Comscore Tracker

5 Tahun Memimpin, Jokowi Belum Tuntaskan Pelanggaran HAM di Kaltim

Kini, KPK dilemahkan melalui UU baru nomor 19 tahun 2019

Samarinda, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Bedanya, kali ini ia menggandeng Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Mereka kemudian mengumumkan 38 menteri yang akan bekerja di Kabinet Indonesia Maju. 

Sayangnya, mengawali pemerintahan di periode kedua ini, Jokowi dinilai oleh sebagian pihak absen memberikan perhatian kepada isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Apabila melihat pidatonya yang disampaikan kali pertama sebagai Presiden, maka ia hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. 

Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, di Kaltim sudah ada 35 nyawa melayang karena bekas lubang tambang yang belum ditutup. 

"Hingga sekarang penyelesaiannya belum jelas bagi 35 keluarga korban," kata Herdiansyah pada Rabu (23/10) lalu. 

Lalu, apa catatan dan pekerjaan rumah yang sebaiknya segera dituntaskan oleh Jokowi di periode kedua pemerintahannya?

1. Presiden Jokowi harus menuntaskan janji pengungkapan kasus HAM di masa lalu

5 Tahun Memimpin, Jokowi Belum Tuntaskan Pelanggaran HAM di Kaltimpixabay.com/Geralt

Herdiansyah menilai selama lima tahun pertama memerintah, Jokowi belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di Kaltim, di mana kasus masih menganganya lubang bekas tambang di Kaltim masih dibiarkan. 

Ia pun heran apa yang membuat orang nomor satu di Indonesia itu bergeming, seolah tak melakukan apa-apa untuk persoalan HAM. Padahal sebagai presiden, Jokowi punya kendali utama dalam menyelesaikan perkara ini. 

"Tak hanya itu, dia bahkan punya perangkat dan instrumen yang memadai untuk mengambil tindakan hukum, baik dari sisi administrasi maupun aspek pidana," terang Castro, sapaan karibnya.

Bahkan, aksi Kamisan Kaltim yang sudah berjalan selama 115 minggu juga tak mendapat respons dari pemerintah. Padahal aksi itu berlangsung di depan kantor Gubernur Kaltim saban Kamis.

Lebih ironis, aksi Kamisan di Jakarta yang dimulai sejak 2007 lalu, sempat diberi angin segar oleh Jokowi. Pada Mei 2018 lalu, Jokowi sempat menerima para peserta Aksi Kamisan di Istana Negara. Sayang, usai menyampaikan aspirasi secara langsung kepada mantan Wali Kota Solo itu, tak ada tindak lanjut lagi. 

"Seharusnya sebagai pemimpin yang baik, pasti memberikan respons baik pula bukan diam saja," kata dia. 

Baca Juga: Jokowi Akan Temui Aksi Kamisan Pertama Kali

2. Hasil survei GCB menempatkan parlemen sebagai lembaga terkorup

5 Tahun Memimpin, Jokowi Belum Tuntaskan Pelanggaran HAM di Kaltim(Ilustrasi korupsi) IDN Times/Sukma Shakti

Selain persoalan HAM, Castro juga menyoroti masalah korupsi. Penyelewengan duit negara itu bukan soal mental dan moral saja, tetapi juga sistem. Dalam survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 2017 lalu menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup dengan skor 54 persen, sementara DPRD tercatat 47 persen.

Para responden juga menilai birokrasi sebagai entitas terkorup dengan nilai 50 persen, selanjutnya ada Dirjen Pajak 45 persen, kepolisian 40 persen, kementerian 32 persen, pengadilan 32 persen, pengusaha 25 persen, dan tokoh agama 7 persen.

Sementara itu dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. 

"Itu angka dua tahun lalu, sekarang sudah pasti bertambah. Terakhir itu ada OTT KPK di Kaltim," kata Castro. 

3. Empat kepala daerah dan satu hakim tersandung kasus korupsi di Kaltim

5 Tahun Memimpin, Jokowi Belum Tuntaskan Pelanggaran HAM di KaltimMantan Bupati Kukar Rita Widyasari yang tersandung dugaan kasus korupsi (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Yang mengkhawatirkan, situasi pemberantasan korupsi akan semakin parah usai UU baru KPK disahkan pada (17/9) lalu. Publik Kaltim dipastikan sulit mendengar lagi gebrakan komisi antirasuah di masa mendatang, termasuk mengungkap kasus korupsi di sektor sumber daya alam. 

Padahal, selama ini menurutnya lembaga antirasuah itu terbilang mampu mengungkap kasus-kasus korupsi di Kaltim yang dianggap publik hampir mustahil diungkap. Sebut saja kasus Suwarna AF (mantan gubernur Kaltim), Syaukani (mantan bupati Kukar), Samsuri Aspar (mantan wakil bupati Kukar) dan Rita Widyasari (bupati Kukar) dan Hakim Kayat di PN Balikpapan,  serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere 

"Yang pasti selepas revisi UU KPK ini sudah jelas bentuk kemunduran penanganan pemberantasan korupsi di Kaltim," kata dia. 

Terealisasinya revisi UU KPK juga merupakan atas restu dari Presiden Jokowi. 

Baca Juga: [BREAKING] KPK Tetapkan 3 Tersangka Proyek Pengadaan Jalan di Kaltim

Topic:

  • Santi Dewi

Just For You