. Dua orang di balik desakan tiga periode

IDN Times/Hana Adi Perdana

YLBHI melihat ada desakan untuk mengubah konstitusi yang didukung oleh partai politik (parpol) di belakang Jokowi. Nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut sebagai biang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

“Ini bukan lagi wacana. Tapi sudah benderang diangkat, dikemukakan oleh dua orang di sekelilingnya. Ada dua menko, yaitu Menko Perekonomian Airlangga dan Menko Luhut terang-terangan oleh orang-orang terdekatnya,” ucap Isnur.

3. LBH ragu sikap Jokowi dan Istana

kominfo.go.id

YLBHI dan LBH di seluruh Indonesia mengaku ragu dengan sikap Jokowi dan lingkaran Istana. Dikhawatirkan, lingkaran Istana justru memang ingin perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Kemunculan deklarasi presiden tiga periode di beberapa daerah, bahkan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) makin menguatkan dugaan YLBHI bahwa wacana ini memang tersistematis dari pusat.

“Apakah ini menjadi kebijakan Istana? Apalagi disuarakan ketua partai yang menjadi bagian dari koalisi,” kata Isnur.

Isnur juga meminta pemerintah berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan fokus mengatasi masalah ekonomi dan agraria yang banyak merampas ruang hidup rakyat di daerah.

“Pemerintah lebih baik melakukan pembenahan hak-hak warga negara seperti soal BBM naik, minyak goreng mahal, dan fokus pada perlindungan HAM,” katanya.