Zulhas: Perintah Presiden Prabowo Jelas, Harga Pangan Tak Boleh Naik

10 Feb 2026, 16:30 WIB

Lia Hutasoit

Agenda rapim Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa 10 Februari 2026. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Presiden memerintahkan agar harga pangan nasional tidak naik menjelang momen besar seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.
Zulhas menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya gabah di tingkat petani.
Keterlibatan langsung Polri menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah Rp6.500 per kilogram.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga pangan nasional tidak mengalami kenaikan, dan justru harus ditekan turun. Kebijakan itu diprioritaskan menjelang momen besar seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Ia mengakui, menjaga stabilitas harga pangan bukanlah pekerjaan mudah dan membutuhkan dukungan lintas lembaga.

"Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan, jagung, kemudian harga-harga, apalagi kalau menjelang Natal, Tahun Baru, Lebaran ini dukungan dari Satgas Pangan tuh luar biasa, agar harga... karena Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun. Harus turun. Itu sungguh tidak mudah," kata dia.

1. Koordinasi lintas lembaga jadi kunci stabilisasi harga

Agenda rapim Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa 10 Februari 2026. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Zulhas menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya gabah di tingkat petani. Ia menilai keterlibatan langsung Polri menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, pada tahap awal kebijakan tersebut diterapkan, harga gabah di lapangan masih berada di bawah ketentuan. Kondisi itu dinilai merugikan petani dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

Pemerintah kemudian memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Begitu juga saudara-saudara, kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu," kata dia.

2. Zulhas akui peran Polri meredam tekanan tengkulak

Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Kamis (5/2/2026). (Dok. Istimewa)

Zulhas secara terbuka mengakui, penerapan HET gabah sempat menemui hambatan serius. Saat itu, harga gabah di banyak daerah masih berkisar di angka Rp6.000 hingga Rp5.500 per kilogram.

Ia pun meminta dukungan langsung Kapolri agar pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif.

"Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko. Kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda. Dan itu kami waktu itu berhasil, dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran apa tuh namanya, gabah, itu sudah rata-rata di atas. Ya Pak Dirut Bulog, harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai. Itu juga atas dukungan Polri,” ujar Zulhas.

3. Pemerintah pastikan harga gabah sudah di atas HET

Serapan beras melonjak 700 persen, pemerintah buka peluang ekspor. (badanpangan.go.id)

Menurut Zulhas, kehadiran Polri dalam rapat koordinasi Kemenko memberi efek pengawasan sekaligus dampak psikologis di tingkat bawah, terutama terhadap praktik tengkulak yang kerap menekan harga gabah petani.

Ia menilai sinergi tersebut sebagai contoh konkret kerja sama antarinstansi dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Saat ini, pemerintah memastikan harga gabah telah berada di atas ketentuan HET dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Zulhas menegaskan, stabilitas harga gabah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.