YLBHI Tolak Presiden 3 Periode: Ketegasan Jokowi Patut Dipertanyakan
Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak jabatan presiden tiga periode yang beberapa pekan ini menjadi bahan perbincangan. Direktur YLBHI, M. Isnur, menilai wacana itu kini sudah menjadi gerakan sistematis yang dilakukan pemerintah sehingga harus ditolak.
Isnur menyinggung pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tidak tegas menolak jabatan tiga periode. Jokowi baru-baru ini hanya menegur menterinya agar tidak bicara wacana soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Pernyataan Jokowi patut dipertanyakan karena bersayap. Jokowi hanya meminta menterinya tidak bersuara tapi tidak tegas. Dia tidak bersedia menolak,” kata Isnur dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/4/2022).
1. Ucapan Jokowi tak bisa dipegang
Seluruh jaringan LBH di Indonesia sepakat bahwa ucapan Jokowi tak bisa sepenuhnya dipercayai oleh masyarakat.
Pasalnya, tindakan Jokowi selama ini cenderung berkebalikan dengan ucapannya. Isnur mencontohnya soal pernyataan Jokowi yang akan memperkuat KPK namun justru memecat beberapa penyidik seniornya dengan rekam jejak yang bagus.
Rekam jejak Jokowi yang kontras berkebalikan dengan tindakannya adalah ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dia mengaku tidak mau jadi calon presiden (capres) tapi justru menjadi presiden Indonesia dua periode.
“Kita melihat track record Jokowi tidak bisa dipegang ucapannya. Hari ini bilangnya apa, besok bilang apa. Kita masih ingat sebagai Gubernur DKI, dia bilang tidak mau jadi capres, tidak memikirkan itu. Lalu tiba-tiba mau dan menjadi presiden,” kata Isnur.